Akademisi IPB: Riset Bappenas Bukti Nyata Kebijakan Pertanian Berhasil Dongkrak Perekonomian

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi sependapat dengan hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait efektiv

Akademisi IPB: Riset Bappenas Bukti Nyata Kebijakan Pertanian Berhasil Dongkrak Perekonomian
Istimewa
Komplek kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) 

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi sependapat dengan hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana menyebutkan program Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan daerah.

Oleh karena itu, Gandhi menilai secara tidak langsung hasil riset bappenas terhadap kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan sektor pertanian dan perikanan Indonesia memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

“Pertama, kontribusi devisa. Ekspor produk pertanian dan produk perikanan yang menggantikan produk impor akan menjadi sumber penting bagi surplus Neraca Perdagangan. Merujuk data BPS, ekspor komoditas pertanian tahun 2013 hanya 33 juta ton, namun pada 2018 melonjak tajam menjadi 42,5 juta ton sehingga ada kenaikan 9 juta ton dan rata-rata kenaikan ekspor per tahunnya 2,4 juta ton,” demikian jelas Prima Gandhi di Bogor, Senin (19/8/2019).

Kedua, Kontribusi produk. Prima Gandhi menilai dampak dari kebijakan pertanian melalui Program Upaya Khusus Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan yakni terpenuhinya penyediaan makanan bagi masyarakat dan bahan baku bagi beberapa industri.

Faktanya, selama pemerintahan Jokowi-JK, terjadi stabilitasasi harga pangan dan indeks ketahanan pangan Indonesia pun mengalami lompatan.

“Data BPS menyebutkan terjadi penurunan inflasi bahan makanan yakni dari tahun 2013 sebesar 11,71 persen menjadi 1,26 persen di tahun 2017. Kemudian berdasarkan Global Food Security Index 2018, peringkat ketahanan pangan Indonesia membaik yakni dari 72 di tahun 2014 menjadi 65 di tahun 2018 dari 113 negara. Kedua fakta ini merupakan contoh nyata ketersediaan pangan kita berhasil dijamin pemerintah,” terangnya.

Ketiga, kontribusi menurunkan kemiskinan. Pria yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB menjabarkan dengan mengacu data BPS, harus diakui kontribusi kebijakan pembangunan pertanian era Jokowi-JK menurunkan kemiskinan khususnya masyarakat pedesaan.

Tidak hanya dampak dari program mekanisasi yang menembus hingga ke pelosok tanah air, tetapi dari program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atas Bekerja (Bekerja), budidaya jagung, pengembangan wilayah perbatasan berbasis ekspor, Selamatkan Rawa Selamatkan Petani (Serasi), Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab), Rain Harvesting System, Budidaya Tanaman Sehat, Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu, Belgian Blue dan penggunaan Biodiesel B100 berbahan dasar sawit.

“Bukti kemiskinan menurun bisa dilihat dari data. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP, red) yang mengukur daya beli petani semakin menguat. NTP 2017 sebesar 102,25 naik dibanding 2014 yang hanya 102,03. NTP di tahun 2018 pun naik, yakni 103,17 sementara 2017 hanya 103,07. Fakta lainnya, tingkat kemiskinan pedesaan menjadi 13,2 persen di 2018,” beber Prima Gandhi.

Ke depan, Prima Gandhi berharap pembangunan pertanian dan perikanan harus terus diarahkan untuk meningkatkan produksi, bernilai ekspor, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Kebijakan pembangunan pertanian selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK harus dijadikan pijakan untuk pembangunan pertanina selama 5 tahun ke depan.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved