Selasa, 12 Agustus 2025

Pemilu 2024

8 Parpol Berkumpul Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024, Ini Kata Pengamat

Pengamat dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro memberikan komentarnya terkait adanya 8 parpol tolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (ketiga kiri), Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (kedua kanan), Presiden PKS, Ahmad Syaikhu (kedua kiri), Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), dan Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara (kiri) berfoto bersama usai memberikan keterangan dalam acara silaturahmi awal tahun di Jakarta, Minggu (8/1/2023). Delapan pimpinan partai politik bertemu untuk membahas sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut komentar pengamat terkait pertemuan tersebut. 

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah petinggi elite partai politik (parpol) berkumpul untuk bersama-sama menolak sistem pemilu proporsional tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Adapun partai yang hadir dalam acara ini, yakni Golkar, PAN, NasDem, Demokrat, PKB, PKS, dan PPP.

Sementara untuk Gerindra meskipun tidak hadir, partai berlambang kepala garuda itu sepakat menolak wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Pengamat politik dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro memberikan komentarnya terkait kesepakatan 8 parpol tersebut.

Ia mengatakan, pertemuan kedelapan partai politik parlemen minus PDI Perjuangan ini menarik untuk dicermati.

"Sikap ini merupakan pukulan telak terhadap PDI Perjuangan, karena partai banteng ini pendukung dari pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup di pemilu mendatang.

Kedelapan partai politik tersebut sadar betul apabila penerapan sistem proporsional tertutup akan menguntungkan salah satu partai saja," kata Bawono kepada Tribunnews.com, Senin (9/1/2023).

Baca juga: Banyak Parpol Koalisi Tapi Belum Usung Capres-Cawapres, Ketua DPP Eriko: Apa Kalian Tunggu PDIP?

Bawono melanjutkan, parpol yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup juga merupakan bentuk pengawasan terhadap kerja-kerja KPU ke depan.

Seperti sikap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang dinilai bertindak offside dengan mengatakan pemilu 2024 berpeluang memakai sistem proporsional tertutup.

"Selain itu sikap offside Ketua KPU juga membuat dia seolah-olah tengah menjadi juru bicara dari salah satu partai politik besar selama ini dikenal sebagai pendukung utama pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup," imbuh Bawono.

Bawono kemudian membeberkan kekurangan sistem proporsional tertutup pemilu.

Sistem ini akan membuat ikatan antara pemilih dan calon legislatif (caleg) menjadi lemah.

Caleg akan merasa lebih penting membangun relasi dengan elite partai agar terpilih.

Dalam sistem proses proporsional tertutup, tidak lagi menampilkan nama-nama dan foto calon legislatif. Hanya ada hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu.

"Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana caleg akan dipaksa membangun relasi dan komunikasi dengan para calon pemilih," tandas Bawono.

Baca juga: Tak Ikut Hadir, PDIP Hormati Pertemuan 8 Parpol Parlemen Tolak Sistem Proporsional Tertutup Pemilu

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan