BPJS Kesehatan Dapat Lampu Hijau Menaikkan Iuran

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’aruf menuturkan pihaknya berharap penerapannya bisa dilakukan secepatnya.

BPJS Kesehatan Dapat Lampu Hijau Menaikkan Iuran
Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda
Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan yang dulunya Kantor PT Askes, di Jalan St Syarif Abdurahman, Pontianak, Kamis (2/1/2014). Hari pertama berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), warga Pontianak antre mendaftar agar mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Adanya lampu hijau dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kenaikkan iuran BPJS Kesehatan memberikan angin segar bagi BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’aruf menuturkan pihaknya berharap penerapannya bisa dilakukan secepatnya.

Namun BPJS Kesehatan juga menghargai proses mulai dari kajian hingga diskusi yang dilakukan Kemenkeu yang melibatkan BPJS Kesehatan maupun lembaga lainnya untuk menentukkan besaran iuran yang paling tepat.

Baca: Dewas BPJS Ketenagakerjaan Serap Aspirasi Publik Tentang Jaminan Sosial

“Kita menghargai proses kajian antar kementerian dan lembaga terkait, supaya benar iuran yang ditetapkan disesuaikan dengan kondisi finansial di masyarkat juga termasuk kondisi nasional negara kita,” kata Iqbal saat ditemui di kantor BPJS Pusat di Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Kenaikan harga iuran ini memang menjadi pilihan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan akan menyentuh angka Rp 28 triliun, yang di dalamnya termasuk utang kepada rumah sakit.

Baca: BPJS Kesehatan Defisit, Pemerintah Setuju Naikkan Iuran

Permasalahan soal defisit BPJS Kesehatan ini juga merupakan permasalahan setiap tahun, yang juga membuat Kementerian Keuangan sebagai pemberi dana bantuan meminta stakeholder terkait berinovasi mencari solusi untuk menutupi biaya defisit tersebut.

“Kami berharap iuran yang ditetapkan akan mampu membiayai program peningkatan fasilitas rumah sakit dan tentu permasalahan dari tahun ke tahun ini (defisit bisa dihindari),” papar Iqbal.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani menuturkan untuk penalangan defisit BPJS Kesehatan oleh pemerintah, Kemenkeu telah melakukan pembayaran dana talangan hingga Desember 2018.

Pihaknya juga telah membayarkan iuran segmen penerima bantuan iuran (PBI) hingga 12 bulan.

"Sudah kita bayarkan bahkan untuk tahun ini sudah kita bayarkan lunas hingga bulan 12. Untuk TNI, Polri juga sudah kita bayarkan, bahkan untuk 3-4 tahun berturut-turu beri tambahan injeksi kepada BPJS kesehatan, selain PBI tadi," pungkas Sri Mulyani.

Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved