Sidang Skandal Korupsi Israel Dibuka Lagi, PM Netanyahu Hadiri Undangan dari Pengadilan

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali hadir di Pengadilan Distrik Tel Aviv untuk melanjutkan persidangan kasus korupsi yang membelitnya, Kamis (11/9/2025).

Sidang ini menandai hari kedua pemeriksaan berturut-turut setelah sempat tertunda lebih dari sebulan akibat reses atau masa libur panjang yang dijadwalkan oleh lembaga peradilan pada periode tertentu di musim panas.

Selama sidang berlangsung, situasi mengalami ketegangan. Menurut laporan Channel 12 Israel, jalannya persidangan di Pengadilan Distrik Tel Aviv sempat ditangguhkan selama kurang lebih 40 menit setelah Netanyahu menerima sebuah "memo terkait keamanan" dari kantornya.

Isi memo tersebut tidak dijelaskan secara rinci, namun menimbulkan spekulasi, ada potensi ancaman atau isu sensitif yang membutuhkan perhatian segera dari aparat keamanan.

Meski demikian, setelah kondisi dinyatakan aman, sidang kembali dilanjutkan tanpa perubahan agenda.

Netanyahu sendiri tetap berada di ruang pengadilan dan mengikuti jalannya proses hukum hingga selesai.

Kasus Hukum Berlarut-larut

Netanyahu diketahui tengah menghadapi tiga kasus besar yang dikenal dengan sebutan Kasus 1000, Kasus 2000, dan Kasus 4000.

Ia didakwa karena melakukan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Dia juga didakwa atas dugaan meminta bantuan peraturan untuk para taipan media dengan imbalan liputan berita yang menguntungkan.

Kesaksiannya menyusul skandal bertahun-tahun yang melilitnya dan keluarganya, yang telah mendapatkan reputasi menikmati gaya hidup mewah dengan biaya dari para pembayar pajak Israel.

Baca juga: Para Pemimpin Yahudi di Australia Mengecam Benjamin Netanyahu karena Ini

Netanyahu tetap bersikukuh ia tidak bersalah. Pertama kali ia bersaksi, ia mengatakan telah menunggu selama delapan tahun untuk mengatakan yang sebenarnya.

Namun, jaksa penuntut dan kantor pengacara negara mengatakan sebaliknya, mereka mengatakan Netanyahu terlibat dalam kejahatan-kejahatan ini, yang meliputi korupsi, penyuapan, dan menerima hadiah.

Adapun sidang korupsi yang melibatkan Netanyahu disebut berlarut-larut karena beberapa faktor utama, baik dari sisi hukum, teknis pengadilan, maupun situasi politik yang melingkupinya.

Kompleksitas tiga kasus besar yang melibatkan ribuan dokumen serta puluhan saksi membuat proses pemeriksaan bukti memakan waktu panjang.

Di sisi lain, persidangan kerap tertunda akibat reses musim panas pengadilan, keberatan hukum dari tim pembela, hingga benturan dengan agenda kenegaraan Netanyahu.

Bahkan, isu keamanan sempat menyebabkan sidang dihentikan sementara. Kombinasi faktor inilah yang membuat persidangan yang dimulai sejak 2020 belum mencapai vonis akhir hingga kini.

Netanyahu Dapat Pembelaan dari Trump

Selain faktor diatas, penundaan sidang korupsi Netanyahu juga disebabkan oleh ikut campurnya Presiden AS, Donald Trump, dalam proses hukum tersebut.

Dalam pernyataannya di platform Truth Social pada Minggu (29/6/2025), Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan menoleransi penuntutan terhadap sekutu dekatnya tersebut.

"Amerika Serikat menghabiskan miliaran dolar setahun, jauh lebih banyak daripada negara lain manapun, untuk melindungi dan mendukung Israel. Kami tidak akan menoleransi ini," tulis Trump, dikutip AFP.

Pernyataan keras itu disampaikan hanya dua hari setelah Pengadilan Distrik Tel Aviv menolak permintaan Netanyahu untuk menunda kesaksiannya dalam kasus korupsi.

Majelis hakim menyatakan alasan Netanyahu untuk menunda tidak cukup kuat, sehingga ia tetap diwajibkan hadir dan memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Dukungan Trump ini menambah dimensi baru dalam dinamika politik Israel. Sebagai sekutu utama, Washington selama ini telah menjadi penyokong militer terbesar Israel, dengan bantuan mencapai miliaran dolar per tahun.

Namun, komentar Trump juga memicu kontroversi karena dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap sistem hukum negara lain.

Sejumlah analis menilai pernyataan Trump bisa semakin memperkeras perdebatan publik di Israel, yang sejak awal sudah terbelah antara pendukung fanatik Netanyahu dan kubu oposisi yang menuntut akuntabilitas hukum.

(Tribunnews.com / Namira)