Pembangunan Desa Harus Berkualitas dan Berwawasan Kependudukan

Semiloka ini menghadirkan narasumber sumber dari Kemenko PMK Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam negeri, dan Koalisi Kependudukan.

Pembangunan Desa Harus Berkualitas dan Berwawasan Kependudukan

Kemenko PMK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, menggelar Semiloka Peningkatan Pembangunan Manusia Melalui Penggunaan Dana Desa yang Berkualitas dan Berwawasan Kependudukan, 7-9 Agustus di The Hotel 101 Suryakencana Bogor.

Semiloka ini menghadirkan narasumber sumber dari Kemenko PMK Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam negeri, dan Koalisi Kependudukan.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi mengungkapkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa adalah belum menggunakan basis data kependudukan.

Pemerintah terus mendorong pembangunan berwawasan kependudukan mulai dari desa.

Untuk itu, dalam rangka penggunaan Dana Desa untuk pembangunan baik fisik maupun sumber daya manusia, diharapkan menggunakan pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan.

Penduduk menjadi pilar utama pembangunan yang mampu mengenali kebutuhan dan prioritas untuk kemajuan mereka sendiri.

"Kalau pelaksanaan pembangunan berbasis kependudukan maka hasilnya akan lebih berkualitas. Untuk itu, kita dorong pembangunan berwawasan kependudukan mulai dari desa. Kita juga dorong munculnya pendamping fungsional dalam pelaksanaan dana desa," ungkap Sonny, Selasa sore (07/08).

Lebih lanjut Sonny menegaskan bahwa komitmen Pemerintah dalam membangun desa telah diwujudkan dengan mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015.

Jumlah Dana Desa yang dikucurkan juga semakin meningkat, yaitu sebesar Rp. 20,76 triliun di tahun 2015, tahun 2016 sebesar Rp. 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp. 60 triliun.

Berdasarkan PP No 60 tahun 2014, tambahnya, dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dua hal ini harus berjalan seimbang karena pembangunan infrastruktur dapat juga mendukung pembangunan manusia.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved