Rabu, 27 Agustus 2025

Infrastruktur dan Pendanaan Kendala Pelaksanaan Program JKN

Belum lagi masalah infrastruktur termasuk dalam sumber daya manusia kesehatan

Penulis: Eko Sutriyanto
zoom-inlihat foto Infrastruktur dan Pendanaan Kendala Pelaksanaan Program JKN
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Sejumlah warga antre mendaftar BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) di Kantor BPJS Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014). Sejak diberlakukan program BPJS Kesehatan, warga rela antri untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran. Warta Kota/angga bhagya nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Infrastruktur dan komitmen pendanaan masih menjadi kendala serius pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Jelas diamanatkan untuk anggaran kesehatan saja lima persen dari APBD di luar gaji. Itu saja belum dicapai," kata Mantan Wamenkes, Ali Ghufron Mukti saat diskusi Setahun Pelaksanaan BPJS Kesehatan; Tantangan dan Harapan JKN di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Belum lagi masalah infrastruktur termasuk dalam sumber daya manusia kesehatan yang jauh dari ideal dengan membandingkan jumlah dokter dan warga.

Persoalan lain yang serius dalam pelayanan tentang mekanisme penyelesaian masalah dan komplain peserta.

"BPJS sifatnya sentralistik membuat program-program yang ada kurang inovatif, sehingga berimbas pada pelayanan," kata Ghufron.

Tumpang tindih dengan program kementerian juga ditemukan. Misalnya, penyakit TBC tercatat 80 ribu dirawat inap dan menggerus dana Rp 500 miliar.

"Padahal sebenarnya sudah ada program kementerian kesehatan untuk penanganan masalah TBC," katanya.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan