Breaking News:

Bursa Capres

PKB Nilai Ada Upaya Pembusukan terhadap Anies Baswedan Lewat Penyematan Politik Identitas

Jazilul Fawaid pertanyakan instruksi Presiden Jokowi soal capres-cawapres tak gunakan politik identitas yang dianggap mengarah ke Anies Baswedan.

Penulis: Reza Deni
Tribunnews.com/Naufal Lanten
Anies Baswedan hadiri deklarasi Relawan IndonesiAnies di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2022). Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mempertanyakan soal instruksi Presiden Joko Widodo soal capres-cawapres tak gunakan politik identitas yang dianggap mengarah ke Anies Baswedan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mempertanyakan soal instruksi Presiden Joko Widodo soal capres-cawapres tak gunakan politik identitas yang dianggap mengarah ke Anies Baswedan.

"Di mana politik identitasnya Pak Anies, di mana rekam jejaknya politik identitasnya Pak Anies? Saya harus sampaikan supaya enggak salah paham, meskipun kami membangun koalisi dengan Pak Prabowo," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).

Dia pun mempersilakan siapa saja untuk melihat rekam jejak Anies Baswedan baik saat menjadi aktivis pendidikan hingga gubernur DKI Jakarta

"Enggak ada (politik identitas). Itu semua menurut saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies," kata Jazilul  Fawaid.

Apa yang dikatakan Jokowi, menurut Jazilul Fawaid, diperuntukkan bagi semua pihak.

Namun, dirinya tidak akan menuduh kelompok lain menggunakan politik identitas.

"Itu akan membuat suasana politik semakin panas. Kita kan ingin Pemilu ini jadi ajang riang gembira, tidak ada politik identitas, sama tak ada penggunaan penyelewengan isu-isu lain, termasuk ras dan hukum dan macan-macam," kata dia.

"Pertanyaannya soal Pak Anies, saya enggak lihat di mana politik identitasnya Pak Anies. Jangan hanya karena beliau orang arab itu dianggap politik identitas, ya tidak bisa begitu juga," tandas Jazilul Fawaid.

Sebelumnya,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para Capres dan Cawapres untuk tidak melakukan politik yang menyinggung SARA termasuk di dalammya politisasi agama dalam Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke XVII di Solo, Jawa Tengah, Senin, (21/11/2022).

“Apalagi membawa politik-politik SARA, tidak, jangan. Politisasi agama, tidak jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan, jangan,” kata Jokowi.

Baca juga: Gibran Bertemu Anies Baswedan, NasDem: Contohkan Pemimpin untuk Bersahabat, Bukan Politik Kebencian

Presiden mengatakan bangsa Indonesia sudah merasakan dampak yang ditimbulkan akibat politik yang menyinggung SARA. Dampak tersebut berlangsung cukup lama

“Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam,” katanya.

Presiden berharap suhu politik tidak panas pada Pemilu 2024 mendatang. Presiden ingin suhu politik tetap sejuk dengan Pemilu yang beradu gagasan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik.

“Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para Capres dan Cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem. Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan,” pungkasnya.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved