TNI Cabut Baliho Ganjar Pranowo di Markas Muara Teweh demi Netralitas Pemilu, PKS Beri Apresiasi

TRIBUNNEWS.COM - PKS merespons terkait pencabutan baliho bergambar bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dari PDIP yang terpasang di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Pencabutan baliho tersebut, dikatakan oleh Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf sejalan dengan amanat Undang-undang (UU) mengenai TNI dan Polri yang wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada.

"Netralitas ini merupakan bagian penting dari upaya melahirkan Pemilu yang berlangsung dengan lancar, jujur, dan adil," ungkapnya.

Maka dari itu, Al Muzzamil juga mengapresiasi tindakan dari TNI tersebut dan dianggap sebagai bukti konkret dari netralitas TNI dalam Pemilu 2024 mendatang.

Diharapkan juga, pencabutan baliho Ganjar Pranowo itu bisa menjadi contoh bagi seluruh aparat TNI dan Polri di seluruh wilayah Indonesia agar selalu menjaga netralitas.

Baca juga: Beredar Video Baliho Ganjar Pranowo di Muara Teweh Dicopot Anggota TNI, Ini Penjelasan Kapuspen

Lantaran, netralitas dalam Pemilu merupakan satu di antara prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh institusi pertahanan dan keamanan dalam mendukung proses demokrasi yang berkualitas.

"Berharap bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan semakin memperkuat demokrasi Indonesia dan integritas proses demokrasi itu sendiri," ujarnya.

Penjelasan TNI

Dijelaskan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono, dicabutnya baliho bergambar Ganjar Pranowo tersebut demi menjaga netralitas TNI.

"Demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024," kata Julius, Senin (17/7/2023), dikutip dari TribunTangerang.com.

Hal tersebut juga sesuai arahan dari Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono yang mengimbau kepada seluruh prajurit agar berkomitmen untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024 mendatang..

Baca juga: Ketua Umum Ganjarian Soroti Penurunan Baliho Ganjar di Muara Taweh: TNI Jangan Jadi Alat Politik

Salah satunya, yakni tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Sebelumnya, pencabutan baliho Ganjar Pranowo itu terekam dalam video yang berdurasi 31 detik dengan narasi "Arogan oknum TNI ancam relawan copot baliho Ganjar Pranowo"

Pencabutan Baliho Libatkan Satpol PP hingga Perwakilan Partai

Laksamana Yudo Margono mengatakan, penurunan baliho bergambar Ganjar Pranowo tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintah, mulai dari Satpol PP hingga perwakilan partai.

"Kemarin dari Dandim Muara Taweh, itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Jadi, dari perwakilan partai juga dengan Satpol PP, juga Pak Bupati sudah menyampaikan semuanya, jadi dilepas dan disaksikan oleh mereka," ujar Yudo, dikutip dari Wartakotalive.com.

Yudo memastikan dalam Pemilu 2024 nanti, jajarannya tetap menjaga netralitas dengan adanya larangan memasang spanduk salah satu bacapres di area TNI.

Baca juga: Temui Menko Airlangga Bahas 37 PSN di Jateng, Ganjar Pranowo Yakin Proyek Akan Selesai Era Jokowi

"Di situ ada markas Kodim dan perumahan, penekanan saya netralitas TNI itu tidak memasang gambar kampanye di area TNI," ucapnya.

Selain itu, Yudo juga menolak adanya istilah pencopotan karena terkesan kasar dan seolah dilakukan tidak sesuai aturan.

"Kalau dicopot itu kesannya langsung digaruk, dicopot gitu. Ini tidak. Kita tetap pakai aturan yang ada."

"Karena izinnya tidak dipasang di situ, maka kita sampaikan kenapa dipasang di situ, karena sudah jelas soal netralitas TNI," katanya.

Respons Ganjar Pranowo

Sementara itu, capres dari PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan lapangan mengenai pencabutan baliho bergambar dirinya di markas TNI Muara Teweh.

"Oh ya temen-temen lagi ngecek ya, saya belum tau, lebih baik kita klarifikasi dulu. Kita tanya dulu apa yang sebetulnya yang terjadi," kata Ganjar, dikutip dari Wartakotalive.com.

Dikatakan Ganjar Pranowo, jika baliho yang dipasang tersebut melanggar aturan, maka ia akan mengikhlaskannya.

Namun, jika ternyata tidak ada unsur pelanggaran, maka ia akan menanyakan hal tersebut.

"Adakah pemasangan itu kita yang melanggar? Kalau iya, harus ikhlas. Kalau tidak ya harus kita tanyakan," ujar Ganjar. 

(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam) (TribunTangerang.com/Joanita Ary) (Wartakotalive.com/Dwi Rizki/Alfian Firmansyah)