Zelenskyy: 10.000 Tentara Korea Utara Ada di Rusia, Mereka Belajar tentang Perang

Ringkasan Berita:

• Zelenskyy mengatakan jumlah tentara Korea Utara di Rusia mencapai 10.000 personel.
• Mereka belajar tentang perang dan menggunakan berbagai senjata.
• Kepada kantor media Korea Selatan, Zelenskyy mengatakan bahwa tentara Korea Utara di Rusia dapat kembali ke tanah airnya dengan membawa pengalaman dan ilmu perangnya.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa 10.000 personel militer Korea Utara ditempatkan di wilayah Rusia.

Menurutnya, fakta bahwa tentara Korea Utara memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang "perang hibrida modern" di Rusia adalah fenomena yang sangat berbahaya.

"Mereka (militer Korea Utara — red.) sedang belajar untuk melawan rudal, berbagai jenis drone, termasuk drone serat optik, dari FPV hingga drone jarak jauh," kata Zelenskyy kepada kantor berita Korea Selatan, Kyodo News, Jumat (20/2/2026).

"Mereka sekarang berlatih di wilayah Rusia, karena kita menanggapi serangan Rusia. Jadi mereka memiliki kesempatan ini," lanjutnya.

Zelenskyy mengatakan tentara Korea Utara yang dikirim ke Rusia dapat membawa pengalaman berperangnya ke Korea Utara.

"Apa yang akan mereka lakukan dengan pengetahuan ini? Paling tidak, mereka akan membawa pengalaman dan pengetahuan ini pulang, ke Korea Utara," tambahnya.

Peringatan Zelenskyy merujuk pada ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun.

Korea Utara, yang dikucilkan banyak negara, mendukung Rusia dalam invasinya terhadap Ukraina.

Ukraina: Korea Utara Mengirim Pasukan ke Rusia

Pada 13–14 Oktober 2024, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Rusia dan Korea Utara memperkuat aliansi mereka, termasuk kemungkinan pengiriman personel militer Korea Utara ke pasukan Rusia. 

Baca juga: Zelenskyy Tak Butuh Omong Kosong Putin soal Sejarah Rusia-Ukraina

Kepala GUR saat itu, Kirill Budanov, menyebut sekitar 11.000 tentara Korea Utara bersiap bertempur di Ukraina, dan data tersebut dikonfirmasi Departemen Pertahanan AS. 

Korea Utara membantah tuduhan itu dan menyebut hubungannya dengan Moskow sah.

Pada 5 November 2024, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengonfirmasi bentrokan pertama antara pasukan Ukraina dan tentara Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia. 

Pada 14 Desember 2024, Zelensky melaporkan korban pertama dari pihak Korea Utara dan menuduh Rusia berupaya menyembunyikan kerugian tersebut.

Pada 11 Januari 2025, Ukraina menangkap dua tentara Korea Utara di wilayah Kursk. 

Zelensky memerintahkan Dinas Keamanan Ukraina memberi akses kepada para tahanan, sementara Korea Selatan menyatakan siap menerima mereka. 

Hingga pertengahan Januari 2025, sekitar 1.000 tentara Korea Utara dilaporkan tewas di Kursk.

Pada 28 April 2025, Korea Utara secara resmi mengakui keterlibatan militernya dalam perang Rusia melawan Ukraina. 

Pada Agustus 2025, menurut Vadym Skibitsky, terdapat sekitar 11.000 personel militer Korea Utara berada di Rusia, lapor Suspilne.

Perang Rusia–Ukraina

Perang Rusia–Ukraina pecah pada 24 Februari 2022 ketika Moskow melancarkan invasi militer besar-besaran ke sejumlah kota strategis di Ukraina. Serangan artileri dan konvoi tank Rusia menandai dimulainya babak baru konflik bersenjata di Eropa Timur yang segera menyita perhatian dunia.

Namun, ledakan perang tersebut bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi ketegangan panjang yang berakar pada rivalitas geopolitik, persoalan keamanan, serta perebutan pengaruh di kawasan yang sejak lama menjadi titik temu kepentingan Rusia dan Barat.

Akar persoalan dapat ditelusuri hingga runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an. Sejak merdeka, Ukraina dan Rusia perlahan menempuh arah politik yang berbeda. Kyiv kian mendekat ke Barat melalui penguatan hubungan dengan Uni Eropa dan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat—langkah yang dipandang Moskow sebagai ancaman terhadap kepentingan dan lingkup pengaruh tradisionalnya.

Isu ekspansi NATO menjadi salah satu sumber ketegangan paling sensitif. Rusia melihat potensi perluasan aliansi militer Barat hingga mendekati perbatasannya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya.

Puncak ketegangan pertama terjadi pada 2014 saat gelombang demonstrasi besar, yang dikenal sebagai Revolusi Maidan, menggulingkan pemerintahan Ukraina yang pro-Rusia. Tak lama kemudian, Rusia menganeksasi Krimea, disusul pecahnya konflik bersenjata di wilayah Donbas antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Moskow.

Berbagai upaya diplomasi internasional sempat dilakukan untuk meredakan situasi, namun tidak pernah sepenuhnya mengakhiri konflik. Hubungan kedua negara terus memburuk hingga pada Februari 2022 Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer skala penuh. Moskow menyebut langkah itu sebagai upaya melindungi warga di Donbas serta mencegah ekspansi NATO.

Invasi tersebut memicu kecaman luas dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Sanksi ekonomi besar-besaran dijatuhkan kepada Rusia, sementara dukungan militer dan bantuan finansial bagi Ukraina terus mengalir.

Hingga kini, perang masih berlangsung tanpa tanda-tanda penyelesaian. Di tengah pertempuran yang berlarut, Amerika Serikat bersama sejumlah mitra internasional terus mendorong jalur diplomasi demi mencari titik temu dan mengakhiri salah satu konflik paling menentukan di Eropa pada abad ke-21, dirangkum dari Al Jazeera.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)