Kawal Pembangunan Pertanian di Kaltim, Kepala BKP Kementan Sinergikan Stakeholder

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara

Kawal Pembangunan Pertanian di Kaltim, Kepala BKP Kementan Sinergikan Stakeholder
Kementan
Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi dalam Rakor dengan seluruh stakeholder terkait pada Selasa (24/12) di Kantor BPTP Kalimantan Timur. 

TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara menjadi titik awal Pemerintah dengan jajaranya untuk berbenah dan mempersiapkan segala hal.

Kementerian Pertanian yang memiliki tanggung jawab dalam hal ketersediaan pangan juga telah melakukan pemetaan wilayah, baik di Kalimantan Timur maupun provinsi sekitar yang berpotensi mendukung dan meningkatkan produksi bahan pangan.

Baca: Kementan Adakan Outbond. SYL: Jalin Kebersamaan

"Perpindahan ibu kota negara sudah pasti akan memindahkan penduduk, khususnya ASN, TNI, POLRI dan keluarganya. Diprediksi sekitar 1,5 hingga 2 juta orang akan berpindah ke ibu kota negara baru. Peningkatan jumlah penduduk tentu akan meningkatkan permintaan bahan pangan," ujar Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi dalam Rakor dengan seluruh stakeholder terkait pada Selasa (24/12) di Kantor BPTP Kalimantan Timur.

Kondisi saat ini Kaltim ternyata belum mampu secara mandiri mencukupi kebutuhan pangan masyarakat yang diperkirakan mencapai 3,6 juta jiwa.

Beras sebagai pangan pokok sebagian masih dipasok dari provinsi lain seperti Sulsel dan Jatim.

Baca: Bali Pastikan Kebutuhan dan Harga Pangan Saat Nataru Aman

"Kondisi inilah yang membuat Kementan bergerak cepat mempersiapkan dan memetakan potensi wilayah penyangga pangan di ibu kota negara yang baru," tutur Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah menugaskan seluruh jajarannya untuk mengawal dan menyinergikan seluruh program dan kegiatan pembangunan pertanian dari level provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.

Dengan adanya penugasan tersebut, Agung yang juga Penanggung Jawab Tim Supervisi dan Pendampingan untuk Provinsi Kalimantan Timur melakukan rakor bersama seluruh stakeholder terkait.

"Rakor ini kita laksanakan untuk memastikan pembangunan pertanian di Kaltim sebagai wilayah ibu kota negara berjalan dengan baik," ungkap Agung.

Baca: Di Purwakarta, Mentan Syahrul Dorong Tiga Kali Lipat Ekspor Benih Sayuran

Lebih lanjut dijelaskan Agung, untuk mendorong peningkatan produksi di Kaltim serta wilayah penyangga produksi, harus diketahui berapa persen peningkatan produksi pangan dari masing-masing sektor, baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

Selain itu, memanfaatkan potensi lahan yang masih sangat luas di wilayah Kaltim guna meningkatan produksi.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved