Media Sosial Kembali Aktif di Nepal usai Demo Ricuh Tewaskan 19 Orang

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Nepal secara resmi mencabut larangan media sosial pada Selasa (9/9/2025), sehari setelah aksi protes besar-besaran yang berujung ricuh menewaskan 19 orang dan melukai lebih dari 400 lainnya.

Keputusan ini diambil menyusul rapat kabinet darurat yang digelar setelah desakan publik, tekanan Internasional, dan pengunduran diri Menteri Dalam Negeri, Ramesh lekhak.

Langkah ini juga menjadi bentuk respons atas tuntutan utama dari gelombang protes yang dipimpin anak muda Generasi Z, yang mempersoalkan pemblokiran 26 platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram dan X (dulu Twitter).

Aksi tersebut, yang semula berlangsung damai, berubah menjadi bentrokan brutal di Kathmandu dan kota-kota lainnya setelah aparat keamanan menindak tegas massa yang mencoba menerobos komplek parlemen.

Kekerasan Meletus, Gen Z Menolak Dibungkam

Protes pada Senin (9/9/2025) dipicu oleh kombinasi dari kemarahan terhadap pembatasan digital, korupsi yang merajalela, dan buruknya kondisi ekonomi yang membuat banyak anak muda merasa tidak punya masa depan di Nepal.

Aksi yang dipusatkan di New Baneshwar, Kathmandu dengan cepat menjalar ke kotakota lain seperti Pokhara, Butwal dan Itahari.

Pasukan keamanan membalas dengan peluru karet, gas air mata, bahkan amunisi aktif.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan, 17 orang tewas di Kathmandu dan dua lainnya di distrik Sunsari. 

Sebanyak 400 lebih orang terluka, termasuk 100 anggota kepolisian.

“Gas air mata bahkan masuk ke area rumah sakit, menyulitkan tim medis bekerja,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi Rumah Sakit Sipil, menggambarkan betapa parahnya situasi pada hari itu, dikutip dari Channel News Asia.

Baca juga: Mendagri Nepal Mengundurkan Diri usai Demo Tolak Blokir Media Sosial Tewaskan 19 Orang

Amnesty International dan PBB langsung mengecam penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa yang tidak bersenjata, dan menyerukan penyelidikan independen yang transparan.

Amnesty menyebut insiden ini sebagai "pelanggaran berat hukum internasional".

Pemerintah Akhirnya Menyerah, Media Sosial Kembali Aktif

Dalam pernyataannya kepada media lokal dan kantor berita internasional, Menteri Komunikasi Nepal, Prithvi Subba Gurung, mengonfirmasi bahwa larangan terhadap platform digital telah dicabut pada Selasa pagi.

“Kami telah mencabut penutupan media sosial. Mereka sudah beroperasi sekarang,” ujarnya kepada Reuters.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini diambil untuk meredam ketegangan dan membuka ruang dialog dengan para pengunjuk rasa.

“Platform media sosial telah dibuka, yang merupakan salah satu tuntutan Gen Z,” tegas Gurung, dikutip dari Al Jazeera.

Pencabutan larangan ini dianggap sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya ruang digital sebagai bagian dari kebebasan berekspresi generasi muda Nepal. 

Surat kabar Kathmandu Post menulis, “Ini bukan hanya tentang media sosial, ini tentang kepercayaan, korupsi, dan generasi yang menolak untuk diam.”

Penyebab Terjadinya Demo

Di balik protes ini tersimpan ketegangan sosial yang telah lama membara. 

Gerakan daring yang menyoroti ketimpangan antara kehidupan mewah 'Nepo Kids' anak-anak politisi dan kenyataan hidup rakyat biasa menjadi viral di TikTok. 

Sayangnya, TikTok adalah satu dari sedikit platform yang tak diblokir oleh pemerintah.

Dengan pengangguran pemuda mencapai 20,8 persen dan PDB per kapita hanya USD 1.447 menurut data Bank Dunia, frustrasi terhadap elite politik Nepal makin mendalam. 

Banyak anak muda merasa masa depan mereka dirampas oleh sistem yang korup, tertutup, dan tidak berpihak pada generasi baru, dikutip dari CNN.

“Semua warga Nepal muak dengan korupsi. Semua pemuda pergi ke luar negeri. Kami ingin melindungi mereka dan memperbaiki ekonomi negara,” ujar seorang demonstran kepada Reuters.

Krisis Politik: PM di Ambang Tekanan, Menteri Mundur

Senin malam, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri atas dasar moral. 

Sementara itu, Perdana Menteri, KP Sharma Oli menyampaikan belasungkawa dan mengatakan pemerintah akan membentuk komite investigasi untuk menyelidiki kekerasan tersebut.

Namun, banyak yang menilai itu tidak cukup. Editorial surat kabar terbesar di Nepal menyebut Oli “tidak bisa duduk satu menit pun lebih lama di kursi perdana menteri” setelah pertumpahan darah tersebut.

Dalam surat terbuka, Oli menyalahkan “infiltrasi kelompok kepentingan” atas pecahnya kekerasan, tanpa menyebut siapa pihak yang dimaksud. 

Komentar ini menuai kritik karena dianggap mengalihkan tanggung jawab.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Demo di Nepal