Ketua Partai 'Melindungi Rakyat dari NHK' Ditangkap atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Ringkasan Berita:

• Ketua Partai “Melindungi Rakyat dari NHK”, Takashi Tachibana, ditangkap polisi Jepang atas dugaan pencemaran nama baik terhadap almarhum anggota parlemen Hyogo, Hideaki Takeuchi. 
• Tachibana dituduh menyebarkan kabar palsu bahwa Takeuchi akan ditangkap polisi, yang belakangan terbukti tidak benar. 
• Istri Takeuchi melaporkannya pada Juni 2025. Kasus ini memicu perdebatan soal batas kebebasan berpendapat dan etika politik di Jepang

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, JEPANG - Ketua Partai 'Melindungi Rakyat dari NHK', Takashi Tachibana, ditangkap polisi Jepang,  9 November 2025 atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kasus ini bermula dari pernyataan Tachibana yang menyebut Hideaki Takeuchi, anggota parlemen Prefektur Hyogo yang kemudian bunuh diri akan ditangkap polisi keesokan harinya, padahal informasi tersebut ternyata tidak benar.

Pada 10 November, Tachibana diserahkan ke Kejaksaan Distrik Kobe.

Polisi juga menggeledah kantor pusat panggilan partainya dan menyita sejumlah barang bukti.

“Tidak pernah ada penyelidikan atau penangkapan terhadap almarhum Takeuchi. Tachibana berbohong,” ujar Noriyuki Murai, pejabat Kepolisian Prefektur Hyogo (10/11/2025).

Baca juga: Melalui Forum ASEAN-Jepang, Dirjen Bina Adwil Perluas Peluang Kerjasama Kota Cerdas

Latar Belakang Kasus

Ucapan Tachibana disampaikan saat kampanye pemilihan Wali Kota Izumi-Otsu, Osaka, pada 2024.

“Tidak ada keraguan bahwa Takeuchi sedang diinterogasi oleh polisi,” katanya.

Melalui kanal YouTube-nya pada Januari 2025, ia kembali menegaskan bahwa “Takeuchi akan ditangkap besok.” kata dia.

Istri Takeuchi (50) kemudian mengajukan pengaduan pidana pada Juni 2025, yang menjadi dasar penyelidikan polisi.

Menurut Prof. Norio Tsujimoto, pakar hukum acara pidana, pernyataan tersebut terasa lebih kejam karena diucapkan segera setelah kematian almarhum.

Unsur Pidana dan Ketentuan Hukum

Dalam KUHP Jepang, pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi kepada publik yang merusak reputasi orang lain, baik melalui ucapan, tulisan, maupun media sosial.

Ancaman hukumannya: Penjara hingga 3 tahun, atau denda hingga 500.000 yen.

Biasanya, kebenaran fakta tidak menjadi ukuran utama. Namun, dalam kasus almarhum, pidana hanya bisa dijatuhkan jika terbukti fakta yang disampaikan adalah palsu.

Polisi menegaskan bahwa tudingan Tachibana tidak benar, bahkan dibantah secara resmi oleh kepala kepolisian setempat di rapat majelis prefektur.

Tachibana kemudian mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

Baca juga: Terseret Kasus Perampokan dan Pelecehan, Pemagang Asal Indonesia Ditahan Polisi Jepang

Pembelaan Tachibana

Pada konferensi pers bulan Agustus 2025, Tachibana menyatakan dirinya berbicara dengan dasar yang cukup untuk mencegah tindakan ilegal.

"Jika dipanggil polisi, saya akan menanggapi dengan tegas,” katanya.

Ia mengklaim memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa informasi yang disampaikan benar, sehingga perbuatannya tidak termasuk tindak pidana.

Tachibana diketahui pernah menyerang Takeuchi secara terbuka karena menilai Takeuchi telah menyebabkan kesulitan politik bagi Gubernur Hyogo, Motohiko Saito, yang kemudian mundur dari jabatannya.

Karier Politik dan Dampak Sosial

Tachibana juga sempat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Izumi-Otsu (Desember 2024) dan anggota Majelis Tinggi dari daerah pemilihan Hyogo (musim panas 2025), namun gagal di kedua pemilihan tersebut.

Ucapannya di media sosial dan pidato jalanan sering memicu kontroversi, bahkan mendorong wacana revisi UU Pemilihan Pejabat Publik di Jepang.

Dalam pemilihan Gubernur Miyagi pada 26 Oktober lalu, isu serupa kembali muncul ketika unggahan di media sosial menampilkan informasi palsu tentang kandidat, yang menimbulkan perdebatan soal etika pemilu dan peran media sosial.

Pandangan Ahli Hukum

Mantan Jaksa dan Wakil Direktur Departemen Investigasi Khusus Kejaksaan Tokyo, Masaru Wakasa, mengatakan dalam persidangan nanti, mungkin akan dijelaskan sumber informasi Tachibana, apakah dari anggota majelis atau pihak kepolisian.

"Itu yang perlu diungkap,” katanya.

Saat ini, Tachibana juga tengah menjalani hukuman 2,5 tahun penjara dengan masa percobaan 4 tahun akibat kasus sebelumnya, yaitu penggunaan ilegal data pribadi pelanggan NHK.

“Karena ini pelanggaran saat masa percobaan, besar kemungkinan Tachibana akan dijatuhi hukuman penjara langsung dengan ancaman maksimal 4,5 tahun.' kata Wasaka.
 
Diskusi hukum di Jepang dapat diikuti gratis melalui komunitas Pencinta Jepang. Bagi yang berminat, kirimkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke email: tkyjepang@gmail.com.