TNI di Pembekalan LPDP, Relevankah untuk Dunia Akademik?

Bangun pukul 04.00 pagi, tinggal di tenda berisi 20 orang, hingga pembatasan penggunaan telepon genggam menjadi bagian dari pembekalan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2026 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Program Persiapan Keberangkatan (PK) para penerima beasiswa atau awardee LPDP yang digelar pada 4-9 Mei 2026 menghadirkan pola pembekalan yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut dilibatkan dalam pembekalan bagi calon mahasiswa magister dan doktor sebelum menempuh studi di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah menyebut pelibatan TNI bertujuan membangun karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, hingga wawasan kebangsaan para penerima beasiswa. Namun, pendekatan tersebut memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana metode berbasis kedisiplinan ala militer relevan diterapkan dalam ruang pendidikan akademik.

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, mengatakan bahwa kegiatan outdoor dalam pembekalan tersebut dirancang untuk melatih kedisiplinan, kerja sama, ketangguhan, komunikasi, serta kemampuan adaptasi peserta menghadapi tantangan studi dan kehidupan akademik.

"Materi disampaikan oleh narasumber sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam pembekalan,” kata Lukmanul kepada Detik (05/05).

Dalam wawancara yang sama, Lukmanul menyebut program Persiapan Keberangkatan (PK) bertujuan memastikan kesiapan penerima beasiswa secara akademik maupun nonakademik, sebelum menjalani studi. Meski demikian, sejumlah pengamat pendidikan dan kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan urgensi pelibatan unsur militer dalam program pembekalan calon mahasiswa.

JPPI: Mahasiswa bukan calon prajurit

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai tidak ada urgensi mendasar bagi LPDP untuk menggandeng TNI dalam pembekalan awardee.

"Mahasiswa yang lolos seleksi LPDP adalah aset intelektual, bukan calon prajurit. Kedisiplinan mahasiswa seharusnya dibangun melalui etika akademik dan integritas riset, bukan melalui pendekatan fisik atau komando ala militer,” kata Ubaid kepada DW Indonesia.

Menurutnya, pendidikan tinggi idealnya menjadi ruang yang mengedepankan kebebasan berpikir dan nalar kritis. Ubaid menilai pelibatan militer di ruang pendidikan sipil berisiko menormalisasi pendekatan militeristik dalam sektor yang seharusnya dijalankan institusi sipil.

"Jika dalihnya adalah nilai kebangsaan, apakah lembaga pendidikan kita sendiri dianggap tidak kompeten untuk mengajarkan nasionalisme? Ini seolah meremehkan peran akademisi dan institusi sipil dalam membangun karakter bangsa,” ujarnya.

Ia juga menilai penguatan karakter bagi mahasiswa dan peneliti seharusnya diarahkan pada keberpihakan terhadap kemanusiaan, keadilan sosial, dan inovasi. "Kita butuh ilmuwan yang berani mendebat kebijakan yang salah, bukan ilmuwan yang sekadar disiplin ‘baris-berbaris' tapi bungkam terhadap persoalan sosial,” katanya.

Kritik serupa juga disampaikan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur.

Isnur menilai dunia akademik dan militer memiliki kultur yang berbeda. "Tentara dilatih untuk perang dan menjalankan komando. Sementara dunia kampus dibangun di atas dialog dan daya kritis,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan kebangsaan tidak harus selalu diwujudkan melalui simbol atau pendekatan militer. "Patriotisme tidak bisa disederhanakan menjadi militerisme,” tambah Isnur.

Penerima beasiswa pertanyakan relevansi

Sejumlah penerima LPDP juga mempertanyakan relevansi pendekatan semi-militer terhadap kebutuhan studi lanjut. Salah satunya Agus (bukan nama sebenarnya), seorang penerima beasiswa LPDP tahun ini.

Agus mengaku terkejut ketika mengetahui pembekalan keberangkatan tahun ini digelar di Lanud Halim dan melibatkan unsur militer.

"Ekspektasi saya karena melihat angkatan sebelumnya, pembekalan biasanya dilaksanakan di hotel atau ballroom. Jadi, ketika tahu harus menginap di Halim, tidur di tenda, bangun jam empat pagi, tentu saya kaget,” katanya.

Menurut Agus, peserta diinformasikan akan mengikuti kegiatan dari pukul 04.00 pagi hingga 21.00 malam. Satu tenda disebut diisi sekitar 20 peserta.

Ia mengatakan pihak penyelenggara menyebut kegiatan tersebut bertujuan membangun disiplin dan mengurangi culture shock bagi mahasiswa yang akan studi di luar negeri. Namun, Agus mempertanyakan relevansi antara pendekatan itu dengan kebutuhan studi di luar negeri.

"Saya masih bertanya-tanya relevansinya dengan studi itu apa. Culture shock di luar negeri menurut saya bukan soal tidur di tenda atau makan di jalan,” ujarnya.

Kebutuhan akademik vs. pendekatan semi-militer

Agus juga menilai pendekatan semi-militer tidak sepenuhnya selaras dengan kultur akademik.

"Di dunia pendidikan, pertanyaan yang sering muncul itu ‘why?'. Kita terbiasa mempertanyakan alasan di balik suatu kebijakan. Sedangkan dalam kultur militer lebih hirarkis dan berbasis komando,” ujarnya.

Meski begitu, Agus menilai penguatan wawasan kebangsaan tetap penting bagi awardee LPDP. Hanya saja, menurut dia, pendekatannya bisa dilakukan melalui metode yang lebih relevan dengan kebutuhan akademik.

Ia mencontohkan pembekalan soal adaptasi budaya, kesiapan riset, hingga pengembangan kontribusi setelah kembali ke Indonesia. "Beasiswa seperti Chevening atau Australia Awards lebih banyak membahas adaptasi budaya, sistem pendidikan, pengurusan visa, dan kesiapan akademik. Itu menurut saya lebih relevan,” katanya.

Agus juga menilai persoalan sebagian awardee yang memilih tidak kembali ke Indonesia setelah lulus tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan nasionalisme. "Kadang problemnya justru soal infrastruktur riset atau ruang pengembangan ilmu di Indonesia yang belum memadai,” ujarnya.

Simbol meluasnya peran militer di ruang sipil?

Perdebatan soal pelibatan TNI dalam pembekalan LPDP muncul di tengah meningkatnya keterlibatan militer dalam sejumlah program sipil beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai kebijakan tersebut bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kecenderungan meluasnya pelibatan militer di ranah sipil.

“Ini bagian dari tren ketika sipil kembali menarik tentara untuk ikut terlibat dalam pembinaan. Mental seperti ini mengingatkan pada pola lama, ketika birokrasi dan ruang sipil dibentuk dengan pendekatan militer,” kata Isnur merujuk pada Orde Baru.

Menurut Isnur, sensitivitas publik terhadap isu tersebut tidak lepas dari sejarah dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, ketika militer memiliki pengaruh besar di berbagai sektor sipil, termasuk pendidikan dan birokrasi.

Sejalan dengan Isnur, Ubaid menekankan pentingnya menjaga pendidikan sebagai ruang sipil yang kritis dan partisipatif.

“Pendidikan adalah benteng terakhir demokrasi. Jangan sampai pendekatan militeristik perlahan dianggap normal di ruang akademik,” kata Ubaid.

DW Indonesia juga telah mengirimkan permintaan wawancara dan daftar pertanyaan kepada LPDP terkait pelibatan TNI dalam pembekalan awardee 2026. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.

Editor: Tezar Aditya