Anies Baswedan dan Partai Koalisi Perubahan Bereaksi Soroti Cawe-cawe Jokowi, Ungkap Kekhawatiran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengakuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendapat reaksi dari Anies Baswedan dan tiga partai politik Koalisi Perubahan.

Jokowi bicara soal cawe-cawe saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan dirinya ikut cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara.

GM News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan dalam pertemuan tersebut Jokowi lebih dari 7 kali mengatakan cawe-cawe.

"Ya cuma cawe-cawe sih. Ada lebih dari 7 kali pak presiden mengatakan cawe-cawe,” kata Yogi Nugraha, usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Baca juga: Respons Parta NasDem, PKS dan Demokrat Soal Pernyataan Jokowi Akui Ikut Cawe-cawe Pilpres

Yogi mengatakan dalam pertemuan tersebut Jokowi menekankan ikut cawe-cawe karena menyangkut kepentingan nasional.

Awalnya Jokowi membicarakan soal momentun penting dalam 13 tahun ke depan.

Negara-negara yang nemiliki momentum 13 tahun tersebut yang akan naik atau tumbuh.

“Kemudian dikaitkan lah dengan soal Capres. Tadi (Jokowi) mengatakan begini "pemimpin di tahun 2024, 2029, dan 2034 itu sangat krusial untuk mewujudkan 13 tahun,” katanya.

Baca juga: Klarifikasi Seskab Pramono Anung soal Jokowi Cawe-cawe, Tegaskan Presiden Tak Akan Endorse Capres

"Ya saya untuk hal ini, (momentum 13 tahun), saya (Jokowi) harus cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," imbuh Yogi.

Menurut Yogi dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe bukan berarti akan abuse of power menggunakan perangkat negara mencampuri urusan Pilpres.

Jokowi akan menggunakan cara yang baik dan elegan dalam cawe-cawe politiknya.

“Bahwa saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik,” kata Yogi menirukan pernyataan Jokowi.

Baca juga: Polemik Cawe-cawe di Pilpres, NasDem Minta Jokowi Tak Kerahkan Aparat Dukung Capres Tertentu

Hal senada diungkapkan Pemred Tv One Karni Ilyas.

“Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang,” kata Karni Ilyas usai pertemuan.

Jokowi kata Karni mengatakan bahwa Cawe-cawe di Pilpres 2024 bukan untuk kepentingan pribadi.

Jokowi mengklaim ikut cawe cawe untuk kepentingan nasional.

“Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” katanya.

Begitu juga menurut pegiat media sosial Helmy Yahya yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Jokowi kata dia mengakui ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

“Tentang cawe cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe,” ujarnya.

Terpisah, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin pun mengklarifikasi maksud ucapan Presiden Jokowi soal cawe-cawe.

Ia mengatakan konteks Presiden Jokowi berbicara seperti itu yakni ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan demokratis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, konteksnya adalah Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey, Selasa (30/5/2023).

Ia mengatakan Jokowi berkepentingan memastikan pemilu terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," katanya.

Bey mengatakan Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara bebas dan adil.

Karena itu, Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.

"Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online," katanya.

Terkait Pilpres nanti, Bey mengatakan Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat.

Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.

Respons Anies Baswedan dan 3 Partai Koalisi Perubahan

Soal cawe-cawe Presiden Jokowi, mendapat respons dari bakal calon presiden Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengaku mendengar kekhawatiran masyarakat terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe dalam kontestasi politik 2024.

Anies mengatakan masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, Pemilu, tidak netral, penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

"Kami harap kekhawatiran itu tidak benar. Pemilu tetap seperti semula. Pelaksanaan yang baik dan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mengajak masyarakat mari bersama menyambut proses demokrasi," ucap Anies.

Lebih lanjut, Anies juga berharap kalau, demokrasi yang telah dianut Indonesia ini bisa terus berlanjut.

Dalam artian yakni kata dia, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan seseorang maju sebagai capres, sementara, memiliki hak untuk memilih.

"Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama," kata dia.

Bukan hanya Anies Baswdan, tiga partai politik Koalisi Perubahan yakni NasDem, Demokrat, dan PKS yang sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 pun memberikan tanggapannya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan seharusnya Presiden Jokowi fokus saja pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

"Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Seharusnya, beliau fokus saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya," kata Herzaky dihubungi.

Herzaky melanjutkan masih banyak pekerjaan rumah yang menanti Presiden Jokowi.

"Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi, pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY," sambungnya.

Kemudian dikatakannya hal itu ditambah dengan biaya hidup tinggi dan harga-harga bahan pokok terus melonjak.

"Fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya. Beliau fokus melakukan tugas dan tanggung jawabnya saja, masih keteteran dan kinerjanya terbilang jelek," tegasnya.

Herzaky melanjutkan apalagi kalau pakai cawe-cawe, berupaya melakukan hal-hal di luar tugas dan tanggung jawabnya.

"Untuk kepemimpinan nasional, ada batasan-batasan yang seharusnya tidak dilanggar oleh presiden. Beliau tugasnya memastikan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur dan adil, tanpa intervensi, intimidasi, dan kecurangan. Inilah legacy yang seharusnya beliau tinggalkan," kata Herzaky.

Menurut Herzaky hal itu agar Presiden Jokowi bisa dikenang baik sebagaimana Presiden Megawati di 2004 dan Presiden SBY di 2009 serta 2014.

"Yang sukses melaksanakan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil. Bukan memastikan siapa yang bisa ikut dalam kontestasi dan siapa yang seharusnya menang dalam kontestasi Pilpres 2024," jelasnya.

Herzaky menegaskan bahwa pilpres itu adalah hak rakyat, bukan hak seorang presiden. Punya aspirasi boleh, tapi tak seharusnya cawe-cawe.

"Kalau beliau menyampaikan patut cawe-cawe, jangan salahkan jika publik menilai tak heran kalau beliau membiarkan Moeldoko tetap jadi KSP padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024," katanya.

Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan seharusnya Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi dan harus netral dalam kontestasi pilpres.

"Ini kekhawatiran semua orang, kaum intelektual dan sebagainya yang berpikir tentang moral politik yang baik, moral politik kekuasaan yang baik sekali lagi seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak apa istilahnya harus netral," kata Sugeng di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023) sore.

Sugeng menuturkan bahwa konstitusi negara juga telah mengamanatkan agar presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negaea harus netral.

Sebab, keputusan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan domain partai politik.

Karena itu, Sugeng pun mengharapkan pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe tidak dalam rangka penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk mendukung salah satu capres.

"Mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan abuse of power. Kalau ini terjadi, mundur kita, kita sudah bagus kok ini demokrasi berjalan, demokrasi konstitusional sekaligus demokrasi substansial, bukan semata-mata demokrasi prosedural," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Iqbal juga ikut merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe di Pilpres 2024.

Menurut Iqbal sikap Jokowi tersebut bukan sikap presiden negarawan.

"Sikap Presiden Jokowi bukan sikap presiden yang negarawan," kata Iqbal dihubungi Selasa (30/5/2023).

Iqbal melanjutkan harusnya Jokowi tidak perlu khawatir, karena calon-calon presiden yang ada secara pendidikan dan pengalaman lebih baik dari Presiden Jokowi.

"Apalagi Anies Baswedan yang juga alumni UGM, ahli ekonomi dan seorang pendidik," tegasnya.

Menurut Iqbal seharusnya seorang presiden memiliki sikap negarawan menjadi pengayom semua calon presiden.

"Etikanya seorang presiden adalah negarawan, menjadi pengayom semua calon, tanpa membedakan dari partai mana, apalagi kandidat yang ada pernah membantunya dalam kabinet," katanya.

Respons PDIP, Golkar, Gerindra

Sementara itu, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan Presiden Jokowi memang tidak melanggar jika cawe-cawe di Pilpres.

Namun, dia meminta Jokowi tidak berlebihan dan menghormati keberadaban dan kesantunan.

"Cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawenya yang sesuai dan keadaban yang ada. Keberadaban yang ada kesantunan yang ada kepatutan," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Bambang menghormati Presiden Jokowi telah terbuka menyatakan akan ikut campur dalam Pilpres.

Namun, Jokowi juga harus terbuka terkait cawe-cawe yang dimaksudkannya tersebut.

"Tapi ikut campur nanti clear toh ikut campurnya kaya apa iya toh? kalau nanti ikut campurnya di dalam penetapan capres cawapres itu kan urusan partai. Tapi Pak Jokowi kan punya pasukan yang musra mungkin mau diarahkan kemana musranya itu kan Pak Presiden," jelas Bambang.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani meminta semua pihak agar tak terlalu khawatir berlebihan terkait cawe-cawe Presiden Jokowi.

"Hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimanapun kita itu negara hukum," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Arsul menilai pernyataan Jokowi yang mengakui cawe-cawe Pemilu 2024 adalah guna memastikan Pemilu berlangsung sesuai jadwal.

"Kalau saya memahami yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam konteks memastikan bahwa Pemilu itu akan berlangsung on schedule on time dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya," ujarnya.

Hanya saja, dia tak memungkiri jika istilah cawe-cawe tersebut bakal ditafsirkan seolah-olah ada intervensi kekuasaan dalam proses Pemilu 2024.

"Namun memang istilah cawe-cawe itu kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses Pemilu," ucap Arsul.

Namun, Arsul meminta masyarakat tak khawatir lantaran Indonesia memiliki aturan hukum.

"Ada aturan sepanjang sesuatu itu nabrak aturan harus dikoreksi tetapi kalau enggak nabrak aturan jangan juga kemudian dibilang sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan sebagainya," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Ia mengatakan pihaknya tak bermasalah Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara semua orang harus ikut terlibat menurut saya konteks cawe-cawe itu terlibat, untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Doli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Apalagi, kata dia, selama dua periode menjabat sebagai presiden, Jokowi sudah banyak membuat program yang belum dituntaskan.

"Tentu Pak Jokowi punya kepentingan untuk penerus ke presiden berikutnya itu melanjutkan hal-hal baik yang belum tuntas gitu. Saya kira konteks cawe- dalam konteks itu menurut saya enggak ada masalah," ujar Doli.

Dia juga berpendapat bahwa cawe-cawe adalah semua masyarakat ikut terlibat dalam proses Pemilu.

"Semua orang harus terlibat termasuk Pak Presiden, apalagi dia dua periode," ungkapnya.

Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, sudah sewajarnya Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Sebab, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki kepentingan agar program-programnya bisa dilanjutkan pemimpin selanjutnya.

"Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah. Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen.

Lebih lanjut, kata dia, Presiden Jokowi memiliki aspirasi dan hak politik untuk turut campur dalam Pilpres.

Ia mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar Jokowi.

"Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi, tapi harus disampaikan tidak melanggar aturan atau ketentuan. Misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan dan sebagainya," jelasnya.

Nantinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang akan mengawasi jika Presiden Jokowi dianggap melanggar.

"Kalau sampai mengintervensi, tentu ada batasannya, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Aturan ada, institusi penegakkan hukum ada. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita bangsa yang besar," tukasnya.

(Tribunnews.com/ taufik/ igman/ fersin/ rahmat/ reza deni)