Prabowo Pidato Urutan ke-3 di Sidang Umum PBB, Pakar: Kalau Bukan Prabowo Mungkin Tak Dapat Nomor 3

TRIBUNNEWS.COM - Pakar hubungan internasional, Muhadi Sugiono, menyoroti tentang urutan pidato para kepala negara atau kepala pemerintahan di Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (24/9/2025), terutama Presiden RI Prabowo Subianto yang mendapat giliran pidato ketiga.

SMU PBB merupakan forum utama tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempertemukan seluruh negara anggota dan biasanya berlangsung setiap bulan September berdekatan dengan ulang tahun organisasi (bulan Oktober) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Sidang tersebut membahas isu-isu global, mulai dari perdamaian, keamanan internasional, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, hingga hak asasi manusia.

Dalam forum itu, setiap kepala negara atau kepala pemerintahan diberi kesempatan menyampaikan pidato di hadapan dunia yang berisi tentang pandangan, usulan, dan posisi resmi negaranya terkait persoalan global maupun regional.

Selain sesi pidato umum, ada juga pertemuan tingkat tinggi dan diskusi komite yang membahas isu-isu spesifik.

Prabowo diketahui mendapatkan urutan pidato ketiga, setelah Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. 

Muhadi menyoroti nomor urut pidato Prabowo tersebut karena Sidang Umum PBB ini merupakan forum multilateral pada tingkat paling tinggi yang dihadiri oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan.

Dia pun mengklaim, jika bukan Prabowo yang hadir dan berpidato dalam Sidang Umum PBB itu, mungkin saja tidak bisa mendapatkan nomor urut 3 untuk pidato.

Sebab, urutan pidato dalam Sidang Umum PBB ini memiliki nilai strategis yang penting dan tidak bisa dianggap remeh.

Fakta Indonesia mendapat giliran ketiga menunjukkan pengakuan dunia terhadap peran aktif, relevansi, dan kredibilitas diplomasi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

"Ini forum multilateral pada tingkat yang paling tinggi yang dihadiri oleh para kepala negara dan seperti kita lihat dalam urutan itu tadi Pak Prabowo dapat nomor tiga," katanya, dikutip dari YouTube tvOneNews, Rabu (24/9/2025).

Baca juga: Prabowo di Sidang Umum PBB: Ungkit Masa Penjajahan di Indonesia, Tegaskan Palestina Harus Merdeka

Muhadi kemudian menjelaskan, urutan pidato itu sudah diatur dan biasanya yang memiliki keistimewaan pidato pertama adalah Brasil, kemudian di urutan kedua ada Amerika Serikat.

Sejak 1955, Brasil selalu menjadi negara pertama yang menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB.

Tradisi ini bermula dari kebiasaan historis di mana Brasil bersedia membuka sesi saat negara-negara lain enggan berbicara terlebih dahulu.

Setelah Brasil, Amerika Serikat sebagai tuan rumah mendapat kehormatan untuk berbicara di urutan kedua.

Selanjutnya, urutan pidato negara-negara lain biasanya ditentukan berdasarkan pertimbangan protokol, status politik, serta pentingnya peran diplomatik masing-masing negara.

"Karena sebenarnya dalam tata cara di sidang itu privilege-nya ada di Brazil kemudian Amerika. Nah, yang ketiga dan seterusnya itu tergantung siapa yang datang. Jadi kalau bukan Pak Prabowo, mungkin kita tidak akan dapat di nomor tiga," tegasnya.

"Artinya ini betul-betul satu momentum bagi Indonesia untuk tampil dalam arena internasional bahwa kita hadir di situ," ujar Muhadi.

Pemimpin Indonesia terdahulu yang hadir dalam Sidang Umum PBB diketahui belum pernah ada yang mendapat nomor urut awal untuk berpidato.

Presiden Soekarno berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tercatat tiga kali berpidato mendapatkan urutan 20, 21, dan 16. 

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dua kali menyampaikan pidato secara daring, sama-sama mendapatkan giliran pidato di urutan ke-16.

Prabowo yang kini hadir dalam Sidang Umum PBB dan berpidato di urutan ketiga itu berkesempatan untuk memengaruhi fokus pembahasan global, menyampaikan isu-isu penting yang ingin didorong ke panggung dunia, dan memosisikan diri sebagai suara yang diperhitungkan.

Pidato di awal-awal sesi ini juga sering kali dianggap bergengsi karena dapat memengaruhi arah percakapan global, menarik perhatian dunia, dan menunjukkan posisi kepemimpinan.

Muhadi pun mengatakan, kehadiran Prabowo dalam Sidang Umum PBB itu menjadi momen yang sangat menarik.

Apalagi, setelah sekian lama Indonesia tidak hadir langsung dalam forum multilateral tersebut karena selama 10 tahun pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi), Presiden RI ke-7 itu biasanya mendelegasikan tugas menghadiri SMU PBB kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jokowi hanya tercatat menghadiri secara daring SMU PBB, yakni saat pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021.

"Saya saya kira ini satu hal yang menarik ya, setelah sekian lama kita tidak punya pemimpin yang hadir di sini dan forum ini adalah forum yang sangat luar biasa karena dia adalah forum tahunan di mana para kepala negara punya kesempatan untuk melakukan diplomasi secara multilateral," jelasnya.

Sekilas Tentang Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB

Ketika menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB itu, Prabowo menyatakan Indonesia mendukung penuh two state solution atau solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.

Prabowo menegaskan, Palestina harus segera merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara. 

"Saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka."

"Namun kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan serta keamanan Israel," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, hanya lewat two state solution atau solusi dua negara, perdamaian dan kemerdekaan untuk Palestina dapat terwujud dan meyakini tidak akan ada kebencian dan kecurigaan lagi jika solusi dua negara ini diterapkan.

Sidang Umum PBB ini dimanfaatkan Prabowo untuk memaparkan berbagai pencapaian Indonesia, termasuk rekor tertinggi cadangan beras dan gabah yang mencapai 4 juta ton. 

Ia juga menyampaikan rencana pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer sebagai upaya konkret menghadapi perubahan iklim.

Dalam pidatonya, Prabowo bahkan menyinggung sejarah kelam penjajahan yang pernah dialami Indonesia, ketika rakyat ditindas di tanah sendiri dan diperlakukan lebih buruk dari binatang. 

Prabowo pun menceritakan perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan serta melawan kelaparan, penyakit, dan kemiskinan.

Dia juga menegaskan komitmennya untuk membawa rakyat keluar dari jurang kemiskinan, dan menyoroti kontribusi besar Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB.

(Tribunnews.com/Rifqah)