Jaga Ketahanan Pangan Warga Ibu Kota, Pemprov DKI Jalankan Program Strategis Lewat Dinas KPKP

Pelaksanaan program strategis ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu pangan, urusan pertanian, dan urusan kelautan-perikanan.

Editor: Content Writer
Dok. Pemprov DKI Jakarta
Untuk pengawasan keamanan pangan, Pemprov DKI melakukan tahapan pengawasan keamanan pangan sebelum diedarkan (pre-market) dan pengawasan keamanan pangan di peredaran (post-market). 

TRIBUNNEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) membeberkan program strategis ketahanan pangan.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pelaksanaan program strategis ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu pangan, urusan pertanian, dan urusan kelautan-perikanan. Untuk urusan pangan terdiri dari program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

"Salah satu bentuk kegiatannya adalah penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).

Kemudian, program keamanan pangan yang salah satu bentuk kegiatannya adalah pengawasan pangan terpadu. Terakhir, program penanganan kerawanan pangan dengan salah satu kegiatannya adalah penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

Untuk memastikan ketersediaan pangan, dilakukan pembagian tugas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan.

"OPD memiliki tugas untuk menghitung kebutuhan pangan dan menciptakan program kerja, sedangkan BUMD melakukan penyediaan bahan pangan," ujarnya.

Selain menyediakan pangan, BUMD juga berperan dalam pendistribusiannya. Adapun penyediaan pangan dilakukan dengan melakukan kerja sama antar daerah. Bentuk kerja sama yang dilakukan, antara lain contract farming, stand by buyer, pembiayaan kemitraan, maklon produksi dan sistem resi gudang.

"BUMD juga melakukan kerja sama dengan BUMN maupun pihak swasta," tuturnya.

Kemudian, untuk pengawasan keamanan pangan, Pemprov DKI memiliki dua tahapan. Pertama, pengawasan keamanan pangan sebelum diedarkan (pre-market). Ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan yang dilakukan sebelum pangan diedarkan kepada konsumen akhir (saat produksi, panen, grading, dan packing).

Kedua, pengawasan keamanan pangan di peredaran (post-market) yang merupakan pengawasan terhadap pangan yang beredar, baik di pasar tradisional, pasar induk, maupun pasar retail modern.

Halaman
123
Sumber: TribunJakarta
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved