Pilpres 2024
Gerindra Pastikan Penentuan Cawapres Prabowo Ditentukan secara Rileks Tanpa Paksaan
Habiburokhman menginginkan bakal cawapres Prabowo Subianto ditentukan dengan cara yang rileks dan tak ada saling memaksa.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menginginkan bakal cawapres Prabowo Subianto ditentukan dengan cara yang rileks dan tak ada saling memaksa.
Hal tersebut merespons PKB yang meminta PAN tak mensyaratkan Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo jika ingin masuk ke koalisi bersama PKB dan Gerindra.
"Kita doronglah nanti semua yang terasa rumit saat ini terasa seperti repot misalnya partai A memaksa koalisi dengan mengusulkan calon A pada akhirnya ketika mau penentuan pasti akan lebih rileks," kata Habiburokhman di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan pihaknya dan PKB tak terpisahkan di koalisi Pilpres tahun depan.
Dia bahkan pede bahwa koalisinya akan bertambah.
"Kita ingat 2014 waktu itu ada lima parpol dan capres-cawapres Pak Prabowo dan Pak Hatta, tapi kan itu cuman dua partai (Gerindra dan PAN). Yang 2019, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, tapi capres-cawapresnya hanya dari satu partai," ujar dia.
"Jadi kalau di akhir-akhir itu enggak ada lagi yang ngotot-ngotot. Yang kita lihat adalah hal-hal besar untuk bangsa dan negara. Pokoknya semua akan selesai dengan cara musyawarah," pungkas Habiburokhman.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Partai Amanat Nasional (PAN) tak mengajukan syarat apabila ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Hal itu merespons PAN yang menawarkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
"Jadi tidak perlu mengajukan syarat-syarat di awal sebelum bergabung dalam koalisi," kata Ketua DPP PKB Faisol Reza kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).
Baca juga: PKB Akui Kesulitan Goda Golkar Gabung KKIR Karena Masih Solid dengan PAN
Ketua Komisi VI DPR RI ini meminta PAN menyatakan dukungannya kepada Prabowo sebagai capres apabila ingin bergabung.
"Kalau memang ingin bergabung dalam koalisi ditegaskan juga bahwa PAN mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden," ucap Faisol.
Faisol menegaskan penentuan cawapres pendamping Prabowo adalah kewenangan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dia mengatakan itu merupakan komitmen kerja sama yang disepakati antara Gerindra-PKB.
"Sebaiknya PAN menghormati kerja sama koalisi antara Gerindra dan PKB di mana komitmen dukungan PKB kepada Prabowo sebagai calon presiden, itu disepakati bersama bahwa penentuan cawapres itu menjadi prerogatif dari PKB, dari Gus Muhaimin," jelas Faisol.
Baca juga: PPP Minta PAN Deklarasi Ganjar Capres Terlebih Dahulu Sebelum Ajukan Erick Thohir Jadi Cawapres
Karenanya, Faisol meminta partai besutan Zulkifli Hasan atau Zulhas itu menghormati komitmen Gerindra dan PKB.
"Jadi ini sebaiknya PAN yang belum bergabung dalam koalisi menghormati komitmen yang sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu," ujar Faisol
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.