Badai Korupsi Mengguncang Kyiv: Tujuh Pejabat Ukraina Didakwa dalam Skandal Energi 100 Juta Dolar AS

Kasus ini menimbulkan kemarahan publik, terutama karena terjadi di tengah krisis energi akibat serangan Rusia yang merusak infrastruktur listrik Ukraina.

Banyak warga menilai tindakan para pejabat tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang tengah berjuang menghadapi situasi sulit.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perjuangan Ukraina tidak hanya melawan agresi Rusia di medan perang, tetapi juga melawan korupsi yang selama ini melemahkan fondasi kepercayaannya baik di mata rakyat maupun dunia internasional.

Pemerintah Ukraina Gerak Cepat

Menanggapi perkembangan tersebut, Perdana Menteri Yulia Svyrydenko mengumumkan pembubaran dewan pengawas perusahaan energi negara, Energoatom, yang disebut-sebut menjadi pusat terjadinya penyalahgunaan dana.

Ia juga memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan perusahaan.

Terutama terkait sistem pengadaan barang dan jasa yang selama ini dianggap rawan praktik suap dan manipulasi kontrak.

“Kami menunggu hasil audit secepatnya. Semua data akan diserahkan kepada lembaga penegak hukum dan anti-korupsi,” tulis Svyrydenko dalam pernyataannya di Telegram.

Svyrydenko menegaskan bahwa audit tersebut akan dilakukan secara transparan dan secepat mungkin, dengan hasilnya akan diserahkan langsung kepada lembaga penegak hukum dan Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU).

Tak sampai disitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga memerintahkan Menteri Kehakiman German Galushchenko dan Menteri Energi Svitlana Grynchuk untuk segera meninggalkan jabatan setelah dituduh terlibat dalam skandal korupsi besar di sektor energi.

Menurut presiden Zelensky apabila pejabat publik berada di bawah sorotan dugaan pelanggaran hukum, posisi mereka harus ditangguhkan sementara untuk menjaga transparansi dan legitimasi.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan prinsip zero tolerance terhadap korupsi, terutama di sektor energi yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

(Tribunnews.com / Namira)