Breaking News:

Tanah Eks HGU seluas 320 Hektare Diserahkan Kepada Masyarakat di Sukabumi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.

Kementerian ATR/BPN
Acara penyerahan sertifikat hasil redistribusi tanah di Pondok Pesantren Assalam Putri 2, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (07/02/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, Sukabumi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.

Salah satunya adalah dengan penertiban dan pendayagunaan tanah, baik tanah bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang sudah habis masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan sehingga tidak produktif.

Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menertibkan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugih Mukti yang tidak dimanfaatkan dan sudah berakhir hak-nya pada tahun 1998 seluas 320 hektare.

Tanah tersebut kemudian digarap oleh masyarakat untuk menciptakan nilai tambah dengan ditanami padi dan palawija.

Berkenaan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Penataan Agraria menerbitkan SK Penunjukan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria di atas tanah eks-HGU tersebut.

Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi kemudian menerbitkan sertifikat tanah yang diserahkan kepada 1.200 kepala keluarga dari Kecamatan Warung Kiara.

"Ini adalah bentuk penegakan keadilan yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN. Tanah yang tidak dimanfaatkan harus kita ambil dan diberikan kepada masyarakat yang bisa memanfaatkan tanah tersebut," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada acara penyerahan sertifikat hasil redistribusi tanah di Pondok Pesantren Assalam Putri 2, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (07/02/2020).

Dalam kesempatan ini, Sofyan A. Djalil mengingatkan kembali kepada masyarakat penerima sertifikat agar menjaga baik-baik dan tidak mudah tergiur untuk memindahtangankan tanahnya.

Selain itu, Sofyan A. Djalil juga berpesan agar masyarakat tetap memanfaatkan tanahnya sesuai peruntukan redistribusi tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu sebagai tanah pertanian.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama mengatakan bahwa penerima sertifikat tanah ini akan diberikan pendampingan.

Penyerahan secara simbolik sertifikat hasil redistribusi tanah di Pondok Pesantren Assalam Putri 2, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (07/02/2020).
Penyerahan secara simbolik sertifikat hasil redistribusi tanah di Pondok Pesantren Assalam Putri 2, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (07/02/2020). (Kementerian ATR/BPN)
Halaman
12
Berita Populer
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved