Pilpres 2024
Surya Paloh Pilih Cak Imin jadi Cawapres Anies, Majelis Tinggi Demokrat Gelar Rapat Tentukan Langkah
Partai Demokrat menggelar rapat adanya informasi Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Kamis (31/8/2023).
Penulis:
Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor:
Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat segera menggelar rapat Majelis Tinggi Partai buntut adanya informasi bakal calon presiden Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Melalui keterangan tertulisnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, membocorkan Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB.
Kerja sama politik itu, yakni mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan tersebut, kata Teuku Riefky dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.
Teuku Riefky menjelaskan, informasi terkait cawapres Anies itu didapatnya dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan pada Rabu, 30 Agustus 2023
Merespons hal tersebut, pihak Demokrat segera menggelar rapat untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya."
"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," ungkap Teuku Riefky melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (31/8/2023).
Baca juga: Demokrat Kecewa, NasDem Ujug-ujug Pilih Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Langsung Dicap Pengkhianat
Beberapa saat setelah kabar soal Anies-Cak Imin beredar, Partai Demokrat menggelar rapat di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cikeas, Jawa Barat.
Rapat tersebut, digelar pada Kamis (31/8/2023) malam.
"Benar (rapat di kediaman SBY)," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis.
Kamhar juga membenarkan, rapat digelar membahas manuver yang dilakukan Anies, yakni memilih Cak Imin sebagai cawapres.
"Informasi dari Anggota Tim 8 Bang Teuku Riefky Harsjah yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat, demikian adanya," ucapnya.
Manuver Surya Paloh
Sebelumnya, Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang mengatakan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, telah menunjuk secara sepihak Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan.
Pernyataan itu, disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, Kamis (31/8/2023).
Disebutkan dalam keterangan pers, Anies Baswedan menyetujui Cak Imin jadi cawapresnya.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar."
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," ungkap Teuku Riefky Harsya melalui keterangan resmi yang diterima Tribunnews, Kamis.
Di sisi lain, Demokrat juga sudah melakukan konfirmasi kepada Anies.
"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," ujarnya.

Baca juga: Partai Demokrat Take Down Baliho Anies Baswedan
Lebih lanjut, Teuku Harsya mengatakan, manuver Surya Paloh dilakukan di tengah proses finalisasi Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi.
Surya Paloh dikabarkan menunjuk Cak Imin pada Selasa (29/8/2023).
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS."
"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," ungkapnya.
Lantas, pada 30 Agustus 2023, Anies tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," pungkas Teuku Harsya.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Wahyu Gilang Putranto, Chaerul Umam)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.