Isu Penjegalan Anies Baswedan: Tudingan pada Jokowi, Kekhawatiran Demokrat, hingga Pesan Mahfud MD

TRIBUNNEWS.com - Isu penjegalan terhadap calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, berembus kencang.

Bahkan, Juru Bicara Capres di Tim Delapan Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengungkapkan narasi penjegalan terhadap Anies Baswedan mulai terasa.

Satu di antaranya, kata Sudirman, adalah perihal isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap muncul ke publik.

Padahal, belum terbukti adanya dugaan pelanggaran pidana oleh Anies Baswedan.

"Walaupun 19 kali gelar perkara itu tidak ada bukti itu (dugaan Anies Baswedan melanggar) dan dicari hal-hal yang mboten-mboten (tidak-tidak) lainnya," ujar Sudirman dalam konferensi pers di markas Koalisi Perubahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Anies Baswedan sendiri sebelumnya juga telah menyampaikan kekhawatiran soal isu penjegalan dirinya.

Baca juga: Kekhawatiran Demokrat pada Anies hingga Desak Umumkan Cawapres: Isu Penjegalan, Tak Banyak Waktu

Beberapa waktu lalu, Anies Baswedan mengaku mendengar kekhawatiran masyarakat terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe (ikut campur) dalam Pemilu 2024.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, tidak netral penyelanggaraan pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," ungkapnya, Selasa (30/5/2023).

Anies pun berharap hal yang dikhawatirkannya itu tidak terjadi.

Ia berharap proses Pemilu 2024 bisa berlangsung jujur dan adil.

"Kami harap kekhawatiran itu tidak benar. Pemilu tetap seperti semula."

"Pelaksanaan yang baik dan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mengajak masyarakat mari bersama menyambut proses demokrasi," urainya.

Diketahui, sejumlah pihak ikut bicara soal isu penjegalan terhadap Anies Baswedan, termasuk Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Tak hanya itu, Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, turut buka suara.

Tuduhan pada Jokowi

Denny Indrayana menuding Jokowi berencana membuat Pilpres 2024 mendatang hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) saja, tak ada Anies Baswedan.

Tudingan ini disampaikan Denny Indrayana lewat surat terbuka yang diunggahnya di media sosial, Rabu (7/6/2023).

Ia mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut sejak lama, bahwa ada gerakan sistematis yang berupaya menjegal Anies Baswedan maju capres.

"Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden."

Baca juga: Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies Baswedan: Kalau Saya Diajak, Nanti Merusak Demokrasi

"Bukan hanya Jusuf Wanandi (CSIS), yang dalam acara Rosi di KompasTV, haqul yakin memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada dua paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024."

"Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis yang menghalang-halangi Anies Baswedan," tulis Denny Indrayana dalam suratnya, dikutip Tribunnews.com.

Tak hanya itu, terpecahnya Demokrat menjadi dua kubu juga dinilai Denny Indrayana sebagai upaya menjegal Anies.

Diketahui, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengajukan peninjauan kembali atas keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, soal kepengurusan Demokrat.

"Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengganggu kedaultan Partai Demokrat, dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai capres dalam Pilpres 2024," ujarnya.

Karena itu, Denny meminta pada DPR untuk memakzulkan Jokowi dari jabatannya sebagai presiden karena sikapnya yang tidak netral dalam Pemilu 2024.

"Saya berpendapat Presiden Jokowi sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," kata Denny.

Kekhawatiran Demokrat

Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan kekhawatirannya terkait cawapres Anies Baswedan.

Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dijegal jika tak segera mengumumkan cawapres.

"Apakah semangat kesegaraan ini satu napas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan Koalisi Perubahan dan pencapresan Anies Baswedan? Bisa jadi," tutur AHY saat konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

AHY beranggapan, semakin cepat Anies Baswedan mengumumkan cawapresnya, maka semakin meningkat pula peluang kesuksesan dari pencapresan Koalisi Perubahan.

Jika pengumuman cawapres terlambat dilakukan, ujar AHY, dikhawatirkan Koalisi Perubahan kurang waktu untuk bergerak mendekati masyarakat di pelosok Indonesia.

Baca juga: Sudirman Said: Kami Tidak Ingin Jokowi Endorse Anies Baswedan

"Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tapi saya kembali ke tesis dasar."

"Logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan lebih baik," urainya.

Tak hanya itu, AHY juga bicara soal adanya usaha untuk mendegradasi Koalisi Perubahan oleh pihak luar.

Ia mengatakan banyak pihak luar melontarkan opini miring ke publik dengan tujuan agar Koalisi Perubahan bubar.

"Memang benar segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegradasi dibuatlah framing bahwa nggak akan jalan, nggak akan koalisi perubahan dan pada saatnya akan mati dengan sendirinya," beber AHY.

"Itu menurut saya sebuah framing yang memang sengaja diluncurkan oleh mereka yang tidak ingin kami berlayar," lanjutnya.

Berbeda dari AHY, Kepada Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra)/Koordinator Juru Bicara DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, justru khawatir cawapres Anies Baswedan turut dijegal jika diumumkan lebih awal.

Pasalnya, menurut Herzaky, sudah banyak upaya menjegal Anies Baswedan, padahal cawapres belum diumumkan.

"Kami mesti hati-hati. Tanpa diumumkan lebih awal pun, sudah banyak upaya potong memotong. Jegal menjegal."

"Menyebar rumor kami tidak solid, tidak kompak, dan sebagainya," kata Herzaky kepada wartawan, Senin (5/6/2023).

Namun begitu, Herzaky meminta masyarakat dan pendukung Anies Baswedan tidak khawatir.

Dia memastikan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan koalisi perubahan akan mengejutkan semua pihak.

"Pasangan ini benar-benar akan mengejutkan koalisi-koalisi dan capres-capres lain. Karena inilah yang ditunggu-tunggu rakyat," pungkasnya.

Baca juga: AHY Disebut Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Tim 8 KPP Ungkap Puan Juga Sempat Masuk Daftar untuk Anies

Pesan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengakui dirinya meminta bantuan Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, terkait Anies Baswedan.

Mahfud MD membenarkan dirinya meminta bantuan Denny Indrayana agar tetap menjaga Anies Baswedan bisa maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Tak hanya kepada Denny Indrayana, Mahfud MD juga meminta bantuan Ketua Umum PKS, Ahmad Syaikhu.

Padahal, Mahfud MD mengaku sempat ditawari menjadi cawapres Anies Baswedan oleh PKS.

"Bukan hanya Denny yang saya minta. Ketua Umum PKS juga saya minta, tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket (capres)" ungkap Mahfud MD saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Syaikhu, ketika datang ke rumah saya, (dia) menjajaki, 'Bagaimana kalau Bapak menjadi cawapres-nya Anies?'" imbuhnya.

Namun, Mahfud MD menolak penawaran tersebut.

Mahfud MD khawatir koalisi pendukung Anies Baswedan akan pecah jika ia yang menjadi cawapresnya.

"Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya nggak setuju, malah Anies-nya nanti nggak dapat tiket kalau partainya satu keluar. Sama pesan saya kepada Denny," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud MD membeberkan alasan mengapa ia meminta bantuan pada Denny Indrayana dan Ahmad Syaikhu untuk menjaga Anies Baswedan.

Ia mengaku khawatir pemerintah dituduh menjegal Anies Baswedan jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak mendapat tiket maju capres.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengkhawatirkan internal koalisi pendukung Anies Baswedan.

"Nanti yang dituduh kalau nggak dapat tiket, pemerintah. Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies."

"Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal. Kalau pemerintah nggak akan ikut-ikut," urainya.

Kepada Denny Indrayana, Mahfud MD mengatakan ia berada dalam posisi untuk menjaga Pemilu 2024 tetap berjalan.

"Nah, saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu saja," kata dia.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ibriza Fasti/Rizki Sandi Saputra/Danang Triatmojo/Igman Ibrahim)