Kata Pengamat soal PDIP Tak Kunjung Umumkan Capres: Surplus Kader, Keinginan Menang Pilpres 3 Kali

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memberikan beberapa kemungkinan alasan yang membuat PDIP hingga kini tak kunjung mengumumkan nama capres yang akan diusungnya di Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Adi, alasan pertama PDIP tak kunjung deklarasikan capres karena PDIP sudah memiliki tiket untuk bebas memilih capres pilihannya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Seperti diketahui PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang telah memenuhi persentase 20 persen kursi di DPR sebagai persyaratan untuk mencalonkan presiden.

"Pertama PDIP ini tidak terlampau pusing untuk mencari tiket pencapresan di 2024. Yang lainnya itu memang porosnya sudah terbentuk lama, karena mereka tidak cukup 20 persen."

"Jadi PDIP ini satu-satunya partai politik yang sudah mendapat boarding pass bisa langsung daftar ke KPU," kata Adi dalam tayangan Program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (20/3/2023).

Alasan berikutnya yakni karena PDIP mempunyai surplus kader.

Baca juga: Sekjen PDIP Jawab Isu Terkait Pertemuan Jokowi dan Megawati Sepakati Ganjar Sebagai Capres

Dalam PDIP sendiri terdapat kader yang memiliki elektabilitas tinggi hingga sedang.

Di antaranya ada Puan Maharani hingga Ganjar Pranowo.

"Kedua yang paling penting PDIP ini punya surplus kader, nama kadernya banyak. Ada yang elektabilitasnya tinggi, ada yang sedang dan seterusnya," terang Adi.

Lebih lanjut Adi menuturkan, yang membuat PDIP lama menentukan capres karena PDIP tengah mengalkulasikan betul-betul langkah politiknya.

Baca juga: Hasto Sebut Jokowi Tunggu Keputusan Megawati soal Capres PDIP 2024

Termasuk dalam memilih capres yang akan diusung di Pilpres 2024.

Terlebih setelah menang Pilpres dua kali sebelumnya, PDIP juga memiliki keinginan untuk menang Pilpres untuk ketiga kalinya atau Hattrick.

"Oleh karena itu yang sebenarnya membuat lama itu PDIP sedang berhitung betul tentang kalkulasi politiknya. Keinginan Hattrick ini yang kemudian membuat PDIP sedang berhitung betul soal siapa yang mereka usung," ungkapnya.

Menurut Adi, jika PDIP salah mengusung capres, maka pada pelaksanaan Pilpres 14 Februari mendatang bisa menjadi 'kiamat' sehari untuk PDIP.

Baca juga: PDIP Bocorkan Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati di Istana Merdeka

Karena Pilpres ini akan berdampak secara signifikan untuk pilihan Pileg pada 2024 nanti.

"Karena salah usung capres tentu saja akan menjadi kiamat sehari untuk PDIP di tanggal 14 Februari 2024. Jangankan menang untuk yang ketiga kalinya, suara Pilegnya bisa turun."

"Karena capres itu akan berdampak secara signifikan terkait dengan pilihan Pileg di 2024 nanti," pungkas Adi.

Baca juga: Jokowi dan Megawati Bertemu di Tengah Isu Prabowo-Ganjar, Begini Respons Gerindra

Sekjen PDIP: Pertemuan Megawati dan Jokowi Lahirkan Kesepahaman, Bukan Kesepakatan Capres

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pembahasan soal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disampaikan secara tertutup.

Di mana, kata Hasto, pertemuan itu juga membahas sejumlah hal mulai dari dinamika politik nasional dan arah Bangsa masa depan.

Sehingga, terkait nama Capres-Cawapres yang dibicarakan pada pertemuan itu akan disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat ditanya terkait pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi, akhir pekan lalu.

Baca juga: Jokowi Ungkap Topik Pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri soal Pemilu 2024

"Kemudian terkait dengan nama (Capres), Pak Jokowi pun mengatakan nanti tanya sama Ibu Mega. Jadi kita tunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto di Sekolah Partai DPIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Hasto juga ditanya apakah pertimbangan soal capres-cawapres yang disampaikan Presiden Jokowi ke Megawati dapat diterima dan jadi pertimbangan.

Kata Hasto, apa yang disampaikan Presiden Jokowi menunjukan sangat concern bagaimana kepemimpinan selama dua periode itu berkelanjutan.

Apalagi, dia menyebut bahwa Capres yang dibicarakan harus satu napas pemerintahan sejak Bung Karno, Megawati, dan Jokowi serta kepemimpinan nasional yang akan datang.

Baca juga: Jokowi Ungkap Topik Pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri soal Pemilu 2024

"Tentu saja nanti mungkin akan ada partai politik dalam kerja sama dan paling penting adalah topangan dari rakyat," jelas Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini menjelaskan, bahwa pertemuan Megawati dan Jokowi adalah pertemuan antar kader partai berlambang banteng moncong putih.

Sehingga, pertemuan antar kader tidak menghasilkan kesepakatan.

Namun, lanjut Hasto, pertemuan itu menghasilkan kesepahaman soal pemimpin masa depan.

"Pertemuan antar kader ini kesepahaman, bagaimana seluruh ide pemikiran gagasan Bung Karno nanti diwujudkan melalui tata pemenatangan negara yang baik," jelas Hasto.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.