Inflasi Nasional Terkendali di Level 2,42 Persen, Mendagri Ingatkan Pemda Tetap Waspada

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terkendalinya inflasi nasional pada April 2026 yang tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan (year on year).

Meski begitu, Tito meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak cepat berpuas diri dan tetap meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pemantauan langsung di lapangan guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global terhadap stabilitas harga.

"Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April, namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (18/5/2026).

Mendagri menjelaskan, capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem akibat gejolak ekonomi global. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan secara terkoordinasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Ada negara yang sudah mencapai 612 persen, bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat, sementara kita di angka 2,42 yang berarti inflasi terkendali," tegasnya.

Ia juga memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini. Sementara itu, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau justru relatif stabil dan berkontribusi sebagai faktor penyeimbang dalam menjaga tekanan inflasi tetap terkendali.

Baca juga: Mendagri Tito Hadiri Rakor, Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Sebagai langkah antisipatif, Mendagri meminta Pemda, terutama wilayah dengan tingkat inflasi di atas target seperti Papua Barat dan Aceh, untuk segera menuntaskan persoalan distribusi pangan. Hal ini khususnya terkait komoditas cabai merah yang masih menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga di sejumlah daerah.

"Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, konsekuensi dari selain hal-hal yang rutin, tapi terutama kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang," pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pembicara, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Elin Herlina, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah.

Hadir pula pembicara lainnya secara daring, yaitu perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog. (*)

Baca juga: Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Operasionalisasi 1.061 KDKMP di Nganjuk