PKS Buka Peluang Cawapres untuk Anies Baswedan dari Eksternal demi Topang Kemenangan di Pilpres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya membuka peluang mendukung bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan dari eksternal koalisi.

Menurutnya, kemungkinan dipilihnya cawapres dari eksternal koalisi turut mempertimbangkan figur tersebut harus bisa membawa kemenangan di Pilpres 2024. 

"Yakinlah, cawapres itu kadang-kadang element of surprise lebih besar daripada tokoh yang beredar. Bisa saja dari luar koalisi, sejauh untuk menopang kemenangan," kata Nabil, Kamis (16/3/2023).

Namun demikian, Nabil mengatakan pihaknya pun tetap menghormati jika masing-masing koalisi tetap mendorong nama kadernya untuk menjadi cawapres Anies Baswedan.

"Kalau nama, tentu kita boleh sebut masing masing. Kita hormati demokrat masih menyodorkan AHY, beredar nama lain, masing-masing silahkan tawarkan nama," jelasnya. 

Lebih lanjut, Nabil mengatakan bahwa cawapres untuk Anies Baswedan hingga kini masih belum mengerucut kepada nama tertentu. 

"Kita fokus pada kriteria, sambil nunggu momentum," pungkasnya. 

Baca juga: Demokrat: Hasil Survei, Anies-AHY Berpeluang Besar Menang Lawan Siapa pun

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut penentuan calon wakil presiden (cawapres) yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan sudah dibahas oleh koalisi perubahan mencapai 80 persen.

Menurutnya, ada sejumlah hal yang masih menjadi pembahasan dari koalisi perubahan mengenai cawapres tersebut.

"80 persenlah (pembahasan cawapres Anies), ya sedikit lagi lah," ujar Andi Arief saat ditemui usai mengikuti pidato kebangsaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Andi menuturkan bahwa pembahasan cawapres itu bakal menjadi 100 persen saat pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023 mendatang.

Nantinya, kata Andi, ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan yaitu NasDem, PKS dan Demokrat bakal menekan kesepakatan bersama soal capres dan cawapres tersebut.

"Kalau 100 persen itu pada bulan Oktober nanti kan. Sekarang karena tanda tangan ini nggak bisa main-main yang cucuk cabut kan. Apalagi Pak SBY, majelis syuro, Pak Surya Paloh kalau sudah sekali menandatangani kan gak bisa dicabut lagi," ungkap dia.

Baca juga: Demokrat Pertanyakan Posisi Puan Maharani Jika Ganjar-Prabowo Diusung di Pilpres 2024

Lebih lanjut, Andi menambahkan tanda tangan itu tidak bisa dicabut lagi ketika pimpinan ketiga parpol sudah menekan kesepakatan tersebut.

"Misalnya audah menandatangani, kan nggak bisa dicabut lagi itu. Kredibilitas mereka akan jatuh pasti. Jadi karena itu perlu kehati-hatian," tukasnya.