Trump: Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina Kini Semakin Dekat

Ringkasan Berita:

• Presiden AS Donald Trump mengatakan ada kemajuan dalam perundingan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.
• Ukraina mengajukan syarat termasuk jaminan keamanan mirip "Pasal Lima NATO" kepada AS dan Eropa.
• Perang Rusia–Ukraina memasuki hari ke-1392 saat Zelenskyy bertemu dengan para pemimpin Eropa, AS, dan NATO.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina kini lebih dekat daripada sebelumnya.

“Saya pikir kita sekarang lebih dekat daripada sebelumnya dan kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita ingin menyelamatkan banyak nyawa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, Senin (15/12/2025).

Ia mengutip apa yang ia gambarkan sebagai pembicaraan yang ekstensif dan produktif dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan beberapa pemimpin Eropa di Kota Berlin, Jerman.

Presiden AS juga mengatakan ia berbicara dengan para pemimpin Jerman, Italia, Finlandia, Prancis, Inggris, Polandia, Norwegia, Denmark, dan Belanda, dan NATO setelah pertemuan itu.

“Kami telah melakukan pembicaraan yang baik dengan Rusia, dan saya pikir mereka ingin kembali ke kehidupan yang lebih normal,” tambahnya, dikutip dari Anadolu Agency.

Seorang pejabat AS sebelumnya mengatakan Trump sangat senang dengan kemajuan yang kini dicapai dalam pembicaraan di Jerman.

Para pejabat AS mengatakan jaminan keamanan yang diusulkan Ukraina mencakup jaminan yang mirip dengan "Pasal Lima NATO".

Info Terbaru Perang Rusia dan Ukraina

Perang Rusia–Ukraina kini memasuki hari ke-1392 pada Selasa (16/12/2025), menandai berlanjutnya konflik panjang yang berawal dari invasi besar-besaran Rusia pada 24 Februari 2022.

Perang Rusia–Ukraina yang pecah pada 2022 berakar pada perubahan geopolitik besar pascaruntuhnya Uni Soviet pada 1991, ketika Rusia dan Ukraina muncul sebagai negara berdaulat.

Baca juga: Kanselir Jerman Sebut Ambisi Putin Mirip Hitler: Rusia Mau Pulihkan Uni Soviet

Sejak itu, Ukraina berada di posisi antara mempertahankan kedekatan historis dengan Moskow atau menguatkan hubungan dengan negara-negara Barat.

Memasuki awal 2000-an, Kyiv semakin menegaskan orientasi politiknya menuju NATO dan Uni Eropa.

Langkah ini dipersepsikan Rusia sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya sekaligus pelemahan pengaruh Moskow di kawasan Eropa Timur.

Perbedaan arah politik, perebutan identitas kebangsaan, dan konflik wilayah pun kian memperkeruh hubungan bilateral kedua negara.

Situasi memanas pada 2014 ketika terjadi Revolusi Maidan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang dinilai condong ke Rusia.

Tak lama berselang, Moskow menganeksasi Krimea dan memberikan dukungan kepada kelompok separatis di wilayah Donbas.

Serangkaian upaya diplomatik untuk meredakan konflik gagal menghentikan eskalasi.

Ketegangan akhirnya mencapai puncaknya pada 24 Februari 2022 saat Rusia melancarkan invasi militer skala penuh ke Ukraina.

Presiden Vladimir Putin menyatakan operasi tersebut bertujuan melindungi warga di Donbas, mencegah ancaman militer dari Ukraina, serta menolak perluasan NATO ke arah timur yang dianggap mengancam Rusia.

Invasi itu menuai kecaman luas dari komunitas internasional, di antaranya negara-negara Barat merespons dengan menjatuhkan sanksi terhadap Moskow serta memberikan dukungan politik dan bantuan militer dalam jumlah besar kepada Kyiv.

Di tengah perang yang masih berlangsung, di bawah ini berita terbaru tentang perang Rusia–Ukraina.

• Zelenskyy Bertemu Para Pemimpin Eropa

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan para pemimpin Eropa di Berlin pada hari Senin (15/12/2025).

Ia bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier hingga Presiden Finlandia Alexander Stubb.

Zelensky juga akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa, Inggris Raya, Komisi Eropa, Dewan Eropa, dan NATO.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda Zelenskyy dengan mitra Eropa untuk membahas rencana perdamaian untuk Rusia dan Ukraina.

Bersama rombongan perwakilan Ukraina, Zelenskyy mengikuti pembicaraan dengan perwakilan AS termasuk utusan khusus AS Steve Witkoff pada 14-15 Desember 2025 di Berlin.

Zelenskyy mengatakan forum itu merupakan platform penting untuk berbicara dengan mitra Eropa dan AS, membahas kerangka perdamaian yang berisi 20 poin sebagai landasan gencatan senjata.

