Ini Alasan Demokrat Menolak Capres 2024 Cuma Diikuti 2 Pasang, Sebelumnya Disinggung SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) akan menjadi kompetisi yang bagus jika ada empat pasangan capres dan cawapres yang diajukan ke publik.

“Itu kan kalau empat pasang bagus, nggak ada masalah mestinya, tiga pasang juga bagus, jangan dipaksa menjadi dua pasang,” ujar Andi dalam keterangannya, Selasa (20/9/2022) seperti dikutip dari Kompas.TV.

Menurut dia walaupun dua pasang capres juga demokratis namuan jangan sesuatu yang dipaksakan.

"Biarkan itu sesuatu yang natural, nggak ada upaya mengatur-aturlah begitu, itu yang dipesankan oleh Pak SBY," katanya.

Baca juga: Jubir Demokrat KLB Deli Serdang: SBY Tak Peduli Berapa Pasang Capres di 2024 Sepanjang AHY Bisa Ikut

Andi Mallarangeng lebih lanjut memberikan gambaran tentang empat pasangan capres dan cawapres yang mungkin dapat berkompetisi pada Pilpres 2024.

Misalnya, PDIP berjalan sendiri dan mengusung Puan Maharani atau Ganjar Pranowo sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

Lalu, pasangan capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Kemudian ada juga Partai Gerindra dan PKB yang akan membentuk poros baru dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai capresnya.

Pilihan keempat, berasal dari Partai Demokrat yang berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKS.

Menurut Andi, saat ini partainya memang tengah melakukan pembicaraan intensif dengan Partai Nasdem dan PKS terkait Pilpres 2024.

Ia berharap pembahasan intensif dengan kedua partai tersebut menemukan titik terang agar bisa segera dideklarasikan.

“Kami sedang dalam pembicaraan intensif, mudah-mudahan bisa segera selesai, dan kemudian bisa dideklarasikan,” ucap Andi Mallarangeng.

Kata Pengamat

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (19/9/2022).

Ujang menyebut, jika memang benar komposisi pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasang seperti yang dikatakan SBY, hal itu akan menutup peluang AHY berkontestasi di pilpres mendatang.

"Ya bisa jadi pertama mengamankan AHY agar bisa nyapres artinya minimal jadi cawapres kalau berat jadi capres," kata Ujang.

"Kalau dua pasang itu kemungkinan AHY untuk jadi cawapres itu kecil tertutup, enggak ada. Tapi kalau tiga empat pasang maka peluang AHY bisa menjadi cawapres minimal itu terbuka lebar, kalau dua pasangan calon selesai Demokrat atau AHY tidak akan menjadi pasangan cawapres," imbuhnya.

Ujang pun merinci peta koalisi menuju pemilu 2024. Setidaknya, menurut Ujang posisi AHY akan aman jika ada tiga atau empat koalisi yang terbangun.

"Kalau ada tiga atau empat pasangan calon, ada PDIP sendiri lalu ada KIB, ada KIR yakni Gerindra PKB, dan koalisi Nasdem, Demokrat, PKS maka peluangnya AHY bisa menjadi cawapresnya Anies di Nasdem, Demokrat, PKS," ujarnya.

"Oleh karena itu sekuat tenaga SBY berusaha untuk mengamankan, bermanuver agar AHY bisa menjadi cawapres, mungkin pernyataan itu bagian dari strategi untuk itu," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.