Dipuji Jaga Stabilitas Aceh, Mendagri Tito Dianugerahi Gelar Adat “Petua Panglima Hukom”

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom” dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).

Gelar kehormatan tersebut diberikan langsung oleh Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar, melalui penyematan lencana dan selempang, serta prosesi peusijuk (penyucian dan doa keselamatan) yang dipandu langsung oleh Wali Nanggroe.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito menyampaikan rasa terima kasih atas anugerah tersebut, baik secara pribadi maupun atas nama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini adalah lembaga yang secara hukum kuat dan secara sosial memiliki legitimasi. Mendapat penghargaan dari lembaga seperti ini tentu menjadi kebahagiaan luar biasa bagi saya,” ujar Mendagri Tito.

Ia mengaku tidak menyangka akan menerima gelar kehormatan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus amanah moral untuk terus menjaga keistimewaan dan kedamaian Aceh.

Baca juga: Kemendagri Dorong Transformasi Ekonomi Biru di Daerah Pesisir

“Saya tidak menduga akan mendapat penghargaan ini. Beberapa waktu lalu, Wali Nanggroe menyampaikan niat baik tersebut saat melakukan audiensi di Jakarta. Saya tentu sangat terhormat,” ungkapnya.
 
Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud menilai Mendagri Tito layak menerima gelar “Petua Panglima Hukom” karena konsistensinya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Aceh, baik saat menjabat sebagai Kapolri maupun kini sebagai Menteri Dalam Negeri.

“Beliau banyak memberikan perhatian kepada Aceh, menjaga stabilitas dan keamanan sejak menjabat Kapolri, hingga kini sebagai Mendagri. Situasi Aceh tetap kondusif berkat kebijakan yang bijaksana,” ujar Wali Nanggroe seperti disampaikan Tito.

Gelar “Petua Panglima Hukom” sendiri bermakna sebagai penjaga hukum, keadilan, dan keharmonisan antara nilai-nilai syariat, adat, dan hukum negara — tiga pilar utama kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian yang telah terbangun di Aceh.
Menurutnya, perjalanan panjang rekonsiliasi di Tanah Rencong menjadi contoh dunia tentang bagaimana konflik dapat diselesaikan dengan dialog dan keadilan.

“Aceh memiliki sejarah panjang dan menjadi contoh bagi dunia dalam membangun perdamaian. Langkah-langkah baik yang telah ditempuh selama ini harus terus dijaga,” ujarnya.
 
Lembaga Wali Nanggroe memberikan gelar ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Mendagri Tito dalam memperkuat hukum, menjaga stabilitas, serta memelihara marwah Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan menjalankan syariat Islam.

Mendagri dinilai berhasil menunjukkan pendekatan keilmuan, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan, serta memperkuat hubungan antara pusat dan daerah.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs 2025