PM Thailand Mengaku Tak Ada yang Perlu Dijelaskan ke DK PBB soal Serangan ke Kamboja

Ringkasan Berita:

• Thailand merespons rumor pemanggilan PBB setelah Kamboja melaporkan serangan Thailand ke Dewan Keamanan PBB
• Dalam aduannya ke DK PBB, Kamboja menilai Thailand telah melanggar Piagam PBB dan hukum internasional
• PM Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan negaranya tak perlu klarifikasi ke PBB, karena menganggap situasi sudah jelas dan Thailand hanya membela kedaulatannya
• Thailand mengklaim serangan dilakukan sebagai respons atas tembakan rudal BM-21 dari Kamboja, dan bukan serangan tanpa provokasi

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mulai buka suara terkait rumor pemanggilan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terkait serangan ke Kamboja yang mulai intensif terjadi pada awal bulan Desember ini.

Adapun rumor pemanggilan ini kian menguat setelah Kamboja resmi melaporkan penyerangan negaranya ke DK PBB pada Rabu lalu (10/12/2025).

Dikutip dari Phnom Penh Post, dalam suratnya Kamboja menuding Thailand telah melanggar Piagam PBB dengan melakukan serangan bersenjata tanpa adanya provokasi dari pihaknya.

Selain Piagam PBB, Pemerintah Kamboja juga mengklaim Thailand telah melanggar hukum humaniter internasional serta perjanjian gencatan senjata dan perdamaian yang telah disepakati bersama di Kuala Lumpur, Malaysia pada Oktober lalu.

Sementara ini, pihak PBB hanya menyerukan agar kedua negara menerapkan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati bersama di Malaysia. 

Menanggapi seruan dari PBB tersebut, Anutin menegaskan bahwa pihak Thailand sejatinya tidak perlu memberikan penjelasan secara mendalam terkait penyerangan Kamboja dan hasil gencatan senjata yang seolah tak berlaku.

Dikutip dari Thairath, Anutin menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya sudah bisa melihat situasi yang ada dengan jelas.

Pada konferensi pers Senin ini (15/12/20250, Anutin menegaskan komitmen Thailand dalam menjunjung tinggi kedaulatan negaranya dan ia berpendapat pihaknya tidak perlu memberikan klarifikasi lebih lanjut kepada PBB.

Anutin menilai serangan Thailand murni terjadi sebagai respons atas tindakan Kamboja yang melepaskan rentetan rudal BM-21 ke wilayah udara negaranya.

"Gambarannya sudah jelas. Rudal-rudal BM-21 datang secara beruntun, dalam set-set, terlihat sangat mengesankan. Thailand tidak pernah melakukan apa pun terhadap negara mereka."

Saat ini, Anutin juga tengah mempersiapkan rapat Dewan Keamanan Nasional (กกต/KKT) dengan agenda utama pembahasan terkait pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan militer untuk operasi di Kamboja.

Adapun Anutin mengungkapkan bahwa rapat KKT akan diselenggarakan pada Selasa besok (16/12/2025).

Blokir BBM Kamboja jadi Strategi Terbaru

Anutin juga menanggapi pertanyaan dari wartawan terkait langkah tambahan yang akan diambil selain operasi militer yang selama ini sudah dijalankan.

Pimpinan partai Bhumjaithai ini menyampaikan bahwa berbagai tindakan telah diterapkan. 

Namun demikian, Anutin mengaku langkah terbaru yang sekarang ini tengah mereka gencarkan adalah upaya pencegahan penyelundupan minyak melalui Laos menuju Kamboja.

Hal ini dilakukan pihak Thailand dengan menutup perlintasan perbatasan di Chong Mek, Provinsi Ubon Ratchathani sehingga jalur distribusi BBM ke Kamboja secara ilegal akan terputus.

Namun demikian, Anutin enggan membicarakan lebih lanjut terkait tindakan terbaru Thailand tersebut dan menyarankan awak media untuk menghubungi pihak militer serta Komandan Wilayah Angkatan Darat ke-2 yang secara langsung menangani dan mengeluarkan perintah operasional dalam masalah tersebut.

Militer Thailand Bantah Klaim Trump

Pihak militer Thailand sebelumnya juga telah membantah klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menyebut dirinya telah membuat pihak Kamboja menyepakati gencatan senjata.

Klarifikasi ini diumumkan oleh Kolonel Richa Suksuwanon selaku Wakil Juru Bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu (13/12/2025).

Sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya, melalui media sosial Truth Social Trump mengklaim bahwa dirinya telah menjalani "dialog yang sangat positif" dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul serta Perdana Menteri Kamboja Hun Manet terkait gencatan senjata.

Menurut pernyataan yang disampaikan Trump, Thailand dan Kamboja telah mencapai kesepakatan untuk menghentikan pertempuran sementara waktu.

Seorang wartawan yang hadir dalam konferensi pers pun mengklarifikasi apakah gencatan senjata benar-benar akan dilaksanakan sesegera mungkin seperti apa yang diklaim Trump. 

Dikutip dari Thairath, Richa menyatakan bahwa tidak ada satupun orang di pihaknya yang dapat mengonfirmasi klaim Trump tersebut.

Hal ini terjadi karena menurut Richa segala pernyataan dan tindakan dari pihak Kamboja sangatlah bertolak belakang secara total. 

Ia menjelaskan bahwa meskipun Kamboja mengklaim ingin bernegosiasi untuk gencatan senjata dan menandatangani Deklarasi Bersama, situasi di lapangan sangat berbeda dengan apa yang tertulis.

Baca juga: Thailand Kecewa Berat dengan Trump Soal Ranjau Kamboja, Sebut AS Tak Paham Masalah

Richa juga meragukan klaim Trump tersebut mengingat serangan pihak Kamboja terhadap Thailand masih terus berlangsung hingga kini dan pihaknya harus merespons.

Ia juga kembali menegaskan bahwa Thailand sendiri bukanlah pihak yang melakukan agresi dan hanya bertindak untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. 

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak dapat sepenuhnya mempercayai klaim gencatan senjata yang dipublikasikan oleh Trump

(Tribunnews.com/Bobby)