Mantan Komisioner KPK Chandra Hamzah Datangi Kantor BUMN, Mengaku Tidak Bicara Jabatan
Mantan Komisioner KPK, Chandra Hamzah mendatangi kantor BUMN. Ia mengaku tidak membicarakan masalah posisi dan jabatan dengan Menteri BUMN.
Penulis:
Faisal Mohay
Editor:
Fathul Amanah
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Komisioner KPK, Chandra Hamzah mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (18/11/2019).
Chandra mengaku kedatangannya untuk membicarakan BUMN dengan Menteri Erick Thohir.
Ketika ditanya apakah ada BUMN tertentu yang dibicarakan, Chandra menjawab tidak ada.
"Nggak, seluruh BUMN secara umum," ujarnya dilansir YouTube KompasTV, Senin (18/11/2019).
Ia juga mengatakan tidak ada pembahasan terkait posisi dan jabatan yang dibicarakan dengan Erick Thohir.
"Hanya bicara mengenai visi Menteri mengenai BUMN seperti ini. Masalahnya apa, pengetahuan saya apa, pengalaman saya apa, kita sharing," ungkapnya.
Ketika Chandra Hamzah Bungkam, Arya Sinulingga Benarkan Eks Komisioner KPK di BUMN
Chandra menambahkan tidak ada pembicaraan mengenai sosok yang dibutuhkan BUMN dan kriterianya.
Fokus pembahasan yang dibicarakan dengan Erick Thohir hanya mengenai kinerja.
Ketika ditanya apakah pembicaraan dengan menteri membahas Ahok, mantan komisioner KPK ini menjawab tidak ada.
Profil Chandra Hamzah
Dilansir Kompas.com, Chandra Hamzah lahir di Jakarta pada 25 Februari 1967.
Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1995.

Tiga tahun setelah lulus, Chandra bergabung dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang bermarkas di Jakarta.
Fadli Zon Ungkap Alasan Jokowi Pilih Ahok Masuk BUMN, Yunarto : Kalau Angkat Prabowo Karena Apa ?
Chandra juga pernah bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai asisten pembela umum.
Di tahun 2000, ia dipercaya menjadi bagian dari Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).
Pimpinan KPK
Nama Chandra semakin dikenal ketika menjadi salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) periode 2007-2011.
Pria berusia 52 tahun itu sukses menjadi Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 yang diketuai Antasari Azhar.
Saat Chandra menjabat, KPK banyak menghadapi 'upaya pembunuhan', di antaranya adalah kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret nama Ketua KPK Antasari Azhar.
Terseretnya nama Antasari disebut sebagai salah satu upaya untuk membunuh KPK secara sistematis.
Tak hanya Antasari, Chandra juga sempat diperiksa oleh polisi terkait kasus pembunuhan tersebut.

Kasus pembunuhan yang menyeret nama pimpinan KPK itu diyakini karena lembaga tersebut bersikeras ingin membongkar kasus besar yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi, seperti kasus korupsi BLBI.
Rizal Ramli Sebut Gabungnya Ahok di BUMN Menambah Kontroversi: Jokowi Cari Masalah Baru
Pengacara Tersangka Korupsi
Nama Chandra pernah disorot ketika bersedia menjadi pengacara tersangka kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan, M. Bahalwan pada tahun 2014.
Chandra menyebutkan alasannya mau menjadi pembela Bahalwan lantaran kliennya itu setuju untuk tidak menyerahkan uang dalam bentuk apapun kepada oknum jasa Kejagung.
Hal itu sesuai dengan komitmen AHP untuk tidak membela tersangka yang memenuhi permintaan uang dari oknum jaksa agar dapat terbebas dari sebuah perkara.

Sindir BTP Kelas Glodok, Rizal Ramli Sebut Alasan Ahok Tak Pantas Masuk BUMN: Jokowi Buat Masalah
Komisaris Utama PLN
Di akhir tahun 2014, Chandra ditunjuk Menteri BUMN Rini M. Soemarno untuk menduduki posisi Komisaris Utama PLN.
Ia dibantu oleh Hasan Bisri dan Budiman (mantan KASAD) sebagai anggotanya.
Menurut Rini, penunjukan orang-orang berlatar belakang hukum dilakukan untuk mengedepankan sinergi antara direksi dengan komisaris.
Rini menganggap Chandra mampu mendukung dan membantu dalam menciptakan good corporate governance.
(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin) (Kompas.com/Ahmad Naufal Dzulfaroh)