Kamis, 21 Agustus 2025

Pilpres 2024

Sederet Reaksi soal Pertemuan Jokowi dan 6 Ketum Parpol: Sinyal Usung Prabowo Capres Koalisi Besar

Soal pertemuan Jokowi dan enam Ketum Parpol, sejumlah pihak bereaksi. Disebut sebagai sinyal kuat usung Prabowo capres Koalisi Besar.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono (dari kiri ke kanan) berfoto bersama seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023). Soal pertemuan Jokowi dan enam Ketum Parpol, sejumlah pihak bereaksi. Disebut sebagai sinyal kuat usung Prabowo capres Koalisi Besar. 

"Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu," ujarnya ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (3/5/2023).

Bukan hanya soal pertemuan itu, Herzaky juga turut mengkritik Jokowi yang dinilainya terlalu sering masuk ranah politik praktis.

Padahal, kata Herzaky, Jokowi saat ini masih menjabat sebagai presiden dan memiliki tanggung jawab pada masyarakat, juga negara.

Ia pun mendesak pada Jokowi supaya fokus pada tugasnya sebagai pemimpin negara.

Baca juga: Tak Diundang Pertemuan, NasDem Klaim Hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi Baik-baik Saja

"Sangat disayangkan kalau makin menjelang akhir masa jabatannya, Presiden kalau malah sibuk masuk ke ranah politik praktis, dukung-mendukung, apalagi intervensi proses koalisi atau kerja sama antar parpol dalam Pilpres 2024," urainya.

"Presiden seharusnya fokus memberikan karya terbaik, yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara."

"Menjaga ruang demokrasi kita agar benar-benar memberikan kesempatan yang sama untuk semua," sambungnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (11/4/2022). Politisi Partai Demokrat tersebut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, tahun 2021-2022 yang menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (11/4/2022). Politisi Partai Demokrat tersebut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, tahun 2021-2022 yang menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.  (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Kritik juga datang dari Ketua Bappilu DPP Demokrat, Andi Arief.

Andi menilai sikap Jokowi mengumpulkan Ketum Parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, tidak etis.

Ia mengatakan, Istana Kepresidenan seharusnya menjadi tempat bagi Presiden memimpin anak buahnya, bukan mengumpulkan pimpinan parpol.

"Menurut saya enggak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat," kata Andi Arief saat dihubungi, Rabu.

"Ya tempat-tempat itu melambangkan kerja sebetulnya. Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan parpol itu kan bukan bawahannya," lanjutnya.

Meski tidak ada aturan tertulis yang melarang Presiden melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan bersama pemimpin parpol, Andi tetap menilai apa yang dilakukan Jokowi kurang pas.

Andi Arief menyarankan Jokowi supaya tak lagi menggunakan fasilitas negara jika mengumpulkan Ketum Parpol.

"Kalau mau kongkow-kongkow ya silakan di rumah di tempat mana gitu tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan aja. Mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek," ungkapnya.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan