Catatan ISDS Soal Kerja Sama Keamanan Baru RI-Australia, Ingatkan Sejarah Hingga Soal China & Rusia

"Sebagai catatan, hanya tiga tahun setelah kesepakatan itu, ketika Indonesia berada dalam krisis ekonomi dan politik, tahun 1998 PM Howard mengirim surat ke Presiden Habibie untuk mengadakan referendum di Timor Timur," kata Edna saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Kamis (13/11/2025). 

"Dalam konteks saat ini — yang ditandai oleh perubahan geopolitik, tantangan iklim, dan rivalitas kekuatan besar — kedua negara perlu melangkah lebih jauh dari simbolisme menuju kolaborasi yang nyata dan saling menguntungkan," lanjut Edna.

Indonesia, kata dia, memahami bahwa Australia masih berporos kuat pada Amerika Serikat dan jaringan Indo-Pasifik yang lebih luas, termasuk AUKUS, QUAD, serta kemitraannya dengan negara-negara Pasifik. 

Di samping itu, lanjut Edna, Perjanjian Pukpuk Treaty 2025 antara Australia dan Papua Nugini menunjukkan niat Canberra memperluas pengaruh kawasan. 

"Meski langkah ini dapat memperkuat stabilitas regional, Indonesia memiliki kekhawatiran sah terkait dampaknya terhadap isu Papua dan sensitivitas kedaulatan nasional," jelasnya.

"Agar kemitraan berjalan seimbang, fokus kerja sama harus diarahkan pada kepentingan bersama, bukan pada persepsi ancaman. Ajakan Australia agar Indonesia memandang Tiongkok sebagai musuh kerap berseberangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif," ujar dia. 

Dalam konteks pembangunan nasional, menurut dia, Indonesia tengah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program kesejahteraan. 

Salah satunya, kata Edna, adalah program Makan Bergizi Gratis, yang membutuhkan pengembangan sektor peternakan sapi untuk menjamin pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. 

"Dalam hal ini, kerja sama dengan Australia -salah satu produsen ternak terbesar dunia- berpotensi besar mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan dan inovasi pertanian dan peternakan Indonesia," 

Selain itu, kata dia, Indonesia juga ingin memperluas pasar industri pertahanannya, khususnya dalam produksi senjata personal, kapal patroli, dan pesawat maritim. 

Menurutnta kolaborasi dalam bentuk transfer teknologi dan joint venture dapat membawa manfaat ekonomi sekaligus memperkuat stabilitas kawasan.

"Bagi Indonesia, peluang ini bersifat high-gain, high-risk. Kerja sama yang lebih erat dengan Australia dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di kawasan, namun juga harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan strategi," katanya.

"Kerja sama ini juga tidak berarti Indonesia lantas masuk ke dalam kubu Australia karena dengan politik bebas aktif, Indonesia juga perlu meningkatkan diplomasi pertahanan dengan banyak negara, termasuk China dan Rusia," lanjut dia.

Menurut Edna diplomasi pertahanan perlu diorkestrasikan bersama diplomasi luar negeri.

Ibarat “strategi capit udang”, kata dia, Indonesia harus lincah dan percaya diri dalam menghadapi kompetisi global.