• Ukraina Andalkan 5 Dokumen, Minta AS Setujui Jaminan Keamanan

Ukraina mendesak Kongres Amerika Serikat (AS) untuk menyetujui jaminan keamanan jika gencatan senjata dengan Rusia berhasil dicapai.

Zelenskyy mengatakan pihaknya mengajukan lima dokumen dalam pertemuan dengan mitra AS dan Eropa di Berlin.

"Kami mengandalkan lima dokumen. Beberapa di antaranya tentang jaminan keamanan. Mengikat secara hukum, artinya telah disetujui dan disahkan oleh Kongres," kata Volodymyr Zelenskyy kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, AS segera menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina, tapi bagi Ukraina yang paling penting adalah kualitas kerangka perjanjian.

Dalam hal ini, ia berbicara tentang dokumen yang menetapkan syarat-syarat yang diajukan Ukraina, yang mirip dengan pasal lima NATO.

Pasal lima dalam Traktat NATO berisi kesepakatan antaranggota yaitu serangan bersenjata terhadap satu negara anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO.

Ukraina mengincar komitmen serupa dengan mencari jaminan keamanan dari mitra AS dan Eropanya.

"Tim AS-Ukraina sangat dekat dengan jaminan keamanan yang kuat," kata Zelenskyy, dikutip dari Pravda.

Secara teoritis, Zelenskyy melihat perkembangan yang baik dalam pembicaraan itu namun tetap membutuhkan persetujuan Kongres AS.

• Ukraina Siap Adakan Pemilu, tapi Ada Syaratnya

Zelenskyy mengatakan pemerintah negaranya siap menyelenggarakan pemilihan umum jika gencatan senjata tercapai.

"Isu yang sangat sensitif seperti pemilihan umum, seperti yang Anda ketahui, telah kita angkat di masyarakat karena Amerika Serikat yang memulainya. Hari ini saya sekali lagi menekankan kepada mitra kami: Saya siap untuk pemilihan umum," tegas Zelenskyy kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Zelenskyy kemudian menyebutkan syaratnya, yaitu agar rakyat Ukraina siap maka perlu kerja sama dari para legislator dalam mengubah undang-undang.

Konstitusi Ukraina sebelumnya mengatur bahwa negara tidak dapat menyelenggarakan pemilu dalam situasi darurat militer seperti perang.

Pekan lalu, Zelenskyy mengatakan Ukraina siap menyelenggarakan pemilu jika ada gencatan senjata yang disepakati Rusia dan Ukraina dalam jangka waktu tertentu, misalnya 60-90 hari.

• Soal Wilayah, Ukraina Belum Bisa Adakan Referendum

Saat menanggapi pertanyaan wartawan, Zelenskyy mengatakan pemerintah Ukraina belum dapat memutuskan tentang isu-isu terkait wilayah, seperti tuntutan Rusia agar Ukraina menyerahkan wilayahnya.

Kemarin, ia mengatakan rakyat Ukraina mungkin harus melakukan referendum untuk menentukan isu-isu wilayah dalam kerangka perdamaian yang diajukan AS.

Namun, ia menegaskan belum ada keputusan mengenai referendum karena pemerintah Ukraina tidak ingin semakin membebani mereka di tengah perang.

"Bagaimanapun, kita belum membicarakan referendum. Dokumen yang kompleks, keputusan yang kompleks. Kami berusaha melakukan segala sesuatu agar tidak mempersulit kehidupan, yang sudah sulit bagi warga Ukraina karena perang, dengan keputusan-keputusan tertentu," jawab Zelenskyy setelah pertemuan dengan mitra AS dan Eropa di Berlin.

• Ukraina Dukung Usulan Jerman soal Gencatan Senjata Natal

Dalam kunjungannya ke Jerman, Presiden Ukraina Zelenskyy mendukung gagasan Kanselir Jerman Friedrich Merz untuk gencatan senjata sementara dengan Rusia menjelang Natal. 

Amerika Serikat juga mendukung usulan ini, namun menurut Zelenskyy semua hanya akan terwujud jika Rusia juga mendukung gencatan senjata Natal.

"Pada saat yang sama, banyak hal bergantung pada kemauan politik Rusia," ujar Zelensky, Senin.

"Friedrich (Merz) benar-benar mengusulkan ide seperti itu. Dan itu diumumkan hari ini baik secara resmi maupun selama percakapan kami. Amerika Serikat mendukung ide tersebut," tambahnya.

Ia mendukung gagasan Jerman dan berharap ada gencatan senjata lainnya.

"Sebagai presiden, saya tentu mendukung ide tersebut. Saya percaya bahwa gencatan senjata energi akan menjadi hal yang normal. Kami akan mendukung gencatan senjata apa pun," katanya, lapor Suspilne.

Sebelumnya, pemerintah Ukraina menganggap Rusia berniat untuk menghancurkan fasilitas energi di Ukraina selama musim dingin.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)