Demokrat: Koalisi Perubahan Bukan Hanya Soal Capres-Cawapres, Tapi Tatanan Baru Setelah Rezim Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARA - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Koalisi Perubahan hadir bukan hanya menentukan calon presiden dan wakil presiden semata.

Jauh dari itu, Koalisi Perubahan hadir untuk menciptakan tatanan baru setelah rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak lagi berkuasa.

"Untuk merapikan ulang republik, menjemput keadilan sosial yang menjadi khidmat kita bernegara," ujar Kamhar dalam keterangannya, Minggu (11/13/2022).

Kamhar melihat ada banyak situasi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Mulai dari kemiskinan, hingga penggangguran yang naik akibat banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca juga: Tak Kunjung Dideklarasikan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan Didesak Gugat Presidential Threshold

Di satu sisi pun tenaga kerja asis terus meningkat.

Menurutnya saat ini bagaimana demokrasi dikekang hingga janji-janji pemerintah yang hingga kini belum ditepati.

"Pemimpinnya dipilih secara demokratis namun demokrasi dikekang, praktik pembajakan demokrasi sering dipertontonkan lingkar dalam kekuasaan," ujar Kamhar.

"Janji-janji tak kunjung ditunaikan malah utang semakin menumpuk, tertinggi sepanjang sejarah," lanjut dia.

Baca juga: NasDem Respons Andi Arief soal Burung Hantu di Koalisi Perubahan: Sampai Hari Ini Tidak Ada

Tak hanya itu, Kamhar juga menilai bagaimana pemerintah tanpa malu menakut-nakuti rakyat dengan narasi resesi ekonomi 2023 yang terbungkus kepentingan penundaan Pemilu.

Hal inilah yang menurutnya harus dilawan karena merupakan praktek pembodohan dan penjajahan.

Sehingga, aspirasi perubahan dan perbaikan atas situasi ini yang ditangkap Partai Demokrat, NasDem, dan PKS untuk diperjuangkan melalui Koalisi Perubahan.