Pengakuan Barat Membingungkan Israel dan Mengacaukan Perhitungan Netanyahu

Pengakuan Barat Membingungkan Israel dan Mengacaukan Perhitungan Netanyahu

TRIBUNNEWS.COM- Pengakuan negara-negara Barat dirasakan telah membingungkan Israel dan mengacaukan perhitungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Beberapa jam terakhir telah menyaksikan perubahan signifikan dalam arah perjuangan Palestina, setelah tiga negara Barat utama—Inggris, Australia, dan Kanada—mengumumkan pengakuan resmi mereka terhadap negara Palestina.

Sebuah langkah yang digambarkan oleh Otoritas Palestina sebagai "hari bersejarah," dan dipuji oleh kalangan Arab dan internasional sebagai momen penting ketika politik bersinggungan dengan keadilan, diplomasi bersinggungan dengan tragedi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, dan perluasan permukiman yang cepat di Tepi Barat.

Sebaliknya, Israel, yang dipimpin Benjamin Netanyahu, bersikeras menolak prinsip negara Palestina, sementara Presiden AS Donald Trump bergerak untuk mendahului gelombang itu dengan mengadakan pertemuan puncak besar di New York di mana ia akan menyampaikan visinya untuk perdamaian.

Inggris membuka pintu

Pengumuman Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang mengakui Negara Palestina memiliki implikasi yang melampaui sekadar sikap diplomatik. 

Dalam pidatonya yang direkam, beliau menekankan bahwa harapan untuk solusi dua negara semakin memudar, dan sangat penting untuk tidak membiarkan harapan terakhir ini padam.

Starmer, yang mewakili Partai Buruh , telah memberi London posisi terdepan dalam jalur politik baru yang dapat menggambar ulang garis hubungan dengan Israel dan mendorong negosiasi serius.

Selain dimensi politik, langkah Inggris ini memiliki bobot historis dan moral, mengingat Inggris memiliki sejarah sentral dalam perjuangan Palestina sejak Deklarasi Balfour dan mandat berikutnya. 

Para pengamat menggambarkan hal ini sebagai perbaikan yang terlambat atas tanggung jawab yang belum terpenuhi selama beberapa dekade.

Australia dan Kanada berada di jalur yang sama

Gelombang protes ini tidak terbatas di London. Pemerintah Australia mengumumkan pengakuannya terhadap Negara Palestina sebagai bagian dari dukungannya terhadap solusi dua negara, tetapi juga menegaskan penolakannya terhadap peran Hamas dalam masa depan negara Palestina.

Kanada melangkah lebih jauh, dengan perdana menterinya menuduh pemerintah Israel mencegah pembentukan negara Palestina, menegaskan bahwa pengakuan tersebut merupakan langkah menuju pembangunan masa depan yang damai bagi kedua negara .

Baca juga: Pengakuan Negara Palestina Menunjukkan Barat Sudah Muak dengan Netanyahu

Konteks internasional yang mendesak

Perkembangan ini terjadi saat New York bersiap menjadi tuan rumah konferensi tentang solusi dua negara di bawah naungan Prancis-Saudi, yang sejalan dengan langkah AS yang dipimpin Trump untuk mengadakan pertemuan puncak Arab-Islam-Amerika.

Pertemuan puncak paralel ini mencerminkan perlombaan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pihak-pihak internasional dan regional yang berupaya untuk mengonsolidasikan posisi mereka di jalur yang dapat membentuk kembali aturan main di Timur Tengah.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik langkah Inggris tersebut, menganggapnya sebagai awal dari perdamaian yang adil dan abadi, dan menegaskan komitmennya terhadap reformasi yang dijanjikannya saat kunjungannya ke London.

Sikap Israel: penolakan dan eskalasi

Sebaliknya, respons Israel datang dari sisi spektrum politik yang berlawanan. Netanyahu berjanji dalam pidato langsungnya bahwa tidak akan ada negara Palestina, dan mengumumkan kelanjutan pembangunan permukiman di Tepi Barat.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, pada bagiannya, menyerukan penerapan kedaulatan Israel atas Tepi Barat dan penghancuran total Otoritas Palestina .

Eskalasi ini mencerminkan upaya untuk memblokir jalur internasional apa pun yang mungkin memaksa Israel untuk mencapai penyelesaian baru. 

Namun, hal ini juga menempatkan pemerintahan Netanyahu dalam konfrontasi yang semakin sengit dengan sekutu tradisionalnya, yang kini memandang perilaku Israel sebagai ancaman bagi keamanan dan stabilitas regional.

Charlotte Leslie: "Permainan telah berubah."

Dari London, mantan anggota parlemen Konservatif Charlotte Leslie memberikan pembacaan yang luar biasa tentang program " Al-Tasia'a " di Sky News Arabia.

Ia menganggap pengakuan Barat atas Palestina sebagai akibat langsung dari kebijakan Israel baru-baru ini, khususnya di Gaza. 

Ia mengatakan bahwa tindakan Netanyahu dan para menterinya telah mendorong dunia untuk menyatakan bahwa situasi ini tidak dapat diterima dan bahwa pengakuan negara Palestina telah menjadi suatu keharusan untuk mencapai perdamaian bagi Palestina dan Israel.

Leslie menekankan bahwa langkah ini merupakan titik awal yang nyata, dan sebuah indikasi bahwa aturan main telah berubah dengan cara yang tak terbayangkan lima tahun lalu. 

Namun, ia menekankan bahwa pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana pengakuan ini akan terwujud di lapangan, dan apakah pengakuan tersebut akan disertai dengan sanksi terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan negosiasi serius dengan Otoritas Palestina terkait reformasi dan pemilu.

Tekanan masyarakat dan dimensi hukum

Leslie juga mencatat bahwa tekanan publik di Inggris meningkat terhadap pemerintah agar tidak memberikan pengecualian kepada Israel dan mengambil langkah-langkah praktis seperti mengenakan sanksi pada produk-produk permukiman, serupa dengan yang dikenakan pada Rusia atas aneksasinya atas wilayah Ukraina.

Ia menganggap pengakuan Barat atas Palestina menjadi indikasi dimulainya fase baru akuntabilitas, karena Israel tidak lagi dapat dibiarkan melanggar hukum internasional tanpa hukuman.

Ia menambahkan bahwa pembedaan antara Otoritas Palestina dan Hamas sangatlah penting, sekaligus mengkritik retorika Netanyahu dan para menterinya yang menyamakan kedua pihak tersebut. 

Ia yakin bahwa kebingungan ini bertujuan untuk menghalangi solusi politik apa pun, sementara Otoritas Palestina telah mengakui Israel dan mengupayakan perdamaian.

Trump antara tekanan dan peluang

Mengenai Presiden AS Donald Trump, Leslie yakin posisinya masih belum dapat diprediksi. 

Meskipun ia menyatakan ketidakpuasannya dengan pengakuan Inggris, pragmatismenya mungkin mendorongnya untuk memanfaatkan gelombang tersebut sebagai peluang, terutama mengingat ambisinya untuk memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian .

Ia menekankan bahwa tersebarnya pengakuan di kalangan sekutu Washington dapat memaksanya untuk mengevaluasi kembali posisinya, terutama jika tekanan Saudi dan Teluk ke arah ini meningkat.

Pembacaan ini beririsan dengan upaya Trump untuk mengadakan pertemuan puncak AS-Arab-Islam di New York , dalam upaya untuk menggambarkan dirinya sebagai pembawa damai, bahkan jika inisiatif tersebut muncul sebagai reaksi terhadap proses pengakuan Eropa.

Gelombang pengakuan Barat terhadap negara Palestina menempatkan Israel dalam isolasi yang semakin meningkat dan menghadirkan dilema bagi pemerintahan Trump: bersekutu sepenuhnya dengan Netanyahu dalam menghadapi tren internasional yang berkembang, atau mencoba memanfaatkan momen ini untuk mengubah citranya sebagai perantara perdamaian global.

Pernyataan Charlotte Leslie mengungkap semakin meningkatnya kesadaran Eropa bahwa permainan telah benar-benar berubah, dan mengabaikan masalah Palestina bukan lagi suatu pilihan.

Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah pengakuan akan mengubah aturan main, melainkan bagaimana dan kapan pengakuan ini akan diterjemahkan menjadi tindakan praktis yang memulihkan harapan bagi solusi dua negara dan sekaligus mengekang ekstremisme dan ekspansionisme.

Empat negara Barat besar secara resmi mengakui negara Palestina.

Empat negara Barat utama mengumumkan pengakuan resmi mereka terhadap Negara Palestina pada hari Minggu, sementara negara-negara lain, yang dipimpin oleh Prancis, diperkirakan akan mengumumkan pengakuan mereka terhadap negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada hari Senin.

Pengakuan negara Palestina oleh Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal telah membuat Israel marah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai "hadiah besar bagi terorisme," sementara Presiden AS Donald Trump menggambarkannya sebagai "pertunjukan."

Pengakuan keempat negara Barat terhadap Negara Palestina merupakan ekspresi frustrasi atas dampak perang Gaza dan bertujuan untuk memperkuat solusi dua negara.

Dalam resolusi mereka, keempat negara tersebut bergabung dengan lebih dari 140 negara lain yang juga mendukung aspirasi Palestina untuk mendirikan tanah air merdeka di luar wilayah yang diduduki Israel. Keempat negara tersebut merupakan sekutu tradisional Israel.

Pengakuan Inggris, bobot simbolis

Keputusan Inggris ini memiliki bobot simbolis mengingat peran penting London dalam pembentukan Israel setelah Perang Dunia II.

"Inggris Raya hari ini secara resmi mengakui negara Palestina, menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta mencapai solusi dua negara," ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di platform X.

"Krisis kemanusiaan buatan manusia di Gaza semakin parah," tambah Starmer . "Pemboman yang terus-menerus dan intensif oleh pemerintah Israel di Gaza, serangan beberapa minggu terakhir, kelaparan, dan kehancuran yang terjadi sungguh tak tertahankan."

Sambutan Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik langkah pengakuan negara Palestina, dengan mengatakan bahwa hal ini "akan membuka jalan bagi penerapan solusi dua negara, yang memungkinkan Negara Palestina hidup berdampingan dengan Negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik."

Starmer menulis surat kepada Abbas untuk menegaskan keputusan Inggris, dengan mencatat bahwa London mendukung pembentukan tanah air bagi Yahudi pada tahun 1917 sembari berjanji melindungi hak-hak non-Yahudi.

Dalam suratnya, Starmer menyatakan, "Saya menegaskan komitmen Inggris terhadap pembentukan negara Palestina bagi rakyat Palestina dan dukungan abadi kami terhadap solusi dua negara di mana warga Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai dan aman."

Husam Zomlot , kepala misi Palestina di Inggris, menyaksikan pengumuman Starmer tentang pengakuan Inggris terhadap negara Palestina di telepon genggamnya.

"Kami tahu bahwa pengakuan itu tidak akan mengembalikan nyawa yang telah hilang," ujar Zamlot kepada Reuters. "Namun, tanpa adanya pengakuan tersebut, situasi dibiarkan memanas hingga mencapai titik genosida yang dilakukan di hadapan dunia."

"Hari ini adalah saatnya bagi Perdana Menteri Inggris dan pemerintahannya untuk berdiri mewakili rakyat mereka dan berkata: 'Kita harus mengoreksi sejarah, kita harus memperbaiki kesalahan,'" tambahnya.

Hamas menyambut baik langkah tersebut, tetapi menyatakan bahwa langkah tersebut "harus disertai dengan langkah-langkah praktis yang mengarah pada penghentian segera perang brutal pemusnahan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan penentangan terhadap proyek-proyek aneksasi dan Yahudisasi di Tepi Barat dan Yerusalem."

Kanada: Pengakuan bukan hadiah bagi terorisme

Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan, saat mengumumkan keputusan negaranya, bahwa keputusan tersebut memperkuat upaya mereka yang mencari hidup berdampingan secara damai dan mengakhiri kekuasaan Hamas.

Ia menambahkan, "Mengakui Negara Palestina, yang dipimpin oleh Otoritas Palestina, memperkuat upaya mereka yang mengupayakan koeksistensi damai dan mengakhiri kekuasaan Hamas. Hal ini tidak melegitimasi maupun memberi penghargaan bagi terorisme."

Portugal: Pengakuan adalah sebuah pencapaian fundamental

"Mengakui Negara Palestina merupakan perwujudan pendekatan fundamental dan konsisten dalam kebijakan luar negeri Portugal," ujar Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, di kantor pusat tetap misi Portugal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

"Portugal mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi... Gencatan senjata sangat mendesak," tambahnya.

Washington: Pengakuan itu "mencolok"

Di Washington, Amerika Serikat pada hari Minggu menggambarkan pengakuan negara Palestina oleh beberapa sekutu utamanya, termasuk Inggris, Australia, dan Kanada, sebagai "mencolok."

"Fokus kami tetap pada diplomasi yang serius, bukan pada gestur pamer," ujar seorang juru bicara Departemen Luar Negeri yang tidak mau disebutkan namanya.

Prioritas kami jelas: pembebasan para sandera, keamanan Israel, dan perdamaian serta kesejahteraan bagi seluruh kawasan, yang hanya dapat dicapai jika kawasan tersebut bebas dari Hamas," tambahnya.

Netanyahu: Negara Palestina tidak akan didirikan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pengakuan Barat terhadap Negara Palestina.

"Saya punya pesan yang jelas kepada para pemimpin yang mengakui negara Palestina setelah pembantaian mengerikan 7 Oktober: Anda memberi penghargaan kepada terorisme," ujarnya dalam sebuah pernyataan, merujuk pada serangan Hamas tahun 2023 terhadap Israel yang memicu perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.

Ia menambahkan, "Saya punya pesan lain untuk Anda: Ini tidak akan terjadi. Tidak akan ada negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan."

Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan ia akan mengusulkan perluasan kedaulatan atas Tepi Barat pada pertemuan kabinet berikutnya, yang akan menjadi aneksasi de facto atas wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967.

Ia menambahkan bahwa Otoritas Palestina yang didukung Barat, yang menjalankan pemerintahan sendiri terbatas di Tepi Barat, harus dibubarkan.

SUMBER: SKY NEWS ARABIA