Di Korea, Indonesia Tunjukkan Reformasi Birokrasi

Dalam pertemuan para menteri ASEAN dan Korea, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Di Korea, Indonesia Tunjukkan Reformasi Birokrasi
Menpan RB
Acara ASEAN-ROK Ministerial Roundtable on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan, Selasa (26/11). 

TRIBUNNEWS.COM, BUSAN - Dalam pertemuan para menteri ASEAN dan Korea, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam kerangka open government.

Hal ini agar terjadi keseimbangan antara program pemerintah dengan harapan masyarakat, serta mampu membuat lompatan besar dalam menjawab ketidakpastian dan perubahan global serta tantangan kemanusiaan yang universal.

Menteri Tjahjo mengatakan Indonesia telah membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) salah satunya untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan pemerintahan yang berbasis big data secara nasional, sehingga pelayanan lebih cepat, mudah, murah, efektif, efisien, dan terintegrasi.

Baca: Malaysia Puji Reformasi Birokrasi di Indonesia

"Kita bisa menghilangkan silo, memangkas birokrasi yang berbelit, memudahkan pelayanan, bahkan menghemat anggaran triliunan rupiah dengan sistem ini," ujarnya dalam acara 2019 ASEAN-ROK Ministerial Roundtable on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan, Selasa (26/11).

Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Korea pada 25-27 November 2019.

Pertemuan ini dihadiri oleh Minister of the Interior and Safety Republik Korea Chin Young, Permanent Secretary Public Service Division Singapura Loh Khum Yean, Permanent Secretary Brunei Darussalam Mohd Riza Dato Paduka Haji Mohd Yunos, Permanent Secretary of State Kamboja Sak Setha, dan Minister of Home Affairs Laos Khammanh Sounvileuth dan sejumlah pejabat negara di ASEAN lainnya.

Sesuai dengan materi yang ia bawakan yakni Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Menghadapi Tantangan Global, Menteri Tjahjo mengatakan bahwa Indonesia memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik.

Baca: Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Gandeng BNI Terapkan Smart Office

Untuk mendukung implementasi SPBE, Indonesia mendorong SP4N-LAPOR! ini digunakan sebagai aplikasi berbagi pakai. Dengan disepakati sebagai aplikasi berbagai pakai, aplikasi LAPOR harus digunakan secara nasional oleh seluruh jajaran pemerintah. 

SP4N-LAPOR! merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang menjaga sirkulasi penyerapan aspirasi masyarakat untuk pemerintah.

Melalui LAPOR!, pengaduan dan aspirasi dijaring secara terpadu (dari pusat hingga daerah dan unit pelayanan publik terkecil), pengelolaan tidak terduplikasi (menghemat anggaran negara), tepat sasaran pada lembaga yang berwenang menangani (no wrong door policy), tidak ada penolakan terhadap aduan, mudah diakses dan dikelola, serta penanganannya tuntas (status laporan mudah ditelusuri).

Baca: Tahun 2020 PNS Bisa Kerja dari Rumah? Begini Penjelasan KemenPAN-RB

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved