Video Luhut Binsar Pandjaitan Tanggapi Soal Ahok yang Diminta Jadi Bos BUMN: Kerjanya Bagus
Kabar bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/BTP di satu di antara BUMN, telah santer terdengar.
Editor:
Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Kabar bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/BTP di satu di antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah santer terdengar.
Setelah bertemu Erick Thohir Rabu (13/11/2019), Ahok mengungkapkan, pertemuan itu membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Dikabarkan Ahok pun akan menduduki posisi yang penting di BUMN tersebut.
Suami Puput Nastiti Devi itu diisukan akan menduduki jabatan sebagai bos Pertamina.
Selain itu, dua menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju juga seakan 'merestui' Ahok jadi pimpinan di BUMN.
Digosipkan akan jadi Bos Pertamina
Terkait posisi apa yang akan dijabat, baik Ahok maupun Arya Sinulingga masih menutup rapat-rapat.
"Kami sudah tawarkanlah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.
Namun, dari isu yang beredar, Ahok akan diplot sebagai bos Pertamina.
Saat ini, jabatan Dirut Pertamina diduduki oleh Nicke Widyawati sejak Agustus 2018 lalu.
Terpilihnya Nicke berdasarkan pengajuan langsung dari Menteri BUMN Rini Soemarno saat itu.
Namun, belakangan, BUMN diterpa kabar kocok ulang direksi BUMN.
Antara lain PT Inalum (Persero) atau MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).
Sementara itu, seorang sumber di Kementerian BUMN menyebut, Ahok sangat mungkin ditempatkan di holding perkebunan atau PTPN III, Pertamina, dan PLN.
"Bisa jadi menjadi komisaris utama di BUMN strategis,” ujar sumber di Kementerian BUMN kepada KONTAN.
Sebelum menjadi manajemen (direksi atau komisaris utama) terlebih dulu mengikuti assessment good corporate governance, sebelum diserahkan ke Tim Penilai Akhir (TPA).
“Kecuali kalau komisaris, bisa langsung,” ujarnya.
'Direstui' dua menteri koordinator
Dua menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju, turut mengomentari kabar soal Ahok yang akan masuk ke BUMN.
Adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menilai tak masalah, bila Ahok dilibatkan dalam menjalankan satu BUMN.

"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Saat ditanya apakah ia telah mengetahui BUMN mana yang akan dipimpin Ahok, Luhut enggan menjawab.
"Ya enggak tahu, kita tunggu aja," lanjut dia, dikutip dari Kompas.com.
Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan, kursi bos perusahaan BUMN sekarang bisa diduduki oleh kalangan profesional, termasuk juga Ahok.
"Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Tidak ada masalah," ujarnya di lokasi yang sama.
Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN memiliki jajaran dewan direksi yang berasal dari kalangan profesional.
"Nah kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk di dalam BUMN. Kita bicara misalnya Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru," kata Airlangga.
Namun, ia tidak mau mengomentari lebih jauh terkait kapasitas Ahok tersebut jika menjadi direksi perusahaan BUMN.
"Ini kan kita bicara profesional, jadi kita tidak sebut nama," kata dia.
(Kompas.com) (Tribunnews.com/Sri Juliati)