Daftar Pejabat Eselon I BUMN yang Diberhentikan Erick Thohir dan Jabatan Mereka yang Baru

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut akan bergabung dengan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabar ini menyebar setelah eks Bupati Belitung Timur ini mendatangi Kementerian BUMN dan bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Meski menuai pro dan kontra, namun Menteri BUMN Erick Thohir berharap masuknya Ahok bisa menjadi pendobrak di BUMN.

Tidak hanya Ahok, Erick Thohir juga memanggil Chandra Hamzah, eks pimpinan KPK pada Senin (18/11/2019).

Chandra menemui Erick Thohir untuk berdiskusi mengenai masalah BUMN secara umum.

"Bicara tentang BUMN, pertemuannya lumayan dua jam," ujarnya dikutip dari YouTube tvOneNews.

Satu di antara hal yang dibicarakan Chandra dan Erick adalah visi-misi yang akan dicapai Kementerian BUMN.

"Kita hanya bicara BUMN saja, bagaimana BUMN, kinerjanya, ke depannya bagaimana" ungkapnya.

Kepastian kabar masuknya BTP atau Ahok dan Chandra Hamzah dalam jajaran BUMN berhembus kencang.

Para calon pimpinan BUMN tersebut digadang-gadang akan bergabung dengan BUMN pada awal Desember 2019.

Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga membuat keputusan yang tidak biasa.

Erick yang belum genap 100 hari menjabat sebagai menteri sudah memberhentikan seluruh pejabat eselon I BUMN.

1. Daftar Deputi Kementerian BUMN yang Beralih Menjadi Direksi Perusahaan BUMN

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan tujuh pejabat eselon I kementerian BUMN itu akan dialihkan menjadi direksi di sejumlah perusahaan plat merah.

Saat ini enam di antaranya sudah alih jabatan.

"Perlu ada penyegaran dari teman-teman deputi itu bahwa mereka sebagian berasal dari korporasi juga," ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2019) yang dikutip dari Kompas.com.

Enam deputi dan satu sekretaris Kementerian BUMN dianggap mampu membenahi kinerja perusahaan BUMN.

BUMN diharapkan bisa mencapai target pembenahan kinerja perusahaan sesuai indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).

"Kinerja operasi, kinerja keuangan. Selama ini bapak-bapak ini sudah banyak memberikan pengawasan dan mendorong perusahaan-perusahaan di BUMN hampir lima tahun. Jadi wajar kalau mereka mumpuni kembali ke perusahaan. Mudah-mudahan perusahaan yang mereka pimpin akan semakin baik," harapnya.

Dari tujuh nama eselon I BUMN, hanya tinggal Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro yang masih proses peralihan jabatan administrasi.

Sementara sisanya sudah rampung tinggal diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berikut daftar deputi Kementerian BUMN yang beralih menjadi direksi perusahaan BUMN:

1. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Edwin Hidayat Abdullah menjadi Wadirut Angkasa Pura II

2. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Hambra menjadi Wadirut Pelindo 2

3. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno menjadi Dirut Barata

4. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Wahyu Kuncoro menjadi Wadirut Pegadaian

5. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Aloysius Kiik Ro menjadi Wadirut Danareksa atau Dirut Danareksa Sekuritas

6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Gatot Trihargo menjadi Wadirut Bulog

7. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Aprianto Putro menjadi Wadirut Pupuk Indonesia

2. Chandra Hamzah Dikabarkan Masuk BUMN

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah penuhi panggilan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementrian BUMN pada Senin (18/11/2019).

Ketika ditanya terkait kesiapannya dalam menjabatan di BUMN, Chandra hanya menjawab dengan bercanda.

"Tidak usah pakai kalau-kalau lah," ujar Chandra dengan tertawa yang dikutip dari Tribunnews.com (18/11/2019).

Chandra hanya mengatakan pertemuannya dengan Erick hanya membicarakan BUMN secara umum.

Tidak membahas terkait posisi maupun jabatan.

"Tebak - tebak buah manggis, tidak ada pembicaraan masalah posisi dan masalah jabatan," ujarnya dilansir dari kanal YouTube Kompas TV (18/11/2019).

Ia menambahkan, pertemuannya dengan Menteri BUMN hanya seputar perkembangan BUMN.

"Kami hanya sharing terkait bagaimana BUMN, pengetahuan dan pengalaman saya seperti apa," imbuhnya.

Ditanya terkait kebutuhan BUMN terhadap figur luar seperti dirinya, ia hanya menegaskan pertemuannya hanya membahas terkait kinerja saja.

Chandra juga mengakui dalam pertemuannya dengan Erick tidak ada pembicaraan tentang Basuki Tjahaja Purnama.

3. Masuk di Sektor Perbankan

Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Arya Sinulingga menyebutkan, Chandra Hamzah yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK ini bakal mengisi jabatan pada sektor perbankan.

Namun, dia enggan memastikan nama perusahaan pelat merah pada sektor perbankan tersebut. "Sektornya keuangan. Saya tadi bilang perbankan," ucap Arya di ruang pers Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Chandra Hamzah diproyeksi akan mengisi jabatan staf khusus di Kementerian BUMN.

Dikutip dari Kompas.com, namun kabar tersebut ditepis oleh Arya.

"Sudah dipastikan Chandra ini akan mengisi salah satu posisi di BUMN. BUMN ini perusahaan. Beliau akan ditempatkan di perusahaan BUMN dan dipastikan seperti itu. Posisinya direktur atau bagian komisaris, tunggu tanggal mainnya," ujarnya.

Dipastikan, mantan Komisaris Utama PLN ini sudah harus menjabat perusahaan perbankan sebelum akhir tahun 2019.

Diketahui, posisi jabatan di BUMN perbankan yang masih lowong saat ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

"Pokoknya dalam waktu Desember akhir, Pak Chandra Hamzah sudah masuk jajaran kepengurusan BUMN. Pak Chandra Hamzah sedang melalui proses administrasi," ucap Arya.

4. Sandiaga Uno Juga Dikabarkan Jadi Dirut PLN

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang juga mantan calon wakil presiden RI dikabarkan akan jadi Direktur Utama PLN.

Pihak istana ketika dikonfirmasi soal kabar tersebut, meminta awak media untuk bertanya ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Meski proses pemilihan direksi maupun Komisaris BUMN strategis berada di tangan Presiden Jokowi namun pihak istana meminta media massa menanyakan hal itu kepada Menteri BUMN.

"Lebih baik ditanyakan ke Menteri BUMN, Pak Erick Thohir," ujar Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, Presiden Jokowi telah meminta Erick untuk memperbaiki ratusan perusahaan pelat merah dan menjaga visi-misi BUMN seperti amanat pemerintah.

"Visi-misi BUMN adalah visi-misi dari presiden dan wakil presiden. Segala sesuatu terkait BUMN akan diselesaikan Kementerian BUMN," ujarnya.

Dilansir Kompas.com, posisi bos perusahaan listrik negara saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani.

Sebelumnya, jabatan tersebut diisi oleh Sofyan Basir, namun ia ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi.

Sofyan kini sudah divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta sejak Senin (4/11/2019).

5. BUMN Berharap Ahok Bersedia Bergabung

Kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bergabung dalam satu di antara posisi strategis di BUMN santer terdengar.

Kabar tersebut datang setelah Ahok mendatangi Kementerian BUMN dan bertemu dengan Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas banyak hal terkait dengan BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebutkan jika pihak BUMN sangat berharap Ahok untuk bergabung dan memperkuat BUMN.

"Harapan kita memang Pak Ahok bisa bergabung bersama kita, satu di antara BUMN di Indonesia," jelas Arya dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTv, Rabu.

"Kita juga mengharapkan Pak Ahok bersedia juga untuk bergabung lah, memperkuat BUMN kita gitu," terang Arya.

Saat disinggung di sektor mana Ahok akan ditempatkan, Arya menuturkan jika Ahok akan ditempatkan pada sektor yang membutuhkan perhatian besar dan mempengaruhi banyak orang.

"Yang pasti kalau sektor mana, pasti yang kita lihat yang membutuhkan perhatian besar dan mempengaruhi banyak orang lah," ujar Arya.

Menurutnya, dalam pertemuan yang berlangsung sekira 1,5 jam tersebut, pihak BUMN hanya meminta kesedian Ahok untuk bergabung.

"Soal energi atau apa pun itu kita belum tahu, tapi yang pasti tadi prinsipnya adalah meminta kesediaan beliau dulu supaya mau bergabung bersama kita," kata Arya.

Arya menegaskan, jika BUMN butuh orang seperti Ahok yang bisa mendukung BUMN.

"Karena kita memang butuh orang-orang seperti Pak Ahok yang memang bisa mendukung BUMN," ungkapnya.

Menurutnya, Ahok sudah punya kapasitas yang diakui oleh publik.

"Beliau kan punya kapasitas yang diakui oleh publik untuk hal-hal yang bisa memperbaiki banyak hal juga," terangnya.

Lebih lanjut Arya menjelaskan, jika Erick Thohir melihat Ahok punya kemampuan untuk membantu BUMN.

"Yang pasti soal rekomendasi atau apapun itu namanya, banyak masukan lah dari kita kepada Pak Erick ya, dan Pak Erick melihat bahwa ini memang bisa untuk membantu kita," jelasnya.

Saat disinggung terkait dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan Ahok sebagai kandidat untuk menempati satu di antara posisi strategis di BUMN, Arya menegaskan jika memang ada koordinasi dengan Jokowi.

"Strategis sudah pasti," jelas Arya.

"Yang pasti setiap posisi-posisi yang vital untuk BUMN kan kita harus koordinasi sama Pak Jokowi, tidak mungkin tidak," ujarnya.

"Kita harap secepatnya juga Pak Ahok bisa bergabung dengan kita," terangnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, saat melakukan telewicara dengan Kompas Petang, Rabu, Arya mengatakan jika Ahok menyampaikan kesediaannya untuk bergabung bersama dengan BUMN.

Menurut Arya, sepanjang itu untuk kepentingan negara dan bangsa, Ahok bersedia kalau memang ditugaskan.

Arya juga menambahkan jika Ahok sudah mengetahui gambaran secara garis besar posisi yang akan dia tempati.

(Tribunnews.com/Maliana/Isnaya/Indah/Nanda) (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)