Mensos Gus Ipul Tegaskan DTSEN Jadi Pedoman Penyaluran Bansos

TRIBUNNEWS.COM — Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan strategi Presiden untuk memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. 

Hal ini disampaikan Gus Ipul usai menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut Gus Ipul, DTSEN menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki satu data terpadu yang dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan.

“DTSEN sebagai strategi presiden agar program bansos tepat sasaran. Untuk pertama kalinya Indonesia punya data tunggal.
DTSEN dikelola langsung BPS dan dijadikan pedoman seluruh stakholder,” kata Gus Ipul.
 
Menurut Gus Ipul, Kemensos ikut membantu pemutakhiran data secara berkala. 

“Dengan data ini, kita bisa menentukan dengan tepat siapa yang berhak menerima bansos, sekaligus siapa yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.

Pada triwulan kedua tahun ini, penyaluran Bansos di Kementerian Sosial juga telah berpedoman dengan DTSEN. Hasilnya lebih dari 2 juta penerima bansos telah dicoret dan dialihkan ke mereka yang lebih berhak. Penggunaan DTSEN juga akan terus dilakukan untuk penyaluran bansos tahap selanjutnya.

Baca juga: Berpatokan DTSEN, Gus Ipul: Bansos Sudah Dialihkan untuk yang Lebih Berhak

Menurut Gus Ipul, DTSEN memutuskan kelayakan penerima bantuan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi secara akurat. Hal ini juga menjadi dasar untuk program pendidikan berasrama Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1–2).

Gus Ipul menilai, kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR. Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dengan strategi yang komprehensif.

Adapun dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto memaparkan terkait upaya memerangi kemiskinan di Indonesia.

“Dalam 10 bulan terakhir, kabinet Merah Putih memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik dan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen dalam tempo sesingkatnya. Kami telah membentuk sistem DTSEN sebagai pegangan utama untuk memastikan program pemerintah bagi masyarakat miskin tepat sasaran," papar Presiden R ke-8 tersebut.

"Dengan DTSEN, kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebelumnya, kami mendapat laporan masih ada orang kaya yang mendapat subsidi rakyat. Salah satu upaya memutus rantai kemiskinan adalah dengan membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat," jelasnya.

"Tahun depan 200, selanjutnya 300, dan seterusnya. Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1–2 dan benar-benar sangat membutuhkan. Mereka kita asramakan dan berdayakan dengan kualitas yang baik. Ini adalah langkah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu miskin," tutur Presiden Prabowo.

Baca juga: Sekolah Rakyat dan DTSEN Jadi Misi Besar Pendamping PKH untuk Kesejahteraan Masyarakat dari Gus Ipul