Perang Iran: Siapa Penentu Arah Perundingan dengan AS?

Sejak menyetujui gencatan senjata pada 8 April, Amerika Serikat (AS) berupaya mengakhiri perang AS-Israeldengan Iran. Namun, negosiasi tersebut belum menemukan titik terang, walau sudah melalui perantara.

Putaran perundingan lain di Pakistan pekan lalu gagal terwujud. Amerika Serikat mengatakan telah mengirim utusan. Namun, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meninggalkan Islamabad sebelum mereka tiba.

Presiden AS Donald Trump mengeklaim pembicaraan dipersulit oleh situasi politik domestik Iran yang kacau.

"Iran sedang kesulitan untuk menentukan siapa pemimpin mereka,” tulisnya pada Kamis lalu di platform Truth Social. Trump mengatakan ada perebutan kekuasaan antara "para garis keras” dan "kaum moderat” yang menurutnya "tidak terlalu moderat sama sekali.”

Pada hari yang sama, CNN melaporkan bahwa militer AS merencanakan serangan terhadap sejumlah pemimpin militer Iran dan individu lain yang "merusak negosiasi” menurut AS.

Sebagian besar pimpinan politik dan militer tertinggi Iran telah tewas dalam serangan AS-Israel. DW merangkum sejumlah tokoh yang kemungkinan masih memegang kendali di Teheran.

Ahmad Vahidi: Komandan IRGC sejak Maret 2026

Sebagai panglima Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Ahmad Vahidi (68) menggantikan Mohammad Pakpour yang tewas dalam serangan awal perang pada 28 Februari. Saat itu, ia tewas bersama sejumlah petinggi IRGC saat pertemuan dengan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Vahidi bukan sosok baru di Iran maupun internasional. Sejak 2007, ia masuk daftar buronan Interpol. Ini berkaitan dengan dugaan keterlibatan pada pengeboman 1994 di pusat komunitas Yahudi AMIA, Buenos Aires, Argentina.

Penyelidik Argentina menganggap Vahidi sebagai salah satu dalang serangan yang menewaskan 85 orang dan melukai ratusan lainnya. Saat itu, Vahidi adalah komandan Pasukan Quds, unit elit IRGC yang bertugas untuk operasi luar negeri.

Vahidi bergabung dengan Garda Revolusi pada usia 20 tahun dan naik pangkat selama Perang Iran-Irak (1980–1988). Ia kemudian menjadi komandan Pasukan Quds hingga 1997.

Ia dikenal dekat dengan kelompok garis keras Iran. Vahidi menjabat sebagai menteri pertahanan di bawah Presiden Mahmoud Ahmadinejad (2009–2013) dan menjadi menteri dalam negeri di bawah Presiden Ebrahim Raisi (2021–2024).

Dalam gelombang protes "Woman, Life, Freedom" (2022) yang menewaskan Jina Mahsa, ia dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam penindasan demonstrasi. Tidak hanya itu, ia juga mendukung kuat kewajiban hijab bagi perempuan.

Menurut sumber Iran, Vahidi dekat dan memiliki akses langsung ke pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei.

Menurut Institute for the Study of War (ISW) dan Critical Threats Project (CTP), saat ini, Vahidi bisa menjadi pesaing lebih kuat dibanding Mohammad Bagher Ghalibaf dalam perebutan kekuasaan internal.

Mohammad Bagher Ghalibaf: Ketua parlemen

Mohammad Bagher Ghalibaf adalah salah satu politisi paling berpengaruh di Iran dan memiliki hubungan dekat dengan Garda Revolusi. Ia menjabat sebagai ketua parlemen sejak 2020.

Lahir pada 1961, ia bergabung dengan IRGC setelah revolusi. Selama Perang Iran-Irak, Ghalibaf menjadi komandan. Selanjutnya ia naik pangkat dalam struktur keamanan.

Sebagai ketua parlemen, ia memimpin negosiasi langsung pertama dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Pakistan. Walau demikian, perundingan tersebut tak membuahkan hasil, kendati telah bernegosiasi selama 21 jam.

Belum jelas apakah ia akan terus menjalankan peran ini.

Pejabat Iran membantah adanya konflik internal dengan kelompok garis keras soal posisi dalam perundingan. Namun Ghalibaf disebut sempat memperingatkan Saeed Jalili, yang menurutnya "akan menghancurkan Iran."

Saeed Jalili: Tokoh garis keras

Pada 26 April lalu, Media AS Fox News melaporkan bahwa Saeed Jalili, seorang "garis keras ekstrem yang menghina Trump” berpotensi mengambil alih negosiasi nuklir. Belum ada konfirmasi resmi dari Iran.

Jalili (60) adalah salah satu tokoh garis keras paling menonjol dan menolak pendekatan dengan Barat. Ia ikut bertugas dalam Perang Iran-Irak dan kehilangan sebagian kaki kanannya.

Setelah perang, ia berkarier di Kementerian Luar Negeri Iran pada 1989. Ia kemudian bekerja di kantor pemimpin tertinggi dan menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (2007–2013). Di situ, ia sekaligus menjadi kepala negosiator nuklir.

Dalam peran tersebut, pria berusia 60 tahun ini berbicara dengan konfrontatif kepada Barat. Hal ini berkontribusi pada sanksi tambahan dari PBB terhadap Iran.

Setelah pernyataan Trump soal kepemimpinan Iran, Jalili secara terbuka mendukung pemerintah Iran.ran.

Ia dan pejabat lain menulis di media sosial: "Di ra,"Di tidak ada kaum garis In Iran, tidak ada kaum garis keras maupun moderat.”

Pesan itu dilanjutkan dengan "Kami adalah ‘orang Iran' dan ‘revolusioner'. Dengan persatuan rakyat dan pemerintah, kami, dengan kesetiaan penuh kepada Pemimpin Tertinggi Revolusi, akan memaksa agresor kriminal untuk bertobat.”

Mojtaba Khamenei: Pemimpin tertinggi

Mojtaba Khamenei lahir pada 1969 sebagai putra kedua Ali Khamenei. Setelah ayahnya tewas dalam serangan 28 Februari, Mojtaba ditunjuk sebagai penggantinya oleh Majelis Ahli.

Sejak menjadi pemimpin tertinggi pada 8 Maret 2026, para pendukungnya menunggu pernyataan publik darinya. Hingga kini, belum ada video atau rekaman suara resmi.

Banyak yang mempertanyakan apakah ia selamat dari sekitar 30 rudal yang dilayangkan ke kompleks tempat tinggal dan kantornya.

Menurut laporan The New York Times, ia disebut sedang menjalani perawatan atas luka serius di lokasi rahasia, tanpa komunikasi elektronik, dan diawasi oleh sejumlah kecil dokter tepercaya. Presiden Masoud Pezeshkian disebut terlibat dalam perawatannya sebagai ahli bedah jantung.

Presiden Masoud Pezeshkian

Masoud Pezeshkian menjabat sebagai Presiden Iran sejak Juli 2024. Ia lahir pada 1954, seorang ahli bedah jantung, dan pernah menjadi menteri kesehatan (2001–2005).

Dalam sistem politik Iran, presiden berada di bawah pemimpin tertinggi yang memegang kendali atas militer, Garda Revolusi, peradilan, dan kebijakan luar negeri.

Pezeshkian berulang kali menekankan perlunya negosiasi dengan AS dan menyerukan "pembicaraan yang adil dan setara.” Ia secara resmi mendukung Ghalibaf dalam perundingan.

Menlu Abbas Araghchi

Abbas Araghchi juga menyampaikan pesan serupa dengan Pezeshkian dalam pernyataan publiknya. Lahir pada 1962, ia menjabat sebagai menteri luar negeri sejak 2024 dan menjadi wajah utama negosiasi dengan AS.

Ia ikut dalam Revolusi Iran saat remaja dan bertempur dalam Perang Iran-Irak.

Araghchi bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 1989 dan pernah menjadi duta besar untuk Finlandia dan Jepang, serta menjabat berbagai posisi penting lainnya.

Pada 2015, ia menjadi kepala negosiator Iran dalam perundingan nuklir yang menghasilkan JCPOA.

Dalam beberapa hari terakhir, ia melakukan perjalanan ke Pakistan, Oman, dan Rusia untuk pembicaraan.

Kantor berita Fars melaporkan Iran telah mengirim "pesan tertulis" kepada pemerintah AS melalui Pakistan sebagai mediator.

Trump bertemu dengan penasihat keamanan untuk membahas proposal tersebut.

Laporan menyebutkan bahwa Iran bersedia membuka akses Selat Hormuz. Langkah tersebut merupakan imbalan pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran. Sementara negosiasi lebih luas berlanjut.

Isu program nuklir masih akan jadi bahasan. Namun, indikasi awal menunjukkan proposal Iran tidak akan lanjut. Sebab, Trump ingin isu nuklir dibahas dalam setiap negosiasi.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Felicia Salvina

Editor: Yuniman Farid