AS Tangkap Maduro, Pakar: Bisa Jadi Preseden bagi Negara Lain yang Ingin Lakukan Tindakan Serupa

Seperti konflik Kamboja, Konvensi Hukum Laut PBB, dan khususnya invasi lain yang dilakukan AS, yakni invasi terhadap Irak yang dimulai pada 20 Maret 2003 silam.

Dino, selaku pendiri sekaligus ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menegaskan pemerintah Indonesia harus berani bersikap kritis terhadap AS, meski kedua negara menjalin level kemitraan tertinggi.

"Indonesia dan AS telah menjalin Comprehensive and Strategic Partnership yang merupakan level kemitraan tertinggi bagi Indonesia," kata Dino, dalam bahasa Inggris setelah diterjemahkan.

"Meski demikian, dalam isu Venezuela, sebagaimana dalam isu Palestina, kami mendorong Pemerintah Indonesia untuk berbicara secara kritis, gamblang, dan bebas kepada Pemerintah AS, sebagaimana Indonesia pernah lakukan di masa lalu dalam menangani isu konflik Kamboja, Konvensi Hukum Laut PBB, dan invasi AS terhadap Irak."

Menurut Dino, kemitraan tertinggi tidak berarti tertutupnya ruang kritik yang sehat.

Sebab, kemitraan bilateral antara AS dan Indonesia dibangun di atas azas kesetaraan kedaulatan, bukan subordinasi; sebuah kondisi hierarkis di mana satu negara lebih tinggi atau berkuasa ketimbang negara yang lain.

"Sebagai sesama mitra, selalu ada ruang untuk kritik yang sehat," tegas Dino.

"Ingatlah, bahwa kemitraan ini didasarkan pada kesetaraan kedaulatan dan sikap saling menghormati, bukan subordinasi."

Dino lantas memberikan penjelasan, jika Amerika Serikat tidak mau menerima kritik Indonesia, negara superpower alias adikuasa itu bukanlah mitra sejati bagi Indonesia.

Ia menambahkan serangan militer AS terhadap Venezuela justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia.

"Jika Amerika Serikat tak terima dengan kritik Indonesia, maka AS bukan mitra sejati Indonesia. Apalagi, AS sendiri sudah sering mengkritik Indonesia," ujar Dino.

"Faktanya, aksi AS di Venezuela bertentangan dengan banyak prinsip dasar yang dipegang Indonesia; non-intervensi, tidak menggunakan kekerasan dalam menangani sengketa, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta rasa hormat terhadap independensi politik negara lain."

(Tribunnews.com/Deni/Rizkianingtyas)