Soal Utang Rp 50 Miliar Anies Baswedan, Pengamat: Alat Uji Kualitas Capres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti angkat bicara soal utang Rp 50 Miliar Anies Baswedan kepada pasangannya di Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandiaga Uno.

Ray Rangkuti menilai, hal itu sebagai serangan politik biasa terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang diusung Partai NasDem untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Meski demikian, menurut Ray Rangkuti, kabar soal utang Anies Baswedan ini juga bukan sebuah penjegalan politik terhadap Eks Gubernur DKI Jakarta itu, seperti yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.

"Itu serangan. Tapi bukan penjegalan. Itu serangan politik biasa," kata Ray Rangkuti, saat dihubungi, Minggu (19/2/2023).

"Apa masalahnya orang ngungkapin itu? Itu kan bagian yang harus ditempuh, dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi jangan NasDem menganggap semua harus memuji-muji (Anies)," sambungnya.

Lebih lanjut, kata Ray, serangan politik ini menjadi sebuah kerumitan yang muncul terhadap capres yang diumumkan pertama kali.

Namun, di sisi lain Ray juga menilai, hal ini baik untuk mengukur kualitas Anies Baswedan sebagai capres.

"Itulah kerumitan, kesulitan capres diumumkan pertama kali. Meskipun itu bagus. Justru harus disambut oleh NasDem sebagai bagian dari alat uji Anies Baswedan," ucapnya.

Selain itu, Ray mengatakan, isu ini juga sebagai pendidikan bagi para pemilih politik.

"Nah yang harus kita cegah-cegah betul itu, jangan sampai ada fitnah, hoaks, black campaign, politik identitas, dan juga kekerasan," jelasnya.

Baca juga: Erwin Aksa Ungkap Fakta Baru Terkait Surat Pengakuan Utang Anies Baswedan

Sementara itu, Ray merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, yang menduga utang Anies Baswedan itu merupakan bentuk tindak pidana korupsi.

"Enggak bisa. Korupsi itu terjadi bila ada tindakan yang mengakibatkan kerugian negara atau janji untuk melakukan kegiatan tertentu yang menguntungkan orang-orang tetapi semasa yang bersangkutan sudah berkuasa," kata Ray.

"Misalnya saya udah jadi gubernur nih. Saya janjiin lo dapet ini, ini, ini. Nah itu bisa suap namanya. Tapi kalau saya belum berkuasa, itu enggak bisa disebut tindakan korupsi," sambungnya.

Berdasarkan penjelasannya tersebut, menurut Ray, Anies tidak melakukan tindakan korupsi sama sekali.

Terlebih, Ray mengatakan, tidak ada bukti bahwa Anies melakukan tindakan korupsi.

"Sebab korupsi wujudnya harus tindakan."

Sebelumnya, Ray Rangkuti angkat bicara soal safari politik Anies Baswedan, yang disebut sering diganggu oleh oknum dari satu di antara institusi negara.

Ray mengatakan, definisi penjegalan itu perlu diperjelas terlebih dahulu.

"Jangan sampai misalnya orang menolak kehadirannya lalu disebut penjegalan," kata Ray, saat dihubungi, Jumat (17/2/2023).

Terlebih, kata Ray, soal penjegalan terhadap calon presiden (capres) yang diusung Partai NasDem itu hanya disampaikan oleh Partai NasDem sendiri.

"Itu yang perlu kita cari tahu. Apalagi secara kasatmata kita enggak melihat kan. Ini kan cuma disampaikan oleh NasDem. Seperti apa upaya penjegalannya, kita enggak tahu," ucap Ray.

"Jangan-jangan NasDemnya juga terlalu sentimentil. Sehingga hal-hal kecil dianggap oleh mereka penjegalan," sambung Direktur Lingkar Madani (Lima) itu.

Menurut Ray, penjegalan politik yang sesungguhnya, yakni seperti peristiwa yang dialami oleh calon gubernur (Cagub) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

"Kalau berkaca ke Pilkada Jakarta, yang disebut penjegalan itu apa yang dialami oleh Ahok sebenarnya. Ahok itu diusir," kata Ray.

"Itu penjegalan. Diusir, diintimidasi, sehingga jadi takut. Diintimidasinya macam-macam."

Sementara itu, Ray mengatakan, pernyataan terjadinya penjegalan itu memberatkan Partai NasDem, jika disampaikan oleh mereka sendiri.

"Karena NasDem sendiri adalah bagian dari Pemerintah ini. Masa Pemerintah menjegal kawan Pemerintahnya sendiri. Masa sih itu enggak bisa dipertanyakan oleh NasDem. Kan orang dalam sendiri. Bagian dalam sendiri," tuturnya.

Terlebih menurut Ray, fakta yang ada memperlihatkan Anies Baswedan masih terus dapat melanjutkan safari politiknya ke berbagai daerah.

Ray menegaskan, ia menolak jika praktik penjegalan itu benar-benar terjadi.

"Hak semua orang untuk melakukan sosialisasi. Hak semua orang untuk melakukan safari politik," ujarnya.

Meski demikian, ia menjelaskan, tekanan terhadap Anies Baswedan sebagai capres tentu akan hadir dengan sendirinya.

"Ya namanya capres emang gitu. Itu dengan sendirinya banyak yang nolak, banyak yang ngungkap fakta-fakta, begini-begini. Itu hukum alam politiknya," ucap Ray.

"Yang penting tuh bukan hoaks. Bukan fitnah. Kalau itu ya harus dicegah," sambung Ray.

Respons Anies Baswedan Soal Dugaan Adanya Oknum Institusi Negara Ganggu Safari Politiknya

Calon presiden (capres) yang diusung Partai NasDem Anies Baswedan, merespons soal pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie terkait safari politik yang kerap diganggu oleh oknum dari instansi negara.

Saat dikonfirmasi kepada Anies Baswedan, ia tak banyak bicara terkait hal ini.

Anies mengatakan, ia tidak merasa ada gangguang selama melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia.

"Enggak merasa ada gangguan," kata Anies, saat ditemui, Rabu (15/2/2023) malam.

Baca juga: PDIP Tak Mau Ikut Koalisi Usung Anies, NasDem: No Problem!

Kata Anies, meskipun ada beberapa peristiwa saat safari politiknya, ia merasa hal itu tidak menganggunya.

"Tapi tidak mengganggu," ucapnya.

Kemudian, saat dikonfirmasi kembali perihal, apakah Anies menikmati jalannya safari politik. Eks Gubernur DKI Jakarta itu memberikan respons positif dalam rangka menjawab pertanyaan wartawan soal itu.

"Iya (menikmati)," kata Anies.

Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie mengungkapkan, safari politik calon presiden (capres) dari partainya, Anies Baswedan, sering diganggu oleh oknum dari satu di antara institusi negara.

Ia mengatakan, hampir semua gangguan itu jenisnya sama.

"Daerah yang dihadiri mas Anies itu selalu ada gangguan. Jenisnya ada yang sama. Ada yang tidak. Kalau spanduk sama. Hampir semuanya pakai spanduk," kata Effendi Choirie , saat ditemui di Jakarta Timur, Senin (13/2/2023) malam.

Effendi Choirie menuturkan, spanduk-spanduk yang dibuat untuk mengganggu safari politik Anies Baswedan itu berisi pembatalan kedatangan Eks Gubernur DKI Jakarta ke daerah yang dituju.

"Anies tidak jadi datang ke Banten'. 'Anies Batal ke Suku Baduy'," ungkapnya.

Effendi Choirie menjelaskan, gangguan-gangguan itu dilakukan oleh oknum dari salah satu institusi negara.

"Jadi saya tahu. Saya dapat info yang sangat akurat bahwa itu kerjaan oknum atau institusi dari salah satu institusi negara," ungkap Effendi.

Ia menegaskan, hal itu bukan dilakukan oleh partai politik (parpol) lain.

"Bukan (parpol). Parpol baik-baik saja. Ada memang yang nyerang NasDem. Tahu lah ya. Yang lain baik-baik semua. Mengertilah bersaudara."

Baca juga: Anies Baswedan Pamer Hasil Kerja Jadi Gubernur: Jakarta Internasional Stadium Dulu Imajinasi

Lebih lanjut, Effendi juga menuturkan, gangguan itu tidak datang dari rakyat.

"Itu enggak mungkin rakyat itu untuk apa bikin baliho atau spanduk untuk menolak kami, meskipun enggak cocok. Mending uangnya dibuat beli beras," sebutnya.

Sebagai informasi, Anies bersama Nasdem telah melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam proses safari politik tersebut, beberapa hambatan terjadi. 

Satu di antaranya, yakni dalam kunjungan Anies di Aceh, 3 Desember 2022, Kantor DPW Nasdem dilempari telur busuk sebelum acara jalan sehat bersama Anies