Demokrat Minta Jokowi Belajar dari SBY, Jangan Endorse Capres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak terus-terusan meng-endorse calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.

Kamhar mengatakan selain tidak etis, endorse capres dan cawapres yang dilakukan Jokowi, juga berpotensi mencederai demokrasi.

"Kami juga meminta Pak Jokowi untuk berhenti mengendorse capres dan cawapres, selain tidak etis, itu juga berpotensi besar mencederai demokrasi," kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Baca juga: Zulhas Sebut Ganjar Pantas Jadi Capres PAN, PDIP Ingatkan Etika Politik

Kamhar menyarankan Jokowi agar membiarkan proses politik berjalan secara alamiah sehingga memiliki legacy yang baik.

"Biarkan proses politik berjalan secara alamiah agar Pak Jokowi memiliki legacy demokrasi yang baik yang selama ini tercatat mengalami kemunduran," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta Jokowi agar belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi Presiden RI.

"Tak ada salahnya Pak Jokowi belajar dari Pak SBY menjadi negarawan yang di penghujung masa jabatannya memastikan demokrasi terjaga dan pemilu berlangsung demokratis," ucapnya.

Kamhar mengingatkan Jokowi tak mengkondisikan pembentukan koalisi maupun pasangan capres dan cawapres.

"Tak ada pengkondisian pembentukan koalisi, pasangan capres dan cawapres maupun hasil pemilu agar Pak Jokowi bisa husnul khotimah dan tak mengidap post power sindrom setelah tak lagi berkuasa nanti," imbuhnya.

Dkiritik Juga oleh PKS

Sebelumnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai ‘endorse’ yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada beberapa tokoh terkait Pilpres 2024 merupakan kegenitan.

Mardani mengatakan Jokowi seringkali melakukan kontradiksi.

Diantaranya selalu menggunakan pendekatan normatif dalam format resmi namun genit dalam banyak kesempatan.

“Kenapa saya bilang contradiction? Ketika dalam format resmi, Pak Jokowi selalu memakai pendekatan normatif bahwa urusan pilpres itu urusannya partai politik, karena kebetulan Pak Jokowi di PDIP, tentu Bu Mega,” tuturnya dalam Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (30/11/2022).

“Tapi dalam banyak kesempatan, buat saya genit, karena endorse-endorse yang tadi.”

Baca juga: PKS Sayangkan Pencabutan Izin Tempat Safari Politik Anies di Aceh

Menurut Mardani, sebagai seorang presiden yang juga kepala negara, apa pun yang diucapkan oleh Jokowi kan menjadi viral.

Oleh sebab itu, seharusnya jika ia ingin bersikap “genit” dan sebaiknya kegenitan itu dituangkan dalam wujud gagasan dan ide.

“Mestinya kalau mau genit, genit dalam ide dan gagasan. Gimana kita bisa bikin negara ini menjadi lebih maju, gimana bisa otonomi daerah, gimana pendidikan kita, nah, genit di situ bagus.”

Saat Budiman Tanuredjo menanyakan apakah meng-endorse merupakan kegenitan, Mardani mengatakan bahwa bagaimanapun enaknya posisi Jokowi, dia sudah selesai.

“Karena bagaimana pun enaknya, posisi beliau itu sebagai negarawan, beliau sudah selesai. Monggo saja serahkan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia ke depan kepada generasi setelah saya.”

“Semua orang baik, semua didukung, semua monggo berkontestasi kepada rakyat,” tuturnya.

Dengan menyebut nama satu atau dua sosok tokoh, lanjut Mardani, memang tidak ada larangan. Tetapi, secara etika, lanjut dia, sebaiknya Jokowi benar-benar netral.

“Nyebut satu dua, satu dua, memang tidak ada larangan, tapi buat saya, secara etika enaknya beliau betul-betul netral, karena beliau sebagai kepala pemerintaham beliau punya bobot politik.”

Menanggapi pernyataan Jokowi genit, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengatakan wujud kegenitan adalah tarik ulur dalam berkoalisi.

“Kalau menurut saya, genit itu kalau tarik-ulur dalam bentuk koalisi, enggak kelar-kelar. Itu genit.”

“Goda-godain, lari. Goda-godain, lari. Koalisi, koalisi, koalisi yuk, enggak jadi lagi. Itu genit,” ucapnya.

Adian juga menanggapi pernyataan Mardani yang menyebut bahwa seharusnya Jokowi netral. Menurut Adian, kenetralan Jokowi muncul dalam benruk mendukung semua tokoh.

“Cara menyampaikan kenetralannya adalah dengan mendukung semuanya. Pernah dia bicara soal Prabowo dan sebagainya.”