Dalih Awasi Gencatan Senjata, AS Siapkan Pangkalan Militer Senilai Rp8 Triliun di Dekat Gaza

Laporan Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat bahwa Israel telah melanggar gencatan senjata sedikitnya 282 kali antara 10 Oktober hingga 10 November.

Pelanggaran tersebut meliputi serangan udara, tembakan artileri, dan penembakan langsung terhadap warga sipil.

Adapun rinciannya, Israel menembaki warga sebanyak 88 kali, menyerbu daerah pemukiman di luar “garis kuning” sebanyak 12 kali, mengebom wilayah Gaza 124 kali, dan menghancurkan properti warga 52 kali.

Selain itu, 23 warga Palestina dilaporkan ditahan selama periode tersebut.

Sementara analisis Al Jazeera menyebutkan bahwa Israel telah melakukan serangan di Gaza selama 25 dari 31 hari terakhir, hanya enam hari di mana tidak ada laporan korban jiwa atau luka-luka.

Israel berdalih bahwa serangan itu merupakan “balasan” atas kematian dua tentaranya di Rafah.

Presiden Donald Trump bahkan membenarkan langkah tersebut dengan mengatakan, “Israel membalas, dan mereka harus membalas.”

Namun imbas pelanggaran tersebut, sejak 10 Oktober, sedikitnya 242 warga Palestina tewas dan 622 luka-luka akibat serangan terbaru Israel.

Dua hari paling mematikan terjadi pada 19 dan 29 Oktober, ketika total 154 orang tewas hanya dalam dua hari.

Bantuan Kemanusiaan Tersendat

Lebih lanjut, akses penyaluran bantuan di Gaza juga masih belum sesuai kesepakatan gencatan senjata.

Laporan Program Pangan Dunia (WFP) menunjukkan hanya setengah dari kebutuhan pangan yang berhasil masuk ke Gaza.

Sedangkan koalisi lembaga bantuan Palestina menyebutkan bahwa jumlah bantuan yang masuk hanya seperempat dari kesepakatan gencatan senjata.

Data UN2720 Humanitarian Dashboard mencatat bahwa dari 10 Oktober hingga 9 November, hanya 3.451 truk yang mencapai Gaza. Angka ini sangat jauh dari kebutuhan sebenarnya, yaitu sekitar 600 truk per hari.

Laporan serupa juga diungkap Kantor Media Pemerintah Gaza, hingga 6 November, hanya 4.453 truk yang berhasil masuk.

Padahal seharusnya ada 15.600 truk selama periode tersebut. Proses pemeriksaan ketat dari pihak Israel disebut menjadi penyebab utama keterlambatan.

(Tribunnews.com / Namira)