Pilpres 2024
Jokowi dan Prabowo Tanam Mangrove Bersama Usai Bicara Kriteria Capres di Musra, Ini Kata Pengamat
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tanam mangrove besama setelah bicara kriteria Capres dalam Musra.
Editor:
Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kian mesra.
Keduanya kompak hadir di Acara Puncak Penanaman Mangrove Nasional Secara Serentak yang digelar jajaran TNI di seluruh Indonesia.
Acara puncak tersebut digelar di Taman Wisata Alam, Angke, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).
Selain Jokowi dan Prabowo, hadir pula Panglima TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, acara tersebut dilaksanakan secara serentak dengan tujuan agar laut menjadi subur dan terhindar dari abrasi.
“Penanaman secara serentak yang dilaksanakan dari sabang sampai Merauke bertujuan agar laut menjadi subur dan terhindar dari abrasi serta menyebarluaskan dan memberi contoh bahwa kita juga mampu melaksanakan penanaman mangrove tersebut,” kata Yudo saat meninjau gladi bersih, Minggu (14/5/2023).
Dalam foto yang beredar, Presiden Jokowi berjalan ke lokasi kegiatan sambil berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca juga: Saat Jokowi Bersama Prabowo hingga Panglima TNI Mencemplung untuk Tanam Mangrove di Muara Angke
Sesekali keduanya tampak tertawa riang dan menyapa masyarakat yang hadir di lokasi.
Bahkan, keduannya pun mencemplung saat menanam mangrove.
Sebelumnya Jokowi bicara soal kriteria calon presiden di acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.
Jokowi menegaskan, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta.
Indonesia memiliki potensi besar di daratan dan lautan.
Baca juga: Survei Charta Politika: Ganjar Pranowo Dinilai Paling Mampu Lanjutkan Program Jokowi
Untuk memaksimalkan potensi itu, rakyat butuh pemimpin yang tepat, pemimpin yang memahami kebutuhan rakyat, dan bekerja keras untuk rakyat.
"Itu yang dibutuhkan, yang pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham dan mengerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara dan bangsa ini. Pemimpin harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini dari sisi mana dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di Istana dan tanda tangan," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan, pemimpin ke depan harus memiliki strategi ekonomi dan strategi politik, karena Indonesia bersaing dengan negara lain.
Apalagi ketidakpastian global mungkin akan berlangsung sampai 10 tahun mendatang. Karena itu, Pilpres 2024 sangat krusial.
Dia mengajak masyarakat memilih sosok yang tepat untuk memimpin Negara ini.
"Nahkoda harus yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara dan bangsa. Negara ini butuh kepemimpinan yang kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian global. Yang memiliki komitmen kuat untuk anti korupsi dan merawat demokrasi," ujar Jokowi.
Banyak pengamat politik menilai, kriteria yang disampaikan Jokowi itu mengarah kepada Prabowo.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, misalnya, mengatakan preferensi politik Jokowi dalam hal bakal calon presiden bisa jadi berbeda dengan pilihan politik PDI Perjuangan.
Sebagai bagian dari kader, Jokowi mengikuti keputusan PDI Perjuangan yang memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.
Namun, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang didukung secara solid oleh tujuh partai politik, Jokowi juga memiliki kepentingan sendiri.
"Karena itu bukan tidak mungkin preferensi politik Jokowi, dalam hal bakal calon presiden, tidak sama dengan pilihan politik PDI Perjuangan. Di berbagai kesempatan Jokowi juga terlihat memberikan dukungan politik terhadap figur calon presiden di luar pilihan PDI Perjuangan, yaitu Prabowo Subianto," kata Bawono. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.