PKS Bakal Bawa ke Ranah Hukum Buntut Acara Senam Bareng Anies Baswedan Dibatalkan

TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sosial (PKS) bakal membawa ke ranah hukum terkait pembatalan acara senam bersama Anies Baswedan. 

Sediannya acara tersebut bakal digelar di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (29/7/2023) pukul 06.00 WIB.

Namun izin penggunaan stadion tiba-tiba dibatalkan dan dicabut oleh Pemerintah Kota Bekasi. 

Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara mengatakan, pembatalan acara tersebut dinilai mencederai demokrasi di Kota Bekasi. 

"Ini pembatalan yang menurut saya mencederai demokrasi di Kota Bekasi karena pertama mendadak, yang kedua tidak memberikan solusi," kata Heri Koswara di depan Stadion Patriot Candrabhaga, Sabtu (29/7/2023) dikutip dari youTube KompasTV. 

Heri pun mengaku akan membawa kasus ini ke ranah hukum, karena dinilai merugikan martabat PKS. 

Baca juga: PKS Geram Izin Acara Senam Bareng Anies di Bekasi Dicabut

"Ini yang akan kita bawa ke ranah hukum sekaligus ke depan InsyaAllah. Ya upaya hukum, karena ini merugikan martabat PKS sebagai partai pemenang di Kota Bekasi, sedang kita kaji tunggu saja waktunya," ujarnya.

Meski demikian, Heri belum bisa memastikan kapan laporan akan dilayangkan. 

Lanjut Heri mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi membatalkan penggunaan stadion itu pada Jumat (28/7/2023) malam.

Sementara, acara senam bersama Anies bakal digelar pada pagi harinya.

Sehingga menurutnya pencabutan izin itu dinilai sangat mendadak karena persiapan-persiapan tak bisa dilakukan. 

"Betul tadi malam jam 22.00 WIB memberikan surat izin, tapi sudah tidak ada artinya karena perlu persiapan-persiapan," ujarnya.

Adapun pembatalan izin itu, kata Heri, karena pada malam harinya stadion Patriot Candrabhaga digunakan untuk pertandingan sepakbola Liga 1 antara Bhayangkara Presisi FC kontra PSM Makassar. 

Heri menduga izin itu mendadak dicabut lantaran dalam acara tersebut dihadiri bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan. 

"Tapi sejak survei sudah dikatakan, oke kita tidak akan gunakan rumput utama bahkan kita membuat border, tapi tiba-tiba saat mendengar sang pelopor perubahan hadir ke Bekasi maka dengan seenaknya dia membatalkan dan tanpa memberikan solusi," ujarnya. 

PDIP Bantah Perintahkah Plt Wali Kota Bekasi Cabut Izin

Sementara itu, PDIP membantah memerintahkan Plt Wali Kota Bekasi sekaligus kader PDIP, Tri Adhianto, untuk mencabut izin penggunaan stadion Candrabhaga.

"Sama sekali tidak ada karena pemerintah daerah ini kan juga otonom. Maka ada otonomi daerah," kata Hasto, Jumat (28/7/2023).

Menurut Hasto, persoalan tersebut harus dilihat secara detail mengenai prosedural administratifnya terutama terkait persyaratan.

"Ya kalau dari pengalaman PDIP sendiri ketika menyelenggarakan acara itu memang harus dilengkapi dengan seluruh syarat-syarat administratif," ujarnya.

Hasto mencotohkan ketika acara peringatan HUT PDIP ke-50 batal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) karena ada rencana Piala Dunia U-20.

"Tetapi, ini semua kan proses komunikasi. Kalau dari kami mengadakan kegiatan, kami membangun komunikasi yang baik."

"Seluruh prosedur administrasi kami lengkapi dengan baik, sehingga acara bisa berlangsung, sehingga tidak ada suatu upaya pengadangan," tutur Hasto

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku)