Breaking News:

Perlu Komitmen Global Terkait Pertukaran dan Pemulangan ABK di Tengah Pandemi Covid-19

Indonesia kembali menegaskan komitmen dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap kebijakan pertukaran Anak Buah Kapal (ABK) selama pandemi Covid-19.

Humas Ditjen Perhubungan Laut
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi 

Pada kesempatan tersebut Antoni memaparkan bahwa per Oktober 2020, Indonesia telah memulangkan 24.542 orang ABK Indonesia ke rumahnya.

Perinciannya, sebanyak 5.507 orang melalui Pelabuhan Tanjung Priok, 1.540 orang melalui Pelabuhan Benoa, 39 orang melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, 9.192 orang melalui Bandara Soekarno Hatta, dan 8.264 orang orang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Kami juga sedang dalam proses penambahan pelabuhan Indonesia untuk repatriasi dan pergantian awak kapal, yaitu: Pelabuhan Belawan, Batam, Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Merak, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Ambon, dan Pelabuhan Sorong,” ujarnya.

“Indonesia juga dalam memfasilitasi pergantian awak kapal asing dengan menerapkan prosedur Nasional dan protokol kesehatan WHO, berkoordinasi dengan pemilik kapal, prinsipal dan atau agen,” imbuh Antoni.

Ia menjelaskan, apabila terjadi keadaan darurat medis /kesehatan yang dialami oleh awak kapal asing saat kapal sedang di pelabuhan, maka awak kapal asing tersebut dapat turun dari kapal setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Satgas Covid-19 di wilayahnya masing-masing untuk perawatan medis darurat dan atau segera dirujuk /dibawa ke rumah sakit.

Indonesia juga telah memfasilitasi pemulangan kapal asing dan pergantian awak kapal di beberapa pelabuhan (Pulau Galang, Pulau Nipah, Tg. Balai Karimun, Tg. Priok-Jakarta dan Benoa-Bali).

Pemulangan awak kapal asing tersebut tetap menerapkan prosedur nasional dan protokol kesehatan WHO, berkoordinasi dengan pemilik kapal, prinsipal dan/atau agen.

Pemilik kapal atau prinsipal harus menyerahkan surat komitmen terkait kepatuhan terhadap standar pemeriksaan uji Covid-19 dan ketentuan karantina.

Antoni mengusulkan jika kegiatan pergantian dan pemulangan ABK ini menjadi kewajiban bagi negara anggota, maka perlu adanya beberapa kesepakatan bersama antarnegara.

“Terlebih lagi karena peraturan atau ketentuan di masing-masing negara berbeda,” tutupnya.(*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved