Harga Kelapa Petani Naik, Mentan Amran Siapkan 10 Ribu Hektare untuk Maluku Utara

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi industri kelapa harus diukur dari kesejahteraan petani. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan petani memperoleh harga jual yang adil serta mendapatkan manfaat langsung dari nilai tambah hasil olahan kelapa.

“Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah berhenti di pabrik. Kalau harga dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara,” tegas Mentan Amran saat meninjau pabrik pengolahan kelapa PT NICO di Halmahera Utara, Minggu (27/10/2025).

Menurut Mentan, pemerintah telah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara mulai 2026. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah. Tidak cukup hanya tanam, tapi juga olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi,” ujarnya.

Mentan Amran mencontohkan capaian positif industri kelapa di Maluku Utara yang kini telah menembus pasar ekspor ke Tiongkok, Asia, Amerika, dan Eropa. Produk seperti coconut milk, virgin coconut oil (VCO), tepung kelapa, nata de coco, hingga arang tempurung menunjukkan bahwa hilirisasi bisa dimulai dari tingkat desa. Yang membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, karena kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah,” ujar Amran.

Baca juga: Kementan Pastikan Swasembada Beras Tercapai, Produksi Nasional Sentuh Rekor Tertinggi

Ia menambahkan, nilai ekonomi kelapa dapat meningkat hingga seribu persen bila diolah menjadi produk turunan.

“Bayangkan, kelapa butir hanya tiga ribu rupiah. Tapi kalau diolah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa mencapai 40–50 ribu rupiah. Inilah pentingnya hilirisasi dan harga petani yang adil,” jelasnya.

Selain memperluas pasar ekspor, hilirisasi juga berdampak langsung pada perekonomian lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco telah menyerap ribuan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani sekitar wilayah operasional.

“Perusahaan seperti ini harus kita jaga. Mereka membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan,” kata Amran.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan komoditas kelapa. Ia menilai kebijakan hilirisasi dan peningkatan harga beli akan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.

“Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat,” ujarnya.

Senada, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua turut mengapresiasi langkah Mentan Amran yang dianggap membawa semangat baru dalam pembangunan sektor perkebunan.

“Kami sangat mendukung langkah Pak Mentan. Inovasinya sejalan dengan visi kami di daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat industri kelapa lokal,” tutur Bupati Piet Hein.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun. Sekitar 76 persen di antaranya telah terserap oleh industri pengolahan. Namun, Amran menilai masih ada ruang besar untuk memperbaiki rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.

“Kita ingin Maluku Utara menjadi pusat hilirisasi kelapa Indonesia. Dari sini, kita buktikan bahwa desa mampu menembus pasar dunia. Kuncinya satu: harga petani harus naik, industri harus tumbuh, dan semua pihak harus untung,” pungkas Mentan Amran.