Breaking News:

Ini Jenis dan Besaran Sanksi Jika Langgar Protokol Kesehatan di DKI

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah sanksi, dari sanksi yang sifatnya dilakukan oleh perorangan hingga skala perusahaan

Tribunnews/Jeprima
Pegawai milenial PT KAI Commuter Indonesia membawa poster sosialisai dan edukasi penerapan 3M saat membagikan masker kepada calon penumpang di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat, Rabu (28/10/2020). Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92, PT KAI Commuter Indonesia membagikan sebanyak 3.000 masker gratis kepada para penumpang serta mengajak seluruh pengguna untuk bersatu dan bangkit melawan Covid-19 dengan terus menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) ketika beraktivitas. Tribunnews/Jeprima 

Pelanggaran yang berulang juga dikenakan denda administratif progresif dengan nilai Rp 50 juta sampai dengan maksimal Rp 150 juta.

"Selain itu, adapula sanksi rekomendasi pencabutan izin operasional tempat usaha apabila terjadi keterlambatan atau tidak bayar denda administratif," ungkapnya.

Bagi kantor, tempat kerja, dan industri, sanksi administratif yang diberikan berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 jam.

Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi denda administratif progresif dengan nilai Rp 50 juta sampai dengan maksimal Rp 150 juta.

Lalu, terdapat pula sanksi rekomendasi pencabutan izin operasional tempat usaha apabila terjadi keterlambatan atau tidak bayar denda administratif.

"Adapun jumlah tempat usaha jenis restoran atau kafe yang sudah diberikan pengenaan sanksi penutupan pementara pada periode 28 Agustus-20 Oktober 2020 sebanyak 659 tempat," katanya.

Arifin menambahkan, denda administratif yang sudah disetorkan melalui Bank DKI dan tercatat dalam arsip Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sejak Mei sampai dengan  Oktober 2020 kurang lebih  berjumlah Rp 4,9 Milyar.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan bahwa pengawasan pelaksanaan Pergub sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan tugas Satpol PP seperti yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas tersebut, antara lain menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

"Peran Satpol PP dalam menangani COVID-19 memang sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta dapat dikatakan berhasil dalam menurunkan pelanggar protokol kesehatan. Hal ini lantaran ada efek jera dengan diterapkannya pemberian sanksi oleh Satpol PP.

"Satu sisi ada kelihatan efek jeranya, tapi harus dicatat, masifnya pengawasan protokol kesehatan harus dibarengi dengan upaya 3T (Tracing, Testing, dan Treatment) yang masif juga," pungkasnya.

Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved