Akreditasi UPUBKB untuk Wujudkan Angkutan Umum dan Niaga yang Berkeselamatan

Untuk menjamin kendaraan yang berkeselamatan, setiap kendaraan umum dan angkutan barang harus melakukan pengujian berkala yang dilakukan enam bulan se

Akreditasi UPUBKB untuk Wujudkan Angkutan Umum dan Niaga yang Berkeselamatan
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Ilustrasi kendaraan saat uji berkala di unit pengujian kendaraan bermotor 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menjamin kendaraan yang berkeselamatan, setiap kendaraan umum dan angkutan barang harus melakukan pengujian berkala yang dilakukan enam bulan sekali dan satu tahun setelah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diterbitkan. Dalam prosesnya, pengujian berkala diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Baca: Sebelum Dipasarkan di Indonesia, Seluruh Kendaraan Wajib Lulus Uji di BPLJSKB Bekasi

Baca: Untuk Kendaraan Listrik, Kemenhub Beri Perhatian Lebih di Dua Aspek Ini

Pengujian berkala ini dilakukan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terdapat di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia dan di Provinsi (Khusus DKI Jakarta).

Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Buang Turasno mengatakan, dari  514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, terdapat 468 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2012, untuk melakukan pengujian,maka peralatan pengujian harus di Kalibrasi setahun sekali supaya alat dan hasil pengujiannya sah secara hukum. Selain itu UPUBKB harus ter- Akreditasi, hal ini sebagai bentuk pengakuan formal bahwa UPUBKB secara resmi boleh melaksanakan pengujian berkala.

Hal ini penting dilakukan karena kalibrasi bertujuan untuk memastikan alat uji sesuai tetap akurat sesuai standar yang telah ditentukan. Dari UPUBKB yang ada yang sudah melakukan kalibrasi sebanyak 267 UPUBKB. Jika semua alat sudah terkalibrasi, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu akreditasi.

Buang Turasno menambahkan, terdapat empat kelas akreditasi, yaitu akreditasi C, akreditasi B bersyarat, akreditasi B dan akreditasi A.

"Untuk rinciannya, jika UPUBKB memiliki empat alat uji yang sudah terkalibrasi akan masuk pada level akreditasi C, lalu jika UPUBKB memiliki lebih dari empat alat uji yang sudah terkaliberasi maka akan masuk ke level akreditasi B bersyarat. Bila UPUBKB tersebut memiliki sembilan alat uji yang terkalibrasi, maka akan masuk ke level akreditasi B dan bila UPUBKB yang sudah bisa menerapkan smart card secara penuh, pembayaran non tunai (cashless) akan naik ke level akreditasi A," ujar Buang Turasno saat ditemui oleh Tribunnews.com di Jakarta, Senin (23/9/2019) lalu.

Untuk melakukan proses akreditasinya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menugaskan 5 orang personil yang terdiri dari dua orang dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan, satu orang dari Dinas Perhubungan Provinsi, satu orang dari DPD Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) dan satu orang dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) setempat.

Hasil kunjungan ke lapangan, jika Akreditasi dinyatakan lulus, maka UPUBKB akan mendapatkan sertifikat sah yang berlaku selama 2 tahun untuk melakukan uji berkala. Pasca 2 tahun mendapatkan sertifikat akreditasi, UPUBKB akan dilakukan evaluasi kembali untuk menentukan layak atau tidaknya, dalam artian bisa jadi jenjang (level) akreditasi bisa naik, tetap bahkan turun.

Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Buang Turasno, ATD,MT 1
Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Buang Turasno, ATD,MT. TRIBUNNEWS/DEA DUTA AULIA.

Buang Turasno menambahkan, dalam proses evaluasi, nilai yang didapatkan UPUBKB bervariasi bisa mengalami peningkatan atau penurunan. Pihaknya mendorong agar semakin banyak UPUBKB yang terakreditasi. Dan diharapkan pada tahun 2019 akan ada UPUBKB yang akan naik jenjang / level dari Akreditasi B menjadi akreditasi A.

Untuk mencapai hal tersebut, UPUBKB yang sudah menerapkan  sistem smart card atau Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE), Akreditasi B untuk segera terintegrasi dengan bank daerah dalam melakukan pembayaran secara non tunai (Cashless). Untuk kedepan, diharapkan melalui smart card juga mendukung program transaksi non tunai. Bahkan, program tersebut juga diklaim dapat mengurangi tidakan-tindakan yang kurang terpuji, seperti suap, pemalsuan dan lainnya.

Dalam penerapan, ada banyak UPUBKB yang terdapat di berbagai daerah berpotensi menerapkan smart card terlebih dahulu. Hal tersebut didasari karena UPUBKB tersebut sudah berakreditasi B dan layak untuk diterapkan sistem smart card.

Baca: Ini Caranya! Bayar Parkir Gratis Melalui Transaksi Digital

Baca: 57 Tahun Berdiri, Yayasan Lembaga Daya Dharma Fokus Memanusiakan Manusia

UPUBKB berpotensi ini berada di daerah Banyumas, Boyolali, Ponorogo, Landak, Singkawang, Tanah laut, Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah. Lantas untuk DKI Jakarta, terdapat di Pulo Gadung.

“Karena UPUBKB tersebut saat ini sudah menerapkan smart card,” tambah Buang.

Buang Turasno tidak menutup mata, untuk mewujudkan seluruh UPUBKB terakreditasi , ternyata memiliki tantangan tersendiri. Hal tersebut didasari masih banyak pemerintah daerah yang menganggap unit pengujian kendaraan bermotor bukan lah menjadi prioritas utama.

“Masih ada pemerintah daerah yang menganggap itu (UPUBKB) bukan hal yang terlalu penting, namun ada pula pemerintah daerah yang mengganggap UPUBKB sangat penting,” ujar Buang.

Meskipun memiliki tantangan akan hal tersebut, Buang Turasno menyadari hal tersebut didasari karena setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Untuk meminimalisir hal tersebut dan menyadarkan pentingnya UPUBKB, Buang mengatakan pihaknya tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi di berbagai daerah.

Bahkan dalam program jangka panjangnya, pada 2020, Kemenhub berencana untuk mengadakan dana alokasi khusus untuk UPUBKB. Hal tersebut dilakukan guna mendukung agar tiap daerah memiliki peralatan uji yang memenuhi syarat sehingga bisa terakreditasi.

“Melalui dana PNBP, kita juga akan mengadakan beberapa mobil uji keliling yang diserahkan melalui BPTD setempat dengan jadwal yang telah diatur, sehingga bisa membantu beberapa Kabupaten / Kota yang belum memiliki UPUBKB atau belum terakreditasi bisa tetap melaksanakan uji berkala” kata Buang Turasno.

Bukan hanya itu, pada 2019, untuk meningkatkan kualitas dari penguji akreditasi pengujian kendaraan bermotor, sebanyak 418 penguji sudah, sedang dan akan mengikuti pendidikan dan latihan Penguji Kendaraan Bermotor gratis yang dibiayai oleh dana APBN yang terdapat di tiga kota, yaitu Bekasi, Tegal dan Bali.

“Diharapkan melalui pendidikan gratis, pada 2020 jumlah penguji akan meningkat baik dari segi jumlah maupun meningkat darin jenjang kompetensinya,” pungkas Buang Turasno.

Editor: Advertorial
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved