Kemnaker Dorong Transformasi Ketenagakerjaan Menuju Ekonomi Hijau yang Adil dan Inklusif

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya mempercepat transformasi ketenagakerjaan nasional menuju ekonomi hijau yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Komitmen ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, yang hadir mewakili Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli dalam acara Indonesia Jobs and Skills Accelerator yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurut Anwar, inisiatif tersebut menunjukkan arah pembangunan ekonomi Indonesia yang semakin selaras dengan pelestarian lingkungan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemerataan kesempatan kerja.

“Kita tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga krisis global seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak pada kesejahteraan manusia,” ujar Anwar.
 
Anwar menjelaskan, transisi menuju ekonomi hijau akan mengubah struktur ketenagakerjaan secara signifikan.
Berdasarkan proyeksi World Economic Forum (WEF), dalam lima tahun ke depan sejumlah pekerjaan konvensional akan berkurang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru mulai bermunculan.

“Pemerintah harus memastikan pekerja yang terdampak dapat beradaptasi, sekaligus menyiapkan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan,” katanya.

Menurutnya, pekerjaan hijau (green jobs) menjadi kunci dalam menghadapi perubahan tersebut. Namun, proses transisi ini perlu mengedepankan prinsip just transition atau transisi yang adil, agar seluruh pekerja memperoleh manfaat yang setara.

“Kemnaker berkomitmen menjalankan prinsip no one left behind, agar tidak ada pekerja yang tertinggal dalam proses transisi energi dan ekonomi,” tegasnya.

Baca juga: Kemnaker Bicara Arah Transformasi Kebijakan Ketenagakerjaan: Beri Perlindungan Bagi Pekerja

Integrasi Ekonomi Hijau dalam Kebijakan Ketenagakerjaan

Sebagai langkah nyata, Kemnaker telah mengintegrasikan agenda pekerjaan hijau ke dalam perencanaan ketenagakerjaan nasional, termasuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau dalam RPJMN melalui roadmap yang disusun bersama Bappenas.

Kemnaker juga memperkuat pelatihan vokasi dengan memperbarui alat, metode, dan kurikulum sesuai perkembangan sektor hijau.

Selain itu, Kemnaker telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan manufaktur ramah lingkungan.

“Kami juga mendorong program inkubasi wirausaha hijau bagi pekerja sektor informal, agar semakin banyak lapangan kerja yang berkelanjutan,” jelas Anwar.

Upaya tersebut diiringi peningkatan perlindungan bagi pekerja terdampak, serta penguatan dialog sosial dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan kebijakan upah.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara dunia industri dan lembaga pelatihan.
Kemnaker tengah mengembangkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia guna memperluas akses peningkatan kompetensi tenaga kerja.

“Program ini menjadi wadah kolaborasi antara dunia industri dan lembaga pelatihan untuk mempercepat investasi sumber daya manusia serta memperkuat ekosistem pembangunan ketenagakerjaan nasional,” tuturnya.

Anwar menambahkan, pendekatan berbasis data, informasi, dan kemitraan global seperti yang diusung dalam Indonesia Jobs and Skills Accelerator diyakini dapat mempercepat terciptanya pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.

“Transformasi dunia kerja bukan sekadar menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga: Industri Nasional Didorong Ikut Serta Percepat Transisi Menuju Ekonomi Hijau