Rahasia Israel Bocor, Oposisi Diam-diam Susun Pemerintahan Baru untuk Gantikan Netanyahu

TRIBUNNEWS.COM – Di tengah konflik Timur tengah yang makin berkecambuk, oposisi Israel diam-diam mulai mengambil langkah serius untuk menantang kekuasaan Benjamin Netanyahu.

Informasi ini mencuat usai surat kabar Israel Maariv melaporkan bahwa Avigdor Liberman, Ketua Partai Yisrael Beiteinu, telah menyiapkan sebuah dokumen berisi prinsip-prinsip dasar pemerintahan berikutnya

Dokumen ini disusun sebagai panduan blok oposisi yang berambisi membentuk pemerintahan alternatif dari koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Rancangan tersebut dianggap sebagai langkah politik serius oposisi, terutama karena Netanyahu saat ini menghadapi tekanan besar, termasuk penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang.

Mengutip dari The Times of Israel, blok oposisi Israel menargetkan perolehan 63 kursi dari total 120 kursi parlemen Israel, Knesset.

Isi Dokumen Prinsip Oposisi

Adapun draf yang disusun oleh anggota Knesset Yisrael Beiteinu, Oded Forer, mencakup agenda sosial, keamanan, dan ekonomi.

Salah satu poin utama adalah penerapan konstitusi nasional untuk memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan pemisahan kekuasaan.

Liberman menegaskan bahwa konstitusi ini akan membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi dua periode, mengurangi jumlah menteri, dan mewajibkan dinas militer universal bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian.

Selain itu, dokumen mengusulkan pembentukan komisi penyelidikan nasional atas tragedi 7 Oktober, pendidikan sekuler wajib di semua sekolah Israel, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk memberantas kejahatan terorganisir.

Baca juga: Demo Netanyahu, Serikat Buruh Terbesar Israel hingga Eks PM Yair Lapid Turun ke Jalan

Di bidang ekonomi, oposisi berjanji mengurangi regulasi berlebihan, mendorong persaingan, dan melawan monopoli.

Dalam isu agama, dokumen menyerukan pembatasan peran rabi dengan hanya menunjuk satu kepala rabi nasional, penghapusan dewan keagamaan lokal, pengesahan pernikahan sipil, serta izin transportasi umum pada hari Sabat.

Tujuan utama dari dokumen itu adalah mempersiapkan landasan pemerintahan alternatif yang solid, dengan target 63 kursi dari 120 kursi Knesset untuk membentuk pemerintahan stabil.

Angka ini bukan sekadar simbol, melainkan ambang batas minimum yang secara konstitusional dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan yang stabil dan sah di Israel.

Melalui capaian tersebut, oposisi diyakini dapat membentuk koalisi alternatif yang mampu menggeser kekuasaan Netanyahu, sekaligus menghadirkan arah baru dalam kebijakan politik, sosial, membuka jalan menuju perubahan pemerintahan.

Dengan begitu, oposisi ingin menunjukkan kesiapan mereka memimpin negara jika Netanyahu tergeser dari tampuk kekuasaan.

Dorongan oposisi untuk mengganti Netanyahu tidak terlepas dari berbagai krisis yang menjerat perdana menteri Netanyahu yang belakangan tengah menghadapi tekanan besar, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional.

Ia dicari Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang, sekaligus dikritik karena cara penanganannya terhadap perang berkepanjangan dengan Hamas yang memicu penderitaan warga sipil.

Di dalam negeri, kebijakan kontroversial soal sistem peradilan juga memicu protes besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi oposisi, semua hal itu memperlihatkan bahwa Israel membutuhkan arah baru.

Dengan mengusung dokumen prinsip ini, mereka ingin mengirim sinyal jelas bahwa perubahan pemerintahan bukan hanya keinginan politik semata.

Tetapi juga kebutuhan mendesak untuk memulihkan stabilitas, memperkuat demokrasi, dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

Sejumlah analis menilai, jika dokumen prinsip ini disepakati, oposisi tidak hanya akan menawarkan platform kebijakan baru,

Tetapi juga membentuk tantangan nyata bagi Netanyahu yang tengah terpojok secara hukum maupun politik, berpotensi mengubah arah politik negeri itu.

(Tribunnews.com / Namira